Pemerintah Israel menyatakan setuju untuk membuka penuh penyeberangan Rafah setelah kelelahan mencari jasad tentara terakhir yang masih hilang di Gaza, Ran Gvili. IDF menyatakan upaya pencarian telah mencapai titik maksimal.
Pernyataan ini disampaikan Kantor Perdana Menteri Israel pada Minggu, usai rapat kabinet keamanan. Demikian dilaporkan Haaretz pada Senin (26/1).
Menurut pernyataan resmi tersebut, sebagai bagian dari “rencana 20 poin Presiden Donald Trump”, Israel menyetujui pembukaan Rafah secara terbatas hanya untuk perlintasan orang, dengan mekanisme pengawasan penuh oleh Israel. Pembukaan ini disyaratkan pada:
1. Kembalinya seluruh sandera yang masih hidup, dan
2. Hamas mengerahkan “100 persen upaya” untuk menemukan dan mengembalikan semua sandera yang telah tewas.
Seorang sumber yang mengetahui pembahasan ini mengatakan kepada Haaretz bahwa pencarian jasad Gvili bisa memakan waktu lebih dari seminggu, namun tidak diperkirakan berlangsung berlarut-larut. Mekanisme pengawasan Israel akan mencakup kontrol atas daftar keluar-masuk di Rafah serta kendali jarak jauh atas operasional perlintasan.
Israel juga memutuskan membangun titik pemeriksaan tambahan bagi semua orang yang masuk, yang akan ditempatkan di sekitar “Yellow Line”, wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel. Langkah ini, menurut sumber tersebut, telah dikoordinasikan dengan Amerika Serikat.
Sisi Palestina di perlintasan Rafah akan dioperasikan oleh pasukan Otoritas Palestina di bawah pengawasan misi Uni Eropa (EUBAM), mirip dengan pengaturan saat gencatan senjata Januari tahun lalu.
Namun, keputusan ini **memicu perpecahan tajam di dalam kabinet Israel**. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengecam keras pembukaan Rafah. Ia menyebut langkah itu sebagai “kesalahan besar” dan “pesan yang sangat buruk”, serta menegaskan bahwa meskipun Israel telah “membunuh puluhan ribu teroris”, Hamas belum dikalahkan dan harus dilucuti serta dibubarkan sepenuhnya.
Menteri Permukiman Orit Strock juga mengkritik kebijakan ini dengan mengatakan bahwa “Israel sedang menyerahkan Gaza kepada Otoritas Palestina dengan darah anak-anaknya.” Sementara Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memperingatkan bahwa jika Israel tidak menguasai Gaza lewat pemerintahan militer, hasil akhirnya adalah berdirinya negara Palestina.
Sementara itu, militer Israel akhir pekan ini meluncurkan operasi besar-besaran di sebuah pemakaman di kawasan Daraj Tuffah, Gaza City, berdasarkan intelijen baru tentang kemungkinan lokasi jasad Gvili. Ratusan jenazah dikuburkan di lokasi tersebut, dan militer menyatakan ada probabilitas tinggi bahwa jasad Gvili berada di sana. Kantor PM menegaskan pencarian akan dilanjutkan “selama diperlukan”.
Keputusan kabinet ini diambil sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner. Witkoff menyebut pertemuan itu “konstruktif dan positif” serta menghasilkan kesepakatan soal langkah-langkah lanjutan dan pentingnya koordinasi berkelanjutan.
Sebelumnya, Haaretz melaporkan bahwa Israel sempat meminta AS menempatkan perusahaan keamanan swasta Amerika di Rafah. Opsi ini muncul setelah Washington menolak mengerahkan pasukan AS di Gaza. Salah satu perusahaan yang disebut adalah UG Solutions, yang sebelumnya terlibat dalam pengamanan pusat distribusi bantuan Gaza versi Israel-AS.
Namun, hingga kini, menurut sumber diplomatik, rencana final tetap menempatkan pasukan Otoritas Palestina di sisi Gaza dengan pengawasan Uni Eropa, sementara pembahasan soal peran perusahaan swasta Amerika masih berlangsung dan belum ada keputusan final.
