Pekan lalu, pasukan Houthi merebut kota pelabuhan Mokha, lalu dalam hitungan hari menguasai Pulau Mayun (Perim) serta Pulau Hanish Besar dan Kecil di mulut selatan Laut Merah. Arab Saudi membalas dengan serangan udara ke bandara Mokha. Bagi sebagian pengamat, ini sekadar babak baru perang saudara Yaman. Tapi bagi siapa pun yang mengikuti rantai pasok global sejak akhir 2023, ada makna yang lebih dalam: setiap kali kapal kontainer memutar arah menjauhi Bab al-Mandeb, dunia sedang dipaksa mengingat bahwa penderitaan di Gaza tidak pernah benar-benar berhenti menagih harga — kepada siapa pun, di mana pun. Krisis di selat sempit itu bukan sekadar soal geopolitik Yaman-Arab-Iran; ia adalah bukti hidup bahwa tanpa penyelesaian tuntas atas penjajahan Palestina, stabilitas kawasan dan ekonomi dunia akan terus disandera oleh gencatan senjata yang rapuh dan konsesi yang setengah hati.
Selat yang Menjadi Barometer
Bab al-Mandeb bukan sekadar jalur pelayaran. Ia adalah gerbang menuju Terusan Suez, penghubung Asia dan Eropa yang dulu menangani sekitar 12 persen lalu lintas kapal dunia. Sejak Houthi mulai menyerang kapal-kapal yang mereka anggap terkait Israel pada akhir 2023 sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Gaza, lalu lintas melalui selat itu anjlok sekitar 60 persen. Pendapatan Terusan Suez, yang sempat mencapai rekor sekitar 10,25 miliar dolar AS pada 2023, terjun ke kisaran 4 miliar dolar pada 2024 — meski kemudian merangkak naik lagi menjadi 4,67 miliar dolar pada tahun fiskal 2025/2026 seiring meredanya sebagian ketegangan.
Argumen Pertama: Chokepoint Ini Lahir dari Konflik yang Belum Selesai
Poin paling mendasar yang sering dilupakan analis ekonomi adalah asal-usul krisis ini. Houthi secara terbuka membingkai serangan mereka sebagai tekanan atas blokade dan agresi Israel di Gaza. Artinya, gejolak di Bab al-Mandeb bukan risiko acak, melainkan konsekuensi langsung dari sebuah ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut. Selama pendudukan dan blokade atas Gaza terus berlangsung dalam bentuk apa pun — militer, ekonomi, maupun politik — akan selalu ada aktor yang menjadikan jalur strategis global sebagai alat tekanan. Dunia bisa membangun kapal yang lebih besar, memasang asuransi lebih mahal, atau memutar rute lewat Tanjung Harapan, tapi semua itu hanya menunda ongkos, bukan menghapusnya.
Argumen Kedua: Gencatan Senjata Sementara Terbukti Rapuh
Ironi terbesar dari babak terakhir krisis ini adalah bahwa ia meletus justru setelah dunia sempat bernapas lega pasca gencatan senjata Gaza yang dirundingkan di Sharm el-Sheikh akhir 2025. Houthi sempat menghentikan serangan, lalu lintas Suez mulai pulih, dan optimisme tumbuh. Namun ketika perang regional Iran pecah pada Maret 2026, Houthi kembali mengangkat senjata dan menegaskan “tangan kami selalu siap di pelatuk.” Pola ini berulang: setiap kali solusi yang ditawarkan hanya bersifat jeda — bukan penyelesaian atas hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina — ketegangan di titik-titik strategis dunia kembali pecah begitu ada pemicu baru. Konsesi parsial, sebesar apa pun, tidak pernah menjadi jangkar stabilitas yang tahan lama.
Argumen Ketiga: Ongkosnya Global, dan Semakin Merata Ditanggung Semua Pihak
Data terbaru menunjukkan betapa luasnya dampak ini. ACLED mencatat sekitar 276 orang tewas hanya dalam lima hari eskalasi pertempuran di Yaman awal September 2026. Di sisi ekonomi, Mesir — yang sangat bergantung pada pendapatan Terusan Suez sebagai sumber devisa — mengalami tekanan neraca pembayaran, sementara Arab Saudi terpaksa mencari rute ekspor minyak alternatif yang lebih panjang dan mahal. Perusahaan pelayaran dan asuransi global menaikkan premi, waktu tempuh Asia-Eropa bertambah 7 hingga 14 hari, dan biaya itu pada akhirnya mengalir ke rantai pasok dan harga barang di seluruh dunia. Ini bukan lagi krisis regional; ini pengingat bahwa ekonomi global dan nasib Palestina saling terjalin lebih erat daripada yang mau diakui banyak pembuat kebijakan.
Mengakui Kompleksitasnya
Tentu, akan tidak jujur bila artikel ini mengabaikan bahwa krisis di Bab al-Mandeb juga punya lapisan lain yang berdiri sendiri: rivalitas Iran-Arab Saudi, ambisi teritorial Houthi di dalam negeri Yaman, perpecahan di kubu anti-Houthi antara faksi yang didukung Riyadh dan Abu Dhabi, serta penderitaan warga sipil Yaman sendiri yang sudah bertahun-tahun terjebak dalam perang saudara — jauh sebelum isu Gaza mencuat kembali ke permukaan pada 2023. Tidak semua yang terjadi di Laut Merah adalah tentang Palestina, dan akan keliru bila gerakan solidaritas mereduksi kompleksitas Yaman semata sebagai instrumen perjuangan Palestina. Namun mengakui kompleksitas ini tidak mengubah fakta inti: selama akar persoalan Palestina — hak atas tanah, kedaulatan, dan kebebasan dari blokade — tidak diselesaikan secara adil, ia akan terus menjadi salah satu pemicu yang paling mudah dinyalakan kembali di kawasan yang sudah sarat ketegangan.
Implikasi yang Lebih Luas
Bagi hukum internasional, pola ini seharusnya menjadi alarm: kegagalan menegakkan hak self-determination Palestina bukan sekadar isu kemanusiaan yang terlokalisasi, melainkan sumber ketidakstabilan sistemik bagi keamanan energi dan perdagangan dunia. Bagi para pemimpin Arab dan Barat yang selama ini mengandalkan gencatan senjata jangka pendek demi menstabilkan pasar dan jalur pelayaran, sudah waktunya menyadari bahwa strategi tambal sulam tidak akan pernah menghasilkan kepastian jangka panjang. Solidaritas global — baik dalam bentuk tekanan diplomatik, advokasi di forum PBB, maupun opini publik — perlu terus mendorong satu hal yang selama ini dihindari banyak kekuatan besar: pengakuan penuh atas kedaulatan dan kemerdekaan Palestina, bukan sekadar perpanjangan gencatan senjata yang bisa runtuh kapan saja.
Penutup
Kapal-kapal yang memutar lewat Tanjung Harapan hari ini adalah metafora yang tepat untuk kegagalan dunia menyelesaikan akar soal Palestina: alih-alih menempuh jalan lurus menuju keadilan, komunitas internasional terus mencari jalan memutar yang mahal, melelahkan, dan pada akhirnya tidak menyelesaikan apa pun. Selama Gaza dan Tepi Barat belum merdeka secara utuh, jangan heran bila kapal, pasar, dan kawasan terus terguncang oleh gejolak yang lahir dari ketidakadilan yang dibiarkan. Sudah saatnya dunia berhenti mengelola gejala dan mulai menuntaskan penyebabnya.
