Sekelompok ahli hukum di Spanyol meminta pemerintah untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel karena perang di Gaza.
Juristas por Palestina, sebuah NGO yang terdiri dari hakim, jaksa, dan pengacara Spanyol, mengajukan petisi berisi lebih dari 1.200 tanda tangan ke parlemen yang meminta sanksi, termasuk embargo senjata.
Pilar Barrado, hakim dan juru bicara NGO, mengatakan bahwa genosida Israel di Gaza dan pelanggaran hukum internasional sudah tidak bisa diterima lagi.
“Hak asasi manusia itu universal. Tidak boleh ada dunia yang membiarkan orang dibantai,” ujar Barrado.
Dia menekankan bahwa menurut Pasal 93 Konstitusi Spanyol, pemerintah dan parlemen harus memastikan perjanjian internasional dipatuhi.
“Kami meminta pemerintah dan semua kelompok parlementer untuk mematuhi resolusi ini. Penting untuk mengambil langkah-langkah seperti surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional terhadap Netanyahu dan Gallant,” tambahnya.
“Kami juga meminta agar parlemen Spanyol mengesahkan resolusi yang mendukung resolusi PBB, memberikan jaminan bagi pengungsi Palestina, memutus hubungan dengan Israel, dan memastikan pengawasan PBB di Gaza.”
Perwakilan dari partai-partai kiri, termasuk Sumar, Podemos, dan ERC, juga mendukung inisiatif ini.
Terpisah, surat kabar El Diario melaporkan bahwa Spanyol membiarkan kapal AS yang membawa senjata ke Israel singgah di pelabuhan Rota, meski ini dibantah oleh juru bicara pemerintah.
Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.
Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi tuntutan genosida di Pengadilan Internasional.
