Kelompok Hamas pada Selasa (20/5/2025) menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan delegasi Israel dalam perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera di Doha, Qatar, untuk menyesatkan opini publik internasional.
Hamas menyatakan bahwa delegasi tersebut tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat.
“Kami menilai keberadaan delegasi Zionis di Doha—meskipun jelas tidak memiliki otoritas untuk mencapai kesepakatan—sebagai upaya terang-terangan Netanyahu untuk menipu opini publik global dan menciptakan kesan palsu bahwa Israel sedang berpartisipasi dalam proses negosiasi,” demikian pernyataan resmi Hamas.
Hamas juga menyoroti bahwa sejak Sabtu lalu, delegasi Israel belum melakukan pembicaraan serius, namun tetap berada di Doha.
Kelompok tersebut menuduh Netanyahu dengan sengaja memperpanjang kehadiran delegasi “hari demi hari tanpa keterlibatan dalam perundingan yang sungguh-sungguh”.
Pernyataan itu juga mengkritik pernyataan Netanyahu mengenai dilanjutkannya pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hamas menyebutnya sebagai “upaya untuk mengaburkan kenyataan” dan menipu masyarakat internasional.
Hamas menegaskan bahwa tidak ada satu pun truk bantuan yang berhasil masuk ke Gaza sejauh ini, termasuk yang telah mencapai perbatasan di Kerem Shalom, namun belum diterima oleh badan internasional mana pun.
Kelompok tersebut menuduh Israel sebagai pihak yang “menggagalkan upaya untuk mencapai kesepakatan” dan menuding para pemimpin Israel telah secara terbuka menyatakan niat untuk melanjutkan perang serta melakukan pemindahan paksa terhadap warga Palestina.
Delegasi Israel dalam perundingan ini terdiri dari perwakilan militer, dinas keamanan Shin Bet, dan Kantor Perdana Menteri. Namun, mandat mereka dilaporkan terbatas hanya pada usulan yang diajukan oleh utusan AS, Steve Witkoff, beberapa bulan lalu — sebuah rencana yang ditolak oleh Netanyahu, namun tidak oleh Hamas.
Rencana Witkoff mencakup pembebasan sandera dalam dua tahap: setengah pada hari pertama gencatan senjata, diikuti dengan perundingan lanjutan untuk mengakhiri perang. Sandera yang tersisa akan dibebaskan jika tercapai kesepakatan dalam masa gencatan senjata dua bulan tersebut.
Media penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan pada Senin malam bahwa Netanyahu memutuskan untuk memperpanjang keberadaan delegasi di Qatar “guna memberi kesempatan bagi perundingan”. Seorang pejabat pemerintah yang tidak disebut namanya menyatakan, “Kami tetap di Doha agar tidak mengecewakan pihak Amerika. Akan terlihat buruk jika kami pergi sebelum Hamas.”
Meski demikian, KAN melaporkan bahwa “tidak ada kemajuan berarti” dalam perundingan, dan Israel mungkin akan menarik delegasinya kecuali terjadi “perkembangan luar biasa”.
