Pemerintah Inggris pada Kamis (24/4) mengumumkan pencabutan sebagian sanksi terhadap Suriah, termasuk di sektor jasa keuangan dan produksi energi.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendukung rekonstruksi negara tersebut setelah lebih dari satu dekade konflik.
Keputusan ini menandai pergeseran kebijakan Inggris pasca-penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada Desember tahun lalu.
Dalam keterangannya, pemerintah Inggris menyebut bahwa pencabutan sanksi dilakukan terhadap entitas yang sebelumnya terkait dengan rezim Assad. Termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Suriah, serta beberapa lembaga intelijen dan media.
Menurut Kantor Pelaksanaan Sanksi Keuangan Inggris (OFSI), entitas-entitas yang kini tidak lagi dikenai sanksi sebelumnya terlibat dalam penindasan terhadap warga sipil atau memperoleh manfaat dari kedekatan dengan rezim Suriah.
Namun, kepemimpinan baru Suriah telah mengumumkan pembubaran lembaga-lembaga keamanan warisan rezim Assad, sebagai bagian dari reformasi internal.
Pemerintah baru Suriah kini aktif melobi negara-negara Barat untuk mencabut sanksi internasional.
Tujuannya demi memperbaiki kondisi ekonomi dan mempercepat proses rekonstruksi pascaperang yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun.
Pada Maret lalu, Inggris telah mengambil langkah serupa dengan mencabut pembekuan aset terhadap Bank Sentral Suriah serta 23 entitas lainnya, termasuk bank dan perusahaan energi.
Meskipun demikian, Inggris menegaskan bahwa sanksi terhadap individu-individu yang terlibat dalam pemerintahan Assad akan tetap diberlakukan.
Ini sejalan dengan sikap Uni Eropa dan Inggris sejak 2011 yang telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Suriah sebagai respons atas tindakan keras pemerintah terhadap demonstrasi damai.
Sanksi tersebut mencakup embargo senjata, larangan impor minyak dan produk minyak Suriah, pembekuan aset bank sentral, serta pembatasan terhadap ekspor teknologi yang dapat digunakan untuk pengawasan atau represi dalam negeri.
Lebih dari itu, ratusan individu dan entitas yang memiliki hubungan dengan rezim Assad turut dikenai sanksi berupa larangan perjalanan dan pembekuan aset.
