Hamas menyatakan kesiapannya untuk membebaskan seluruh tawanan Israel yang ditahan di Jalur Gaza.
Namun Hamas menyatakan syarat tercapainya kesepakatan pertukaran tahanan yang serius serta penghentian agresi militer, serta penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza.
Hal tersebut disampaikan oleh pejabat senior Hamas, Taher Al-Nounou, yang juga merupakan penasihat media Kepala Biro Politik Hamas, dalam pernyataan kepada kantor berita AFP pada Senin (14/4/2025).
“Kami siap membebaskan seluruh tawanan Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran yang serius, penghentian perang, penarikan pasukan Israel dari Gaza, serta masuknya bantuan kemanusiaan,” katanya.
Ia menuding Israel sebagai pihak yang menghambat tercapainya kesepakatan.
“Masalahnya bukan pada jumlah tahanan, tetapi pada penolakan Israel untuk menepati komitmennya, menghalangi kesepakatan gencatan senjata, dan melanjutkan perang,” kata Al-Nounou.
Al-Nounou menekankan bahwa Hamas telah menunjukkan sikap positif dan fleksibel terhadap sejumlah gagasan yang diajukan dalam perundingan mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Ia juga menegaskan pentingnya jaminan dari para mediator agar Israel melaksanakan isi perjanjian.
Dalam perkembangan terkait, delegasi Hamas yang dipimpin oleh kepala kantor Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya, telah menggelar serangkaian pertemuan di Kairo bersama pejabat Mesir dan Qatar.
Kedua negara tersebut berperan sebagai mediator utama dalam upaya mendekatkan posisi antara Hamas dan Israel untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung berbulan-bulan.
Namun, menurut sumber yang dikutip AFP, pertemuan di ibu kota Mesir itu berakhir tanpa kemajuan berarti.
Di sisi lain, Al-Nounou menegaskan bahwa senjata perlawanan adalah “garis merah” yang tidak dapat dinegosiasikan.
“Keberadaan senjata perlawanan berkaitan langsung dengan keberadaan penjajahan,” tegasnya.
Syarat Israel
Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa Tel Aviv bersedia membebaskan ratusan tahanan Palestina.
Tel Aviv juga menyetujui penghentian tembakan dalam waktu lama serta pengiriman bantuan kemanusiaan.
Hal itu sebagai imbalan atas pembebasan sekitar 10 tawanan Israel yang masih hidup, serta sejumlah tawanan yang telah meninggal dunia.
Situs berita Israel Ynet melaporkan bahwa usulan baru telah diajukan kepada Hamas.
Usulan itumencakup pembebasan 10 tawanan hidup sebagai imbalan atas jaminan Amerika Serikat (AS) bahwa Israel akan melanjutkan negosiasi menuju tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata.
Stasiun televisi Channel 12 Israel menyebut bahwa AS telah menyampaikan pesan kepada Hamas melalui mediator.
Jika lebih dari 8 tawanan Israel hidup dibebaskan, maka pemerintahan Presiden Donald Trump akan menjamin adanya pembahasan serius terkait penghentian perang secara menyeluruh.
Sebelumnya, fase pertama gencatan senjata sempat diberlakukan pada 19 Januari lalu, yang mencakup beberapa gelombang pertukaran tahanan.
Namun, setelah 58 hari, Israel disebutkan mundur dari kesepakatan tersebut dan kembali melanjutkan operasi militer di Gaza.
Upaya mediasi untuk mencapai gencatan senjata baru terus menemui jalan buntu, terutama akibat perbedaan pandangan terkait jumlah tawanan yang akan dibebaskan, gencatan senjata permanen, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Sejak serangan besar-besaran pada 7 Oktober 2023, Israel dengan dukungan penuh dari AS telah melancarkan serangan intensif ke Gaza.
Menurut otoritas Palestina menewaskan dan melukai lebih dari 167.000 orang, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 11.000 warga dilaporkan hilang.
Israel juga memberlakukan blokade ketat terhadap Jalur Gaza. Mereka mencegah masuknya makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar, yang menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah kawasan tersebut.
