Langkah-langkah penting telah diambil oleh kepemimpinan baru Suriah setelah pembebasan negara dan jatuhnya rezim Assad. Dimulai dengan Konferensi Kemenangan yang memberikan legitimasi kepada Presiden Ahmad Al-Sharaa dari faksi-faksi Suriah. Kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Dialog di tingkat provinsi dan Konferensi Sentral untuk Dialog Nasional.
Kemudian, kepemimpinan Suriah berhasil selamat dari upaya kudeta yang melibatkan campur tangan asing dengan menjalin kesepakatan penting dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
Selain itu, pembentukan Komite Investigasi dan Pencari Fakta yang profesional membantu membongkar narasi tuduhan pelanggaran terhadap komunitas Alawi. Langkah terakhir yang sangat krusial adalah penerbitan Deklarasi Konstitusional, yang memberikan legitimasi konstitusional bagi kepemimpinan baru.
Meskipun semua ini merupakan pencapaian penting, negara baru ini menghadapi dua tantangan utama yang akan berdampak signifikan dalam memperkuat negara, menstabilkannya, serta membangun kepercayaan rakyat Suriah dan masyarakat internasional terhadap pemerintah baru.
Terutama karena pemerintahan sementara yang telah berjalan sebelumnya belum sepenuhnya memuaskan rakyat Suriah.
Meskipun demikian, masyarakat memahami bahwa kepemimpinan baru ingin memastikan bahwa pemerintahan terdiri dari inti tim pembebasan.
Serta menyadari adanya tantangan besar dari sisa-sisa rezim lama dan musuh eksternal, sehingga mereka tidak bisa dinilai terlalu keras atas setiap kekurangan kecil.
Apa 2 tantangan utama yang akan datang? Dan bagaimana cara mengatasinya?
- Pembentukan pemerintahan transisi Suriah
Rakyat Suriah sangat menantikan pembentukan pemerintahan transisi, yang akan menjadi sinyal awal dimulainya proyek pembangunan negara.
Terdapat banyak tugas besar yang menunggu, seperti restrukturisasi institusi negara, membangun lembaga militer dan keamanan nasional, menggerakkan perekonomian dan investasi, serta menyediakan layanan dasar bagi rakyat.
Faktor utama keberhasilan pemerintahan transisi:
- Memilih menteri yang nasionalis dan kompeten dengan pengalaman di bidang yang akan mereka tangani.
- Pemerintah harus memiliki visi strategis untuk masa depan Suriah dan peran regionalnya.
- Meninggalkan birokrasi usang yang diwariskan dari rezim Assad, dengan merestrukturisasi kementerian agar lebih efisien, cepat, dan bebas dari kompleksitas administratif yang tidak perlu.
- Keberagaman demografis dalam pemilihan menteri, tanpa terjebak dalam politik sektarian atau faksi militer.
- Koordinasi yang baik antarmenteri agar pemerintahan lebih harmonis, terutama dalam sistem presidensial baru di Suriah.
- Tim media profesional di tingkat pemerintahan maupun di masing-masing kementerian.
- Kemampuan pemerintah untuk berkomunikasi langsung dengan rakyat dan memahami kebutuhan mereka.
- Memiliki rencana bertahap yang realistis, mulai dari kebutuhan darurat hingga penyediaan layanan dasar.
- Memerangi korupsi dengan merancang sistem gaji yang layak bagi pegawai negeri, sehingga mampu menarik tenaga profesional berkualitas.
- Memulai proyek rekonstruksi melalui lembaga independen, yang akan merancang strategi pengembangan kota dan desa agar tidak mengulang kesalahan pembangunan pemukiman kumuh di masa lalu.
- Menjalin hubungan luar negeri yang seimbang untuk menjaga stabilitas regional, tanpa terjebak dalam politik blok geopolitik tertentu.
- Membangun institusi militer dan keamanan nasional yang tidak berpihak pada kepentingan asing, tidak berpolitik, serta berfungsi untuk melindungi negara dan menegakkan hukum dengan standar hak asasi manusia.
- Menetapkan rencana konkret untuk pemulangan pengungsi dan warga kamp pengungsian ke desa dan kota asal mereka.
- Membentuk Komisi Keadilan Transisional, yang akan mengadili pelanggar HAM sesuai standar internasional, sehingga dapat menghindari aksi balas dendam di masyarakat.
- Pembentukan parlemen
Deklarasi Konstitusional telah menetapkan dasar untuk pembentukan parlemen yang sesuai dengan kondisi transisi. Meskipun ada beberapa kritik dari berbagai kelompok masyarakat Suriah.
Langkah awalnya adalah Presiden Ahmad Al-Sharaa menunjuk Komisi Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen, yang kemudian akan menunjuk komisi-komisi daerah guna memilih dua pertiga anggota parlemen, sementara presiden akan menunjuk sepertiga sisanya.
Bagaimana agar Suriah memiliki parlemen yang efektif, kredibel di mata rakyat, serta mampu mendukung dan mengawasi pemerintahan secara profesional?
Faktor utama keberhasilan parlemen:
- Memilih Komisi Pemilihan Umum yang profesional, beragam, tidak berpihak pada politik tertentu, dan memahami realitas sosial Suriah. Hal ini juga berlaku dalam pemilihan komisi daerah.
- Menetapkan standar pemilihan anggota parlemen yang mencakup aspek nasionalisme, intelektualitas, keahlian hukum dan politik, serta nilai-nilai moral, sehingga parlemen dapat menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan secara profesional.
- Perwakilan daerah yang adil, berdasarkan jumlah populasi di setiap provinsi.
- Meyakinkan seluruh rakyat Suriah bahwa parlemen adalah lembaga yang benar-benar mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka.
Keberhasilan kepemimpinan baru dalam membentuk pemerintahan yang kompeten, parlemen yang kuat, serta institusi yang efektif akan membawa dampak positif bagi masa depan Suriah dan kebangkitannya sebagai negara yang stabil dan berkembang.
Rakyat Suriah berharap bahwa dalam lima tahun ke depan, negara ini dapat menjadi pusat inovasi dan kompetisi positif. Demi mengatasi dampak kehancuran rezim Assad serta membangun negara yang maju dan berkontribusi pada stabilitas regional.
Bahkan, ada optimisme bahwa Suriah dapat menjadi bagian dari “Harimau Arab”. Negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat di dunia Arab. Sebuah prospek yang tidak jauh dari sejarah peradaban besar Suriah dan negara-negara tetangganya.
