Delegasi dari Hamas telah tiba di Kairo untuk membahas upaya penghentian perang di Gaza serta pembukaan jalur bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkepung tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Biro Politik Hamas, Bassem Naim, seraya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menunjukkan tanda-tanda kelemahan kepada Israel.
Dalam pernyataannya, Naim menjelaskan bahwa delegasi Hamas juga sedang mengeksplorasi kemungkinan pembentukan Komite Dukungan Masyarakat yang didukung secara luas oleh elemen Palestina, Arab, dan Islam.
Komite ini rencananya akan mengambil peran dalam pengelolaan urusan pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat secara terintegrasi, bekerja sama dengan pemerintahan di Ramallah, dalam kerangka kesatuan teritorial dan politik Palestina.
Naim menekankan bahwa Hamas siap merespons secara positif dan bertanggung jawab terhadap setiap usulan yang berlandaskan pada penghentian agresi militer dan penarikan pasukan Israel.
“Situasinya memang rumit, dan kami menyaksikan betapa menyakitkannya pengkhianatan dari sejumlah pihak regional dan kelumpuhan masyarakat internasional. Namun rakyat Palestina dan perlawanan mereka sadar penuh akan agenda tersembunyi Israel yang terus memperpanjang perang demi kepentingan pribadi dan politik dalam negeri mereka,” ujar Naim.
Ia menambahkan bahwa rakyat Palestina tidak akan melepaskan hak mereka untuk hidup merdeka, menuntut rekonstruksi Gaza, dan meraih kemerdekaan dalam kerangka negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
“Musuh tidak akan pernah menyaksikan kami menyerah, atau terperangkap dalam ilusi bahwa semuanya hanya tentang pertukaran tahanan, lalu kembali melanjutkan pembantaian,” tegasnya.
Dalam pernyataan terpisah, Hamas menegaskan bahwa tahanan Israel tidak akan kembali hanya dengan kekuatan senjata. Melainkan melalui keputusan yang hingga kini enggan diambil oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
“Tidak akan ada kemajuan dalam isu pertukaran tahanan tanpa adanya kesepakatan konkret. Eskalasi hanya akan menjadi perjudian sia-sia atas nyawa para tahanan mereka sendiri,” bunyi pernyataan Hamas.
Hamas juga menyebut bahwa gelombang serangan militer terbaru Israel terhadap warga sipil hanyalah cara untuk menekan Hamas menjelang perundingan yang kembali digelar di Kairo.
Media Israel melaporkan bahwa delegasi Hamas dipimpin oleh Khalil Al-Hayya, salah satu tokoh senior gerakan tersebut.
Di pihak lain, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, memperingatkan bahwa jika Hamas kembali menolak proposal pertukaran tahanan, maka serangan militer terhadap Gaza akan ditingkatkan.
“Tujuan utama operasi kami adalah meningkatkan tekanan terhadap Hamas agar mereka mau menerima kesepakatan pertukaran tahanan,” kata Gallant.
Tawaran Israel
Sementara itu, harian The Times of Israel melaporkan bahwa Israel telah mengajukan tawaran “yang diperbaiki” dalam negosiasi terbaru.
Tawaran itu mencakup penurunan tuntutan dari 11 tahanan menjadi 8 dalam tahap awal gencatan senjata selama 45 hari.
Israel juga dikabarkan akan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan menarik pasukannya dari wilayah tertentu di Gaza.
Namun, Tel Aviv tetap menolak usulan Hamas agar proses pembebasan tahanan dilakukan secara bertahap selama masa gencatan senjata.
Israel juga disebut-sebut ingin menurunkan rasio pembebasan tahanan Palestina—termasuk mereka yang dihukum seumur hidup—dalam pertukaran tersebut.
Tekanan terhadap pemerintah Netanyahu terus meningkat di dalam negeri, terutama dari keluarga para tahanan Israel, yang menuntut kesepakatan segera.
Pada Maret lalu, fase pertama dari kesepakatan pertukaran tahanan telah rampung, dimulai sejak Januari 2025.
Namun, Hamas menuding Netanyahu mengabaikan fase kedua karena tekanan dari kelompok ekstrem kanan dalam koalisi pemerintahannya.
Sejak Israel melanjutkan kembali agresi militer pada 18 Maret 2025, lebih dari 166.000 warga Palestina telah menjadi korban tewas atau luka-luka.
Sebagian besar di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Lebih dari 14.000 orang masih dinyatakan hilang.
