Kelompok Hizbullah menolak seruan internasional yang mendesak agar mereka menyerahkan senjata, dengan menuding permintaan tersebut semata-mata melayani kepentingan Israel.
Pernyataan keras itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu (30/7/2025), bertepatan dengan peringatan satu tahun pembunuhan komandannya, Fuad Shukr, dalam serangan Israel.
“Siapa pun yang menyerukan agar kami menyerahkan senjata, pada dasarnya meminta kami menyerah kepada Israel. Kami tidak akan menyerah,” kata Qassem tegas.
Hizbullah saat ini berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan sebelumnya, setelah mengalami kerugian besar dalam perang tahun lalu.
Sebagian besar tokoh militer seniornya tewas, ribuan pejuangnya gugur, dan puluhan ribu pendukung mereka terpaksa mengungsi akibat kehancuran luas di wilayah selatan Lebanon.
Sumber diplomatik kepada Reuters menyebutkan bahwa Amerika Serikat (AS) tengah mendesak pemerintah Lebanon agar mengeluarkan keputusan resmi melalui kabinet untuk melucuti Hizbullah.
Menurut Washington, langkah itu menjadi prasyarat agar perundingan gencatan senjata yang lebih permanen dapat dilanjutkan.
Hal itu menyusul kesepakatan gencatan senjata yang tercapai pada November lalu, namun masih diwarnai serangan sporadis dari Israel.
Sesuai isi gencatan senjata, Hizbullah seharusnya menarik seluruh pasukannya ke utara Sungai Litani, sekitar 30 kilometer dari perbatasan Israel.
Selain itu, hanya tentara Lebanon serta pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh berada di wilayah selatannya.
Meski Hizbullah secara terbuka menolak menyerahkan seluruh persenjataannya, sumber internal kelompok itu menyebutkan bahwa ada pembahasan internal untuk kemungkinan mengurangi kapasitas persenjataan.
“Siapa pun yang menyerukan perlucutan senjata, baik di tingkat domestik, regional, maupun internasional, sedang menjalankan agenda Israel,” ujar Qassem.
Ia juga menyebut bahwa permintaan dari utusan khusus AS, Tom Barrack, untuk mencabut senjata Hizbullah, khususnya rudal dan drone.
“Semata-mata karena senjata itu membuat Israel ketakutan. Israel tidak akan mampu mengalahkan kami, dan tidak akan pernah bisa menyandera Lebanon,” tegasnya.
‘Agresi Israel harus dihentikan’
Awal Juli lalu, utusan AS Tom Barrack mengunjungi Beirut untuk membahas proposal yang mewajibkan Hizbullah melucuti senjata sepenuhnya dalam waktu empat bulan.
Sebagai imbalannya, Israel akan menarik pasukannya dari lima titik strategis yang masih didudukinya di Lebanon selatan serta menghentikan serangan udara yang telah menewaskan ribuan warga Lebanon.
Namun, dalam pidatonya, Qassem kembali menegaskan bahwa Hizbullah menganggap kesepakatan gencatan senjata hanya berlaku “secara eksklusif di selatan Sungai Litani”.
“Senjata adalah urusan internal Lebanon yang tidak ada hubungannya dengan musuh Israel,” tegasnya.
Qassem juga menekankan bahwa fokus utama saat ini seharusnya adalah menghentikan agresi Israel yang masih terus berlangsung.
“Ancaman terbesar saat ini adalah agresi Israel. Agresi ini harus dihentikan. Semua wacana politik dalam negeri harus diarahkan untuk menghentikan serangan ini, bukan untuk menyerahkan senjata kepada Israel,” ujarnya.
Seorang pejabat Lebanon yang meminta namanya dirahasiakan mengakui bahwa saat ini pemerintah Lebanon berada dalam tekanan internasional dan regional.
Tujuannya, agar secara resmi menyatakan komitmen perlucutan senjata Hizbullah dalam sidang kabinet mendatang.
Sumber lain dari AFP menyebutkan bahwa AS menolak syarat Lebanon yang menghendaki agar Israel terlebih dahulu menarik seluruh pasukannya sebelum Hizbullah menyerahkan senjata.
Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, telah menjadwalkan sidang kabinet pekan depan untuk membahas “perluasan kedaulatan negara atas seluruh wilayahnya hanya melalui kekuatan negara sendiri”.
Para pemimpin baru pascakonflik berjanji akan mewujudkan monopoli negara atas senjata.
Rapat kabinet tersebut juga akan membahas langkah-langkah lanjutan dalam implementasi gencatan senjata, termasuk usulan dari Duta Besar Barrack terkait pelaksanaannya.
Namun Hizbullah tetap pada pendiriannya: Israel harus terlebih dahulu menghentikan serangan dan mundur dari wilayah yang masih didudukinya di selatan. Barulah mereka bersedia membahas masa depan persenjataan mereka.
