Tuduhan terhadap Israel yang dianggap melindungi penjarah bantuan kemanusiaan di Gaza menuai reaksi luas di media sosial.
Aljazeera melaporkan, 29 organisasi internasional menyebut penjarahan tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan setelah Israel menargetkan sisa aparat kepolisian Gaza.
Aksi penjarahan juga dipicu krisis bahan pokok, dan buruknya infrastruktur di wilayah tersebut.
Laporan dari berbagai media mengungkapkan, militer Israel tidak mencegah penjarahan truk bantuan. Israel juga tidak menindak kelompok bersenjata yang memeras lembaga kemanusiaan.
Harian Washington Post mengutip memo internal PBB, kelompok perampok bantuan mendapat kelonggaran, bahkan mungkin perlindungan, dari militer Israel.
Namun, pihak Israel membantah tuduhan tersebut. Katanya, mereka melakukan langkah-langkah kontra untuk menargetkan pencuri bantuan, sambil tetap memprioritaskan pemberantasan teroris.
Israel lindungi penjarah
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan, 98 dari 109 truk bantuan yang melintasi Gaza telah dijarah.
Saksi mata menyebut, truk bantuan yang melewati perbatasan Karem Abu Salem menuju pusat penyimpanan PBB di Gaza Tengah sering kali dihentikan di jalan oleh kelompok bersenjata yang merampas makanan untuk dijual di pasar dengan harga tinggi.
Reaksi publik di media sosial menyoroti amarah terhadap fenomena ini. Seorang pengguna menulis, “Mereka yang mencuri di bawah perlindungan Zionis adalah pengkhianat dan wajib ditindak.”
Sementara itu, yang lain menambahkan, “Ini bukan sekadar pencurian, tapi langkah awal pembentukan kelompok yang akan bekerjasama dengan penjajah.”
Untuk mengatasi kekacauan, Hamas membentuk pasukan khusus untuk menjaga keamanan, mengawasi harga pasar, dan mengurangi dampak buruk perang terhadap masyarakat.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, lebih dari 20 anggota yang disebut “geng perampok truk bantuan” telah tewas dalam operasi keamanan yang dilakukan oleh polisi dengan dukungan komite adat setempat.
Krisis ini menggambarkan tekanan berlapis di Gaza yang terus bergulat dengan perang, blokade, dan krisis kemanusiaan, yang semakin diperparah oleh penjarahan bantuan vital bagi warga yang terjebak di wilayah tersebut.