Presiden Recep Tayyip Erdoğan pada Kamis (20/3) menyatakan bahwa partai oposisi utama berusaha menutupi kesalahan mereka dan menyesatkan publik melalui “aksi teatrikal.” Ini adalah komentar pertama Erdoğan terkait penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu.
İmamoğlu ditangkap pada Rabu (19/3) sebagai bagian dari penyelidikan yang terkait dengan dugaan korupsi dan hubungan dengan kelompok teroris. Selain İmamoğlu, beberapa tokoh penting lainnya, termasuk dua wali kota distrik, juga ditahan.
Pejabat pemerintah membantah klaim dari Partai Rakyat Republik (CHP) yang menyebut penahanan ini bermotif politik. Mereka bersikeras bahwa sistem peradilan di Turki beroperasi secara independen.
Erdoğan menuduh oposisi gagal memberikan bukti atau argumen hukum untuk menanggapi tuduhan yang dilontarkan terhadap mereka. “Oposisi mencoba menjadikan masalah internal mereka atau masalah hukum sebagai isu utama negara, ini adalah puncak dari kemunafikan,” ujarnya dalam acara iftar di Ankara, ibu kota Turki.
Minggu ini, Universitas Istanbul membatalkan gelar İmamoğlu, dengan alasan adanya ketidakteraturan dalam proses transfernya pada tahun 1990 dari universitas swasta di Republik Turki Siprus Utara ke fakultas bisnis di Istanbul.
İmamoğlu mengungkapkan akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, yang secara efektif menghalanginya untuk mencalonkan diri sebagai presiden, karena posisi tersebut mensyaratkan kandidat memiliki gelar sarjana.
“Apakah itu soal gelar atau tuduhan korupsi dan pencurian, oposisi tidak pernah menanggapi tuduhan yang diajukan oleh lembaga peradilan,” kata Erdoğan.
“Sebaliknya, mereka hanya melontarkan slogan-slogan politik, menggunakan cara mudah untuk memprovokasi basis mereka dan menyesatkan publik.”
Erdoğan menambahkan, “Kami tidak punya waktu untuk debat yang tidak produktif atau uang untuk dibuang begitu saja.”
Jaksa menuduh İmamoğlu, yang berusia 54 tahun, memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, termasuk dalam alokasi kontrak-kontrak pemerintah yang tidak sesuai prosedur.
Dalam penyelidikan terpisah, jaksa juga menuduh İmamoğlu dan beberapa pejabat lainnya membantu kelompok teroris PKK dengan merekrut simpatisannya.
PKK sendiri telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Ankara, Washington, dan negara-negara sekutunya.
Erdoğan juga mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi CHP “bukan masalah negara, tetapi masalah sekelompok kecil oportunis di markas mereka.”
Ia menegaskan, “Kami tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu pada aksi teatrikal oposisi.”
Juru Bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Ömer Çelik, turut membantah tuduhan oposisi yang menyebut penahanan ini sebagai rekayasa pemerintah. Ia mendesak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Politisi harus mengikuti proses hukum,” kata Çelik kepada wartawan. “Tidak ada dari kami yang mengetahui isi berkas kasus ini.”
Menanggapi tuduhan dari CHP yang menyebut penangkapan İmamoğlu sebagai “kudeta,” Çelik menegaskan, “Nama partai kami dan nama presiden kami hanya bisa dikaitkan dengan demokrasi, bukan dengan kudeta.”