Pada akhir pekan lalu, sebuah partai kecil di Inggris membuat Yerusalem meradang. Dalam konferensi tahunan di Brighton, anggota Partai Hijau Inggris menyetujui mosi yang mendefinisikan Zionisme sebagai bentuk rasisme, dengan hasil 1.022 suara berbanding 813. Partai itu juga menegaskan kembali tuntutan embargo senjata penuh terhadap Israel. Kementerian Luar Negeri Israel menuduh Partai Hijau memberi “legitimasi pada terorisme”, sementara Presiden Isaac Herzog menyebut langkah itu “aib”. Di tengah hiruk-pikuk ini, ada pertanyaan yang lebih penting daripada perang kata-kata: apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat Palestina? Jawabannya bukan kemenangan sebuah definisi di ruang konferensi, melainkan kemerdekaan dan kedaulatan yang nyata.
Konteks: Gencatan Senjata yang Tak Menghentikan Kematian
Partai Hijau memperoleh sekitar 6 persen suara pada pemilu nasional Inggris 2024 dan kini punya lima kursi di parlemen. Kekuatannya kecil, tetapi mosi ini lahir dari kemarahan yang jauh lebih besar. Wakil pemimpin partai, Mothin Ali, menyebut korban jiwa yang besar dalam perang Israel di Gaza sebagai konteks pemungutan suara itu.
Kemarahan itu punya dasar di lapangan. Gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat berlaku sejak Oktober 2025, tetapi fase keduanya, yaitu penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas, belum disepakati. Menurut Al Jazeera yang mengutip OCHA dan Kementerian Kesehatan Palestina, per Juni 2026 lebih dari seribu warga Gaza tewas sejak gencatan senjata, dan Israel menguasai 64 persen wilayah Gaza, lebih luas dari 53 persen yang dibayangkan dalam kesepakatan. UNICEF pada Agustus lalu melaporkan setidaknya 300 anak tewas dalam 300 hari setelah gencatan senjata diumumkan, dan menyebut gencatan yang membiarkan rata-rata satu anak meninggal setiap hari sebagai gencatan yang gagal melindungi anak-anak.
Argumen Pertama: Masalahnya Adalah Kebijakan, dan Kebijakan Bisa Diukur
Pernyataan paling tajam dari pemimpin Hijau, Zack Polanski, justru yang paling hati-hati: menurut laporan Jewish News, ia mengatakan bahwa jika Zionisme didefinisikan sebagai pengusiran dan genosida terhadap warga Palestina, maka itu rasis. Perhatikan syaratnya: yang dinilai adalah praktik, bukan identitas. Di situlah kekuatan argumen pro-Palestina. Blokade, perluasan wilayah yang dikuasai militer, pembatasan bantuan, dan pendudukan bisa diuji dengan standar hukum dan data. Menjadikan satu bangsa atau agama sebagai sasaran justru melemahkan standar itu.
Argumen Kedua: Hak Menentukan Nasib Sendiri Bukan Hadiah, Melainkan Hak
Prinsip self-determination tertulis dalam Piagam PBB dan berlaku untuk semua bangsa, termasuk Palestina. Mahkamah Internasional (ICJ), dalam pendapat penasihatnya pada Juli 2024, menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina bertentangan dengan hukum internasional. Selama pendudukan berlangsung, setiap proposal “perdamaian” yang menempatkan Palestina sebagai penerima konsesi, bukan pemilik hak, akan mengulang kesalahan lama. Gencatan senjata yang membiarkan wilayah menyusut dan warga terus tewas bukan jalan menuju kedaulatan.
Argumen Ketiga: Tekanan Material Lebih Berarti daripada Simbol
Tuntutan paling konkret dari Brighton sebenarnya bukan definisi Zionisme, melainkan embargo senjata. Ini desakan yang bisa langsung diuji terhadap pemerintah Inggris: apakah negara yang mengaku menghormati hukum humaniter internasional masih akan menjual senjata kepada pihak yang dituduh melanggarnya? Seorang anggota Hijau sendiri, Joe Todd, menurut Novara Media, ingin partai punya sikap soal Palestina yang menekan Partai Buruh secara material. Di sinilah energi gerakan solidaritas sebaiknya dipusatkan.
Mengakui Kompleksitas
Kredibilitas menuntut kejujuran bahwa mosi ini kontroversial, termasuk di dalam tubuh Partai Hijau sendiri. Kelompok Jewish Greens menyatakan anggotanya terbelah: ada yang mendukung penuh, ada yang menolak, dan sebagian menilai mosi itu berisiko mendiskriminasi Yahudi karena banyak sinagoge mengidentifikasi diri sebagai Zionis. Kelompok Yahudi Inggris menyebut keputusan ini sebagai pengesahan antisemitisme, dan mosi itu sendiri menetapkan Zionisme akan ditangani lewat prosedur antirasisme partai, yang menurut para pengkritik bisa menyasar anggota Yahudi biasa. Bagi banyak orang Yahudi, Zionisme berarti jaminan keselamatan setelah sejarah penindasan, bukan proyek penaklukan. Kekhawatiran itu nyata dan layak didengar, apalagi serangan antisemit memang meningkat di berbagai tempat. Gerakan pro-Palestina yang serius harus memastikan kritiknya tidak pernah bergeser menjadi kebencian terhadap orang Yahudi. Mosi Hijau juga mendukung satu negara demokratis di seluruh Palestina historis, posisi yang berbeda dari tuntutan negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel, dan itu perdebatan yang sah di antara sesama pendukung Palestina.
Implikasi Lebih Luas
Respons Israel patut dicermati. Menyamakan sebuah partai parlemen dengan Hamas, hanya karena ia mengambil posisi keras terhadap kebijakan Israel, adalah cara lama untuk memindahkan perdebatan dari fakta ke tuduhan. Dalam demokrasi, mengkritik sebuah gerakan politik dan negaranya, bahkan secara tajam, harus tetap bisa dibedakan dari menyerang sebuah bangsa. Garis itu berlaku ke dua arah: kritik tidak boleh menjadi kebencian, dan label kebencian tidak boleh dipakai untuk membungkam kritik. Pengadilan Inggris sendiri baru-baru ini menegaskan bahwa keyakinan anti-Zionisme seorang profesor adalah keyakinan yang dilindungi hukum, menurut daftar berita yang dirujuk Al Jazeera.
Bagi masyarakat Indonesia, yang konstitusinya sejak pembukaan menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, perdebatan di Brighton adalah cermin: solidaritas kita akan lebih kuat bila bertumpu pada hukum, data, dan kemanusiaan universal.
Penutup
Partai Hijau telah memilih posisinya, dan dunia akan terus berdebat tentang kata-katanya. Tetapi sementara para politisi berdebat tentang definisi, keluarga di Gaza masih menghitung hari di bawah gencatan senjata yang rapuh. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina bukan konsesi yang bisa ditawar bertahap, melainkan hak yang tertunda terlalu lama. Pertanyaan bagi kita, pembaca, media, dan pemerintah, sederhana: apakah kita menuntut dengan konsisten hal-hal yang bisa diukur, seperti berhentinya pembunuhan, mengalirnya bantuan, berakhirnya pendudukan, dan terhentinya perdagangan senjata? Itulah ujian solidaritas yang sesungguhnya.
