Manila, Filipina menyatakan “keprihatinan mendalam” atas permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan menyerukan semua pihak untuk menghindari tindakan sepihak yang dapat merusak upaya perdamaian.
Kementerian Luar Negeri Filipina dalam pernyataan pada Kamis mengatakan Manila memandang dengan “kekhawatiran” langkah Israel untuk melanjutkan rencana permukiman E1, serta meningkatnya kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat, demikian Anadolu, Minggu (20/9)
Otoritas Israel berencana membuka tender pada 25 Oktober untuk pembangunan 2.167 unit permukiman dalam proyek E1, selain 1.234 unit yang masuk dalam tender terpisah pada Agustus, sehingga totalnya mencapai 3.401 unit.
Menurut Kepresidenan Palestina, proyek tersebut berada di sebelah timur Yerusalem dan bertujuan menghubungkan permukiman Maale Adumim dengan Yerusalem yang diduduki melalui perampasan tanah Palestina.
Manila menilai tindakan tersebut, yang dinilai dapat bertentangan dengan hukum internasional, merugikan upaya mencari solusi yang adil, langgeng, dan menyeluruh bagi konflik Timur Tengah.
Filipina menyerukan “semua pihak untuk menghindari tindakan sepihak yang merusak kondisi bagi terciptanya perdamaian dan melemahkan kelangsungan negara Palestina di masa depan.”
“Filipina tetap teguh dalam menjunjung hak-hak fundamental dan sah rakyat Palestina, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri,” kata kementerian.
Sejak perang Israel di Jalur Gaza dimulai pada 2023, serangan militer dan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan properti mereka meningkat di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
Serangan tersebut mencakup pembunuhan dan penangkapan warga Palestina, penghancuran rumah dan bangunan, pembakaran masjid dan kendaraan, penggusuran lahan pertanian, pelarangan petani mengakses tanah mereka, pengusiran warga Palestina, serta perluasan permukiman ilegal.
Israel menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sejak 1967.
Masyarakat internasional menganggap permukiman Israel yang dibangun di wilayah pendudukan ilegal berdasarkan hukum internasional, sementara Israel terus melanjutkan aktivitas permukiman meski mendapat kritik internasional.
