Peluang tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza kian nyata. Namun, persoalan terbesar tetap bertumpu pada penolakan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mengakhiri perang secara menyeluruh.
Sikap ini bertentangan dengan pandangan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, yang memperingatkan tentang risiko “kehilangan kendali” di lapangan.
Netanyahu, yang kini menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional, menyatakan akan mengirim delegasi perunding ke Doha, Qatar, pada Ahad (6/7).
Namun, dalam pernyataan resmi, kantor Perdana Menteri menegaskan bahwa Israel menolak amandemen yang diajukan oleh Hamas terhadap proposal gencatan senjata yang digagas Amerika Serikat (AS).
Dewan Keamanan Mini Israel (kabinet perang) telah menggelar pertemuan pada Sabtu malam untuk membahas respons Hamas atas usulan tersebut.
Pertemuan serupa sebelumnya, pada Kamis pagi, dikabarkan berlangsung panas, termasuk perdebatan tajam antara Netanyahu dan Zamir.
Sementara itu, 2 menteri sayap kanan—Bezalel Smotrich (Keuangan) dan Itamar Ben Gvir (Keamanan Nasional)—menuduh militer tidak menjalankan instruksi pemerintah, demikian laporan Kanal 12 Israel.
Media Israel juga melaporkan bahwa Netanyahu telah meminta disusun rencana evakuasi warga Gaza ke bagian selatan wilayah tersebut.
Ia juga menginginkan rencana itu tersedia saat ia kembali dari kunjungan ke Washington pekan ini.
Namun, rencana itu ditolak oleh Zamir yang memperingatkan bahwa tindakan semacam itu bisa berujung pada “hilangnya kendali total” di Jalur Gaza.
Menurut lembaga penyiaran Israel, Netanyahu meyakinkan Smotrich dan Ben Gvir bahwa ia tidak akan meninggalkan Gaza kecuali wilayah itu telah sepenuhnya dilucuti senjatanya.
Adapun Channel 24 News mengutip kantor Netanyahu yang menyatakan bahwa usulan perubahan dari Hamas “tidak dapat diterima.”
Ketegangan terarah
Meski demikian, ketegangan internal dalam kabinet perang Israel disebut sebagai bagian dari skenario yang telah diperhitungkan, menurut pengamat urusan Israel, Ihab Jabareen.
Ia mencatat adanya perubahan sikap dari badan intelijen Shin Bet, militer, dan lembaga keamanan lain, yang kini menunjukkan keterbukaan terhadap kesepakatan pertukaran tahanan secara parsial—sikap yang sebelumnya ditolak oleh kubu kanan ekstrem Israel.
Namun dalam pernyataannya di program Masar al-Hadath, Jabareen menilai bahwa fleksibilitas yang ditunjukkan Israel bersifat taktis.
Tujuannya untuk meredam tekanan dari AS dan mengurangi kecaman internal maupun internasional.
“Secara substansi, Israel tidak memberi konsesi nyata dan bahkan tidak berbicara soal mengakhiri perang. Mereka justru tengah mencari cara untuk keluar dari kesepakatan, bukan melaksanakannya,” ujarnya.
Perbedaan inilah yang diduga menjadi akar perselisihan antara Netanyahu dan Zamir. Kepala staf militer tersebut diyakini menentang upaya untuk mengontrol dua juta penduduk Gaza hanya dengan kekuatan senjata.
Sementara itu, hampir seluruh media Israel sepakat bahwa Netanyahu belum menyampaikan satu pun rencana konkret tentang masa depan Gaza pascaperang, selain opsi pendudukan militer penuh.
Netanyahu, tampaknya, kini berupaya melepas satu-satunya tekanan efektif yang dihadapinya: isu tawanan.
Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa terus memperingatkan meningkatnya risiko kelaparan akibat larangan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan.
Sementara warga Gaza setiap hari meregang nyawa demi mencari makanan untuk anak-anak mereka.
Harian The Washington Post pada Sabtu (6/7) menyoroti pernyataan koalisi berisi lebih dari 200 organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa warga Gaza kini dihadapkan pada pilihan yang mustahil: mati kelaparan atau mati demi mencari makanan.
Surat kabar itu juga menyebut bahwa sejumlah pejabat militer Israel sebelumnya telah memberi tahu Netanyahu bahwa tujuan militer untuk “melemahkan Hamas” telah tercapai.
Selain itu, bahwa para tawanan yang tersisa tidak akan bisa dibebaskan tanpa kesepakatan pertukaran.
Secara militer, Israel dinilai tak lagi memiliki ruang gerak signifikan, mengingat meningkatnya serangan balasan dari kelompok perlawanan di Gaza.
Menurut analis militer, Brigadir Elias Hanna, hal ini mencerminkan kemampuan inovatif dalam taktik perlawanan yang makin mendorong Eyal Zamir untuk menuntut solusi politik.
Ia disebut memiliki posisi kuat karena tidak ikut bertanggung jawab atas kegagalan besar Israel pada 7 Oktober 2023.
Zamir dorong solusi politik
Kepala Staf Militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, disebut tengah mendorong penyelesaian politik atas perang di Jalur Gaza.
Menurut pengamat militer, upaya ini bukan semata pertimbangan moral, melainkan karena Zamir menyadari bahwa pendudukan penuh terhadap Gaza akan menelan biaya besar—baik dari sisi logistik maupun korban jiwa.
Strategi yang ia tempuh, menurut analis militer Elias Hanna, adalah membatasi ruang gerak perlawanan dengan mengepung Gaza melalui operasi di bagian utara dan menyelesaikan ofensif di Khan Younis di selatan.
Langkah ini bertujuan untuk memaksa pejuang Palestina bertahan di kawasan Al-Mawasi dan wilayah tengah Gaza, sehingga dapat memulai fase pelemahan secara perlahan.
Namun demikian, bagi Zamir, solusi terbaik bukanlah pendudukan, melainkan kesepakatan politik yang mengakhiri perang dan memberi waktu bagi militer Israel untuk memulihkan diri.
Pasukan Israel disebut mengalami tekanan berat dan kerugian yang terus bertambah, yang memperkuat narasi kalangan militer senior tentang “perang bayangan” yang sulit dimenangkan.
Di sisi lain, rentetan operasi militer yang dilancarkan pejuang Palestina dalam beberapa pekan terakhir telah memupus euforia kemenangan Israel atas Iran.
Realitas di Gaza kembali membayangi, seiring sorotan keras dari organisasi hak asasi manusia dan lembaga kemanusiaan terhadap cara Israel mendistribusikan bantuan.
Banyak pihak menilai bahwa militer Israel secara de facto menjalankan pemerintahan militer di Gaza—melalui kontrol atas makanan, air, dan pergerakan penduduk—tanpa mendeklarasikannya secara resmi guna menghindari tanggung jawab hukum.
Dalam kondisi ini, pernyataan publik Israel sering kali menutupi kenyataan yang terjadi di ruang-ruang rapat tertutup.
Pemerintah mulai berbicara tentang “reposisi pasukan” dan “penarikan sebagian”, namun tak satu pun menyebut soal penghentian total agresi.
Sinyal gencatan senjata menguat
Meski demikian, peluang tercapainya gencatan senjata sementara kian menguat. Menurut analis politik Sa’id Ziyad, hal ini bukan karena ada perubahan nurani dari Netanyahu.
Melainkan akibat kegagalannya yang berulang kali dalam mencapai tujuan militer, serta perubahan signifikan dalam dinamika regional pascaserangan terhadap Iran.
Donald Trump sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan gencatan senjata bisa tercapai dalam waktu dekat.
Namun, seperti dicatat Ziyad, Trump belum menjelaskan apa yang akan terjadi jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan dalam tenggat 2 bulan yang diusulkan.
Hamas sendiri menunjukkan fleksibilitas dalam beberapa poin teknis, termasuk soal penarikan pasukan Israel ke jarak 700 meter dari garis perbatasan dan evakuasi dari berbagai posisi militer yang mereka bangun di dalam Gaza, kecuali lima titik utama.
Meski begitu, Hamas tetap bersikukuh bahwa distribusi bantuan kemanusiaan harus dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah tuntutan yang ditolak oleh Washington.
Surat kabar Maariv melaporkan bahwa Trump berencana menekan Netanyahu agar segera menyepakati perjanjian selama kunjungannya ke Washington yang dimulai Senin pekan ini, bahkan jika Hamas tetap memiliki kehadiran di Gaza.
Trump sebelumnya juga menanggapi positif sikap Hamas yang menyebut bahwa balasan mereka terhadap proposal gencatan senjata bersifat “positif”.
Pernyataan ini menambah tekanan terhadap Netanyahu yang kini berada di bawah sorotan dunia, menghadapi tekanan dari militer, sekutunya di AS, dan situasi kemanusiaan yang kian memburuk di lapangan.
