Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, memperingatkan bahwa pasukan cadangan Israel berisiko mengalami “kolaps” dalam beberapa bulan mendatang jika pemerintah tidak segera mengesahkan undang-undang untuk memperluas wajib militer dan memperpanjang masa dinas tentara.
Peringatan tersebut disampaikan Zamir dalam rapat tertutup Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset (parlemen Israel) pada Senin (11/5), sebagaimana dilaporkan sejumlah media Israel dilansir dari Middle East Eye.
Dalam pertemuan itu, Zamir mendesak anggota parlemen agar segera menyetujui kebijakan yang memperpanjang masa wajib militer menjadi 36 bulan, meningkatkan perekrutan personel baru, serta merevisi aturan dinas pasukan cadangan.
> “Pada Januari 2027, akibat pengurangan masa wajib militer menjadi 30 bulan, militer Israel akan kehilangan ribuan prajurit tempur tambahan,” kata Zamir.
> “Pasukan cadangan akan kolaps dengan sendirinya,” tambahnya, seperti dikutip i24news.
Kekurangan Ribuan Personel
Zamir menegaskan bahwa setelah hampir tiga tahun terlibat dalam konflik di berbagai front, militer Israel kini menghadapi kekurangan personel yang serius dan dapat memengaruhi kemampuan operasi militer di masa mendatang.
> “Saya tidak terlibat dalam proses politik maupun legislasi. Tugas saya adalah menghadapi perang di berbagai front dan mengalahkan musuh. Untuk terus melakukan itu, militer Israel sangat membutuhkan lebih banyak tentara,” ujarnya.
Menurut laporan Ynet, Zamir menyatakan bahwa militer saat ini berada pada batas minimum kebutuhan personel, sementara operasi militer yang luas terus berlangsung.
Peringatan tersebut muncul beberapa pekan setelah Zamir dilaporkan menyampaikan kepada pemerintah bahwa militer membutuhkan tambahan sekitar 15.000 personel, termasuk 7.000 hingga 8.000 prajurit tempur, terutama setelah pemerintah Israel menyetujui pembangunan 30 pos permukiman ilegal baru di Tepi Barat yang memerlukan pengamanan militer.
Seorang pejabat senior Direktorat Sumber Daya Manusia militer juga memperingatkan bahwa apabila masa wajib militer tidak diperpanjang, pasukan cadangan kemungkinan harus menjalani tugas antara 80 hingga 100 hari setiap tahun.
Surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa komite parlemen telah memperpanjang mobilisasi sekitar 400.000 personel cadangan hingga akhir bulan ini.
Sementara itu, harian ekonomi The Marker menyebutkan bahwa selama satu setengah tahun terakhir militer berhasil merekrut sekitar 8.000 personel melalui program dinas karier jangka pendek. Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu mengurangi beban secara signifikan karena sekitar 100.000 pasukan cadangan masih bertugas aktif.
Polemik Wajib Militer Yahudi Ultra-Ortodoks
Pernyataan Zamir memicu kritik dari kalangan oposisi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang dinilai gagal mewajibkan kaum Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) mengikuti dinas militer.
Mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot menuduh pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan keamanan nasional.
> “Pemerintah yang tidak menuntut wajib militer bagi semua warga pada saat yang sangat kritis bagi Israel tidak layak bertahan bahkan satu hari lagi,” tulis Eisenkot di platform X.
Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett juga mengecam pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks.
> “Ada sekitar 100.000 pemuda ultra-Ortodoks yang sehat dan tidak direkrut karena alasan politik,” katanya.
Menurut Bennett, kebijakan tersebut telah mengorbankan nyawa para tentara Israel yang bertugas di medan perang.
Perdebatan mengenai pengecualian wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks semakin mengemuka sejak Oktober 2023, ketika kebutuhan personel militer meningkat seiring berlanjutnya perang di Gaza dan operasi militer Israel di berbagai wilayah.
Namun hingga kini, pemerintahan Netanyahu belum berhasil mengesahkan undang-undang wajib militer baru akibat perbedaan pandangan di dalam koalisi pemerintahannya.
Ketua Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, menyebut kegagalan merekrut warga ultra-Ortodoks sebagai “pukulan telak bagi keamanan dan masa depan Israel”.
Debat Perekrutan Perempuan dan Relawan Asing
Krisis personel juga memunculkan perdebatan mengenai perekrutan perempuan ke unit-unit tempur.
Dalam rapat komite, Zamir membela kebijakan tersebut meskipun mendapat penolakan dari sebagian pemimpin agama Yahudi.
> “Perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan militer Israel,” tegasnya.
Beberapa rabi Zionis-religius sebelumnya memperingatkan bahwa penempatan perempuan dalam unit tempur campuran dapat mengurangi minat komunitas mereka untuk bergabung dengan militer.
Di tengah kesulitan menambah personel, sejumlah analis keamanan Israel juga mengusulkan pembentukan “legiun asing” yang meniru model Legiun Asing Prancis.
Dalam laporan yang diterbitkan Jerusalem Institute for Strategy and Security pada Februari lalu, dua peneliti mengusulkan agar Israel membuka peluang perekrutan sukarelawan non-warga negara untuk membantu mengatasi kekurangan personel militer.
Mereka berpendapat bahwa peningkatan perekrutan dari komunitas Yahudi di luar negeri tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan militer, sehingga diperlukan opsi baru berupa perekrutan relawan asing.
Usulan tersebut dinilai kontroversial, namun mencerminkan semakin seriusnya krisis personel yang dihadapi militer Israel di tengah operasi militer yang ter Kepala Staf Militer Israel Peringatkan Pasukan Cadangan Terancam “Kolaps” akibat Krisis Personel
Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, memperingatkan bahwa pasukan cadangan Israel berisiko mengalami “kolaps” dalam beberapa bulan mendatang jika pemerintah tidak segera mengesahkan undang-undang untuk memperluas wajib militer dan memperpanjang masa dinas tentara.
Peringatan tersebut disampaikan Zamir dalam rapat tertutup Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset (parlemen Israel) pada Senin (11/5), sebagaimana dilaporkan sejumlah media Israel dilansir dari Middle East Eye.
Dalam pertemuan itu, Zamir mendesak anggota parlemen agar segera menyetujui kebijakan yang memperpanjang masa wajib militer menjadi 36 bulan, meningkatkan perekrutan personel baru, serta merevisi aturan dinas pasukan cadangan.
> “Pada Januari 2027, akibat pengurangan masa wajib militer menjadi 30 bulan, militer Israel akan kehilangan ribuan prajurit tempur tambahan,” kata Zamir.
> “Pasukan cadangan akan kolaps dengan sendirinya,” tambahnya, seperti dikutip i24news.
Kekurangan Ribuan Personel
Zamir menegaskan bahwa setelah hampir tiga tahun terlibat dalam konflik di berbagai front, militer Israel kini menghadapi kekurangan personel yang serius dan dapat memengaruhi kemampuan operasi militer di masa mendatang.
> “Saya tidak terlibat dalam proses politik maupun legislasi. Tugas saya adalah menghadapi perang di berbagai front dan mengalahkan musuh. Untuk terus melakukan itu, militer Israel sangat membutuhkan lebih banyak tentara,” ujarnya.
Menurut laporan Ynet, Zamir menyatakan bahwa militer saat ini berada pada batas minimum kebutuhan personel, sementara operasi militer yang luas terus berlangsung.
Peringatan tersebut muncul beberapa pekan setelah Zamir dilaporkan menyampaikan kepada pemerintah bahwa militer membutuhkan tambahan sekitar 15.000 personel, termasuk 7.000 hingga 8.000 prajurit tempur, terutama setelah pemerintah Israel menyetujui pembangunan 30 pos permukiman ilegal baru di Tepi Barat yang memerlukan pengamanan militer.
Seorang pejabat senior Direktorat Sumber Daya Manusia militer juga memperingatkan bahwa apabila masa wajib militer tidak diperpanjang, pasukan cadangan kemungkinan harus menjalani tugas antara 80 hingga 100 hari setiap tahun.
Surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa komite parlemen telah memperpanjang mobilisasi sekitar 400.000 personel cadangan hingga akhir bulan ini.
Sementara itu, harian ekonomi The Marker menyebutkan bahwa selama satu setengah tahun terakhir militer berhasil merekrut sekitar 8.000 personel melalui program dinas karier jangka pendek. Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu mengurangi beban secara signifikan karena sekitar 100.000 pasukan cadangan masih bertugas aktif.
Polemik Wajib Militer Yahudi Ultra-Ortodoks
Pernyataan Zamir memicu kritik dari kalangan oposisi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang dinilai gagal mewajibkan kaum Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) mengikuti dinas militer.
Mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot menuduh pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan keamanan nasional.
> “Pemerintah yang tidak menuntut wajib militer bagi semua warga pada saat yang sangat kritis bagi Israel tidak layak bertahan bahkan satu hari lagi,” tulis Eisenkot di platform X.
Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett juga mengecam pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks.
> “Ada sekitar 100.000 pemuda ultra-Ortodoks yang sehat dan tidak direkrut karena alasan politik,” katanya.
Menurut Bennett, kebijakan tersebut telah mengorbankan nyawa para tentara Israel yang bertugas di medan perang.
Perdebatan mengenai pengecualian wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks semakin mengemuka sejak Oktober 2023, ketika kebutuhan personel militer meningkat seiring berlanjutnya perang di Gaza dan operasi militer Israel di berbagai wilayah.
Namun hingga kini, pemerintahan Netanyahu belum berhasil mengesahkan undang-undang wajib militer baru akibat perbedaan pandangan di dalam koalisi pemerintahannya.
Ketua Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, menyebut kegagalan merekrut warga ultra-Ortodoks sebagai “pukulan telak bagi keamanan dan masa depan Israel”.
Debat Perekrutan Perempuan dan Relawan Asing
Krisis personel juga memunculkan perdebatan mengenai perekrutan perempuan ke unit-unit tempur.
Dalam rapat komite, Zamir membela kebijakan tersebut meskipun mendapat penolakan dari sebagian pemimpin agama Yahudi.
> “Perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan militer Israel,” tegasnya.
Beberapa rabi Zionis-religius sebelumnya memperingatkan bahwa penempatan perempuan dalam unit tempur campuran dapat mengurangi minat komunitas mereka untuk bergabung dengan militer.
Di tengah kesulitan menambah personel, sejumlah analis keamanan Israel juga mengusulkan pembentukan “legiun asing” yang meniru model Legiun Asing Prancis.
Dalam laporan yang diterbitkan Jerusalem Institute for Strategy and Security pada Februari lalu, dua peneliti mengusulkan agar Israel membuka peluang perekrutan sukarelawan non-warga negara untuk membantu mengatasi kekurangan personel militer.
Mereka berpendapat bahwa peningkatan perekrutan dari komunitas Yahudi di luar negeri tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan militer, sehingga diperlukan opsi baru berupa perekrutan relawan asing.
Usulan tersebut dinilai kontroversial, namun mencerminkan semakin seriusnya krisis personel yang dihadapi militer Israel di tengah operasi militer yang terus berlangsung di Gaza dan kawasan sekitarnya.us berlangsung di Gaza dan kawasan sekitarnya.
