Surat kabar Haaretz menerbitkan dua artikel dari dua jurnalisnya yang berisi kritik tajam terhadap Israel. Mereka menggambarkan Israel sebagai negara rasis yang melakukan pembersihan etnis dan melanggar semua aturan sistem internasional.
Dalam artikel pertama, jurnalis Merav Arlosoroff menulis bahwa setelah gagal melindungi perbatasannya, Israel kini berusaha menduduki wilayah lain sebagai metode pertahanan yang sangat diragukan keberhasilannya.
Arlosoroff mengkritik keras keinginan tentara Israel untuk mendirikan zona keamanan baru di wilayah yang baru-baru ini didudukinya di Suriah dan Lebanon. Ia mempertanyakan manfaat dari peningkatan anggaran pertahanan sebesar 275 miliar syikal (sekitar 77,25 miliar dolar AS).
Hal itu sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Nagel yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengevaluasi anggaran pertahanan dan penguatan militer – sehingga total anggaran pertahanan pada tahun 2034 akan mencapai 1 triliun shekel (sekitar 281 miliar dolar AS).
Menurutnya, pendirian zona demiliterisasi telah menjadi kebiasaan. Sementara penduduk Israel utara menolak kembali ke rumah mereka karena perjanjian dengan Lebanon mengharuskan penarikan pasukan Israel ke perbatasan internasional. Selain itu, perjanjian itu juga mengizinkan penduduk desa di sisi lain perbatasan untuk kembali ke rumah mereka.
Di selatan, Israel terus berupaya menciptakan dan mempertahankan zona demiliterisasi di sepanjang perbatasan dengan Gaza.
Arlosoroff mempertanyakan manfaat dari investasi besar ini jika militer hanya fokus membangun parit dan penghalang besar untuk menangkis serangan. Bahkan jika hanya dilakukan dengan mobil pickup Toyota dan sepeda motor seperti yang digunakan oleh pejuang Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023.
Ia mengutip Uri Joseph, salah satu sejarawan militer terkemuka Israel, yang mengatakan bahwa Israel memiliki tentara yang buruk dan ganas, yang telah kehilangan semua kepercayaan diri. Ia menyarankan agar para pemimpin militer mengerahkan dua batalion tank tambahan di perbatasan Gaza.
Arlosoroff menekankan bahwa masyarakat Israel harus mendengarkan Profesor Bar Joseph ketika ia menggunakan kata-kata seperti “buruk” dan “ganas” untuk menggambarkan tentara Israel. Tentara tersebut sebelumnya dianggap sebagai “tentara terbaik di dunia” setelah pulih dari kekalahan dalam Perang Oktober 1973.
Sejarawan militer Bar Joseph memperingatkan bahwa apa yang dilakukan Israel di Suriah dengan menduduki wilayahnya merupakan pelanggaran terhadap semua aturan internasional dan dilakukan tanpa ada provokasi atau serangan terhadap Israel.
Ia menganggap tindakan ini sebagai bukti bahwa Israel adalah negara yang merasa bisa melakukan apa pun dan memiliki tentara yang tidak tahu bagaimana harus bertindak.
Arlosoroff menyimpulkan bahwa ada kekhawatiran bahwa Israel kini menjadi tergila-gila dengan zona keamanan di Suriah. Ia menegaskan bahwa bahkan pendudukan Tepi Barat sebagai strategi pertahanan belum terbukti efektif hingga saat ini.
Dalam artikel kedua di Haaretz, penulis Michael Sfard berpendapat bahwa Israel terus-menerus kehilangan alasan keberadaannya karena sistem pemerintahannya.
Ia menjelaskan konsep negara dalam hukum internasional. Ia menegaskan bahwa negara – dari perspektif demokratis dan humanis – bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk memenuhi hak warga negaranya dan entitas politik yang bertujuan melayani manusia.
Menurutnya, negara yang hanya melayani kelas penguasa, mengeksploitasi orang-orang di luar kelompoknya, dan tidak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya adalah negara yang korup dan kriminal.
Dari sudut pandang ini, Sfard menyatakan bahwa tawanan Israel yang masih hidup di tangan Hamas, ditakdirkan untuk mati dalam penderitaan. Hal itu demi mewujudkan impian Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang ingin menjadi seperti Nebukadnezar di Gaza – merujuk pada raja Babilonia kuno.
Ia menambahkan bahwa para tawanan akan terus menderita kelaparan dan penyiksaan di terowongan gelap hanya agar Benjamin Netanyahu tetap tinggal di kediaman resmi Perdana Menteri di Yerusalem.
Sfard menegaskan bahwa proyek Israel dulunya mengklaim akan membangun demokrasi liberal. Tetapi, sekarang justru semakin menjauh dari cita-cita itu dan terus bergerak ke arah yang berlawanan.
Nilai-nilai fundamental negara yang dibangun berdasarkan Revolusi Prancis dan Amerika, serta pelajaran dari Perang Dunia II, pembentukan PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kini telah digantikan oleh prinsip-prinsip kebencian, rasisme, pembungkaman oposisi, dan konsentrasi kekuasaan di tangan koalisi yang berkuasa, menurut Sfard.
Ia menilai bahwa setiap evaluasi jujur terhadap situasi Israel saat ini akan kesulitan menemukan alasan untuk keberadaannya sebagai negara. Terutama dengan adanya pemerintah yang gagal melindungi warganya dari penculikan.
Ia mengakui bahwa ada alasan yang sah untuk menentang kesepakatan pertukaran tawanan dalam kondisi tertentu. Namun, katanya, sabotase terhadap kesepakatan yang sedang berlangsung saat ini tidak didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional Israel. Melainkan, untuk melayani ideologi kolonial dan agama sayap kanan serta untuk memastikan kelangsungan politik Netanyahu.
Sfard menutup artikelnya dengan menegaskan bahwa Israel adalah negara rasis yang mendukung pembersihan etnis, menindas para pengkritiknya, meremehkan warga non-Yahudi. Menurutnya, Israel tidak menunjukkan belas kasihan terhadap warga sipilnya yang dijadikan sandera.
Ia menyamakan Israel dengan bank yang mencuri dari para nasabahnya dan kemudian menghasut mereka. Ia seraya mempertanyakan kembali apa yang tersisa dari alasan keberadaannya.
