Keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu untuk mengusulkan pemecatan kepala layanan keamanan internal Israel, Shin Bet, memicu reaksi keras dari banyak kalangan. Langkah ini semakin memperburuk perpecahan antara koalisi pemerintahannya dan oposisi.
“Saya telah memutuskan untuk mengusulkan kepada pemerintah pemecatan Direktur Shin Bet, Ronen Bar,” kata Netanyahu dalam pernyataan video yang dirilis oleh kantornya.
“Di setiap situasi, terutama dalam perang eksistensial seperti ini, harus ada kepercayaan penuh antara perdana menteri dan kepala Shin Bet. Sayangnya, kenyataannya tidak demikian—saya sudah tidak lagi percaya pada dia,” lanjutnya.
Pemerintah Israel dijadwalkan akan meninjau proposal ini pada hari Rabu, menurut laporan Channel 12 Israel.
Ketegangan antara Netanyahu dan Shin Bet semakin memuncak setelah badan tersebut melakukan penyelidikan internal terhadap serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023. Netanyahu menanggapi hasil laporan itu dengan menilai bahwa laporan tersebut gagal memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan penting.
Temuan laporan itu mendorong para pemimpin oposisi, seperti Yair Lapid dan Benny Gantz, untuk menuntut permintaan maaf dari Netanyahu, yang mereka tuduh berusaha mengalihkan kesalahan.
Lapid mengkritik keputusan Netanyahu yang dinilai “memalukan” di X, dan menuduhnya “kehilangan keberanian dan merusak nilai-nilai”.
Ia juga menilai Netanyahu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada keamanan nasional, sebuah sindiran atas upaya Netanyahu untuk tetap mempertahankan kekuasaan.
“Semua fitnah dan upaya mengalihkan kesalahan tidak akan membantu—dialah yang bertanggung jawab utama atas bencana 7 Oktober,” kata Lapid, sambil berjanji akan membawa masalah ini ke Mahkamah Agung.
Sejumlah pejabat militer dan intelijen telah mengundurkan diri akibat kegagalan yang terjadi pada 7 Oktober, namun Netanyahu tetap menolak bertanggung jawab.
Channel 12 melaporkan bahwa penasihat hukum pemerintah, Gali Baharav-Miara, telah meminta pertemuan dengan Netanyahu untuk membahas langkah pemecatan tersebut.
Sementara itu, Yair Golan, kepala partai oposisi Demokrat, menyebut tindakan ini sebagai “perang terhadap Israel” di X.
Ia menilai Netanyahu berusaha menutup-nutupi penyelidikan yang mengarah ke lingkaran kekuasaannya.
“Seiring penyelidikan yang semakin memperlihatkan hubungan yang meragukan, dia menjadi histeris, menghasut, memecat, dan mengancam untuk menetralkan penegak hukum,” kata Golan, yang berjanji akan melawan keras langkah ini.
Benny Gantz, mantan menteri kabinet perang dan anggota oposisi, memperingatkan bahwa pemecatan Bar “secara langsung merugikan keamanan negara” dan bisa memecah belah persatuan nasional demi keuntungan politik.
Menteri Komunikasi, Shlomo Karhi, dari partai Likud milik Netanyahu, mendukung langkah ini, dengan menyebut Bar sebagai “diktator dengan kedok keamanan” yang dianggapnya mengancam keselamatan dan demokrasi Israel.
Anggota parlemen sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, pemimpin partai Kekuatan Yahudi, juga menyambut baik langkah ini, dengan mengatakan “lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali” dan menyerukan agar pihak kanan meniru langkah Presiden AS Donald Trump dalam membongkar “negara dalam negara” untuk memulihkan kepercayaan publik.
Langkah Netanyahu untuk memecat Bar, yang dilaporkan oleh surat kabar Yedioth Ahronoth, berpotensi memicu ketegangan politik lebih lanjut dan protes di kalangan pejabat keamanan dan politik.
Sejak membentuk pemerintahannya yang berhaluan kanan pada Desember 2022, Netanyahu menghadapi kritik keras atas reformasi peradilannya yang kontroversial.
Di dalam negeri, ia menanggapi tuntutan oposisi untuk mengadakan pemilu dini dengan acuh tak acuh.
Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang tercapai pada Januari lalu menghentikan kampanye militer brutal Israel di Gaza, yang telah merenggut lebih dari 48.500 nyawa, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta menghancurkan wilayah tersebut.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November tahun lalu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional terkait perang yang dilancarkan di Gaza.
