Media Israel mengungkap rencana baru pemerintah Tel Aviv yang berupaya membentuk apa yang mereka sebut sebagai “kota kemanusiaan” di wilayah Rafah, Gaza bagian selatan.
Proyek ini dinilai sebagai langkah sistematis untuk memindahkan—bahkan mengusir—warga Palestina dari tanah airnya, dalam bingkai kebijakan pemindahan paksa jangka panjang.
Dalam laporan yang disiarkan oleh stasiun penyiaran publik Israel, kota ini direncanakan akan dibangun di antara 2 koridor militer, yakni Poros Philadelphi dan Poros Morag di selatan Jalur Gaza.
Israel berdalih bahwa proyek ini bertujuan untuk “memisahkan warga sipil dari unsur-unsur bersenjata”, meskipun kritik keras menyebutnya sebagai bentuk kamp isolasi besar-besaran.
Dalam tahap awal, Israel berencana memindahkan ribuan pengungsi Palestina dari wilayah al-Mawasi di Khan Younis ke “kota kemanusiaan” yang dimaksud.
Kawasan tersebut akan dijaga ketat oleh militer Israel dan seluruh akses keluar-masuk diawasi secara menyeluruh.
Bahkan, menurut laporan tersebut, sekitar 600.000 warga Gaza akan dipindahkan ke sana, melewati proses penyaringan keamanan yang ketat, dan setelahnya tidak diizinkan keluar.
Langkah ini dinilai sebagai upaya isolasi massal yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
Sumber-sumber di kalangan perlawanan Palestina menyebut bahwa Israel tengah memanfaatkan waktu menjelang kemungkinan gencatan senjata.
Tujuannya untuk memperluas penghancuran infrastruktur dan pemusnahan wilayah-wilayah vital, khususnya di bagian utara dan timur Gaza, serta di timur Khan Younis.
Selain itu, juga diduga untuk mencegah warga kembali ke daerah asal mereka, sebagaimana terjadi di kamp Jabalia yang telah hancur total dalam serangan sebelumnya.
Menariknya, dalam rencana ini Israel tidak bermaksud mendistribusikan bantuan secara langsung kepada warga yang dikurung di wilayah itu.
Sebaliknya, tanggung jawab itu akan diserahkan kepada sejumlah negara pihak ketiga dan organisasi internasional yang belum disebutkan namanya.
Empat titik distribusi bantuan dijanjikan akan dibangun, dikelola oleh lembaga bernama “Yayasan Gaza Kemanusiaan” yang disebut mendapat dukungan dari Israel dan Amerika Serikat.
Israel juga telah memulai distribusi bantuan melalui lembaga tersebut sejak 27 Mei lalu, terlepas dari sistem distribusi PBB.
Namun di sisi lain, pasukan Israel terus menembaki warga yang berkerumun di dekat pusat-pusat distribusi bantuan.
Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, hingga Senin kemarin (7/7), tercatat 758 warga Palestina gugur dan lebih dari 5.000 lainnya luka-luka akibat serangan di dekat titik-titik bantuan tersebut.
Dalam pernyataan terbaru kepada wartawan militer asing, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengungkap bahwa pemerintahannya berencana membangun 4 pusat tambahan untuk distribusi bantuan di selatan Poros Morag.
Serta satu kawasan besar yang akan difungsikan sebagai zona pemukiman paksa bagi ratusan ribu warga Palestina.
Menurutnya, warga yang masuk ke wilayah itu tidak akan diizinkan keluar, dan akses masuk akan dijaga ketat agar tidak dimasuki oleh unsur Hamas.
Sejak 11 April lalu, militer Israel mengklaim telah menguasai penuh koridor Morag dan mengepung kota Rafah, kota perbatasan penting di selatan Gaza.
Sejak saat itu, penggempuran dan penghancuran bangunan-bangunan di kota tersebut terus berlangsung.
Sejak 7 Oktober 2023, Gaza mengalami agresi militer paling mematikan dalam sejarah konflik Israel-Palestina.
Dukungan penuh Amerika Serikat (AS) terhadap tindakan Israel turut memperkuat tuduhan genosida, yang mencakup pembunuhan massal, kelaparan sistematis, penghancuran infrastruktur sipil, dan pemindahan paksa.
Hingga kini, perang ini telah menewaskan dan melukai lebih dari 194.000 warga Palestina—mayoritas adalah anak-anak dan perempuan—dengan lebih dari 10.000 orang dinyatakan hilang.
Ratusan ribu lainnya terusir dari rumah mereka dan hidup dalam kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan.
