Pada Sabtu (17/10/2026), Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi meminta parlemennya bersidang darurat agar ia punya kewenangan membantu Arab Saudi bila Riyadh meminta bantuan pertahanan. Permintaan itu datang setelah rentetan serangan kelompok Houthi ke bandara dan fasilitas minyak Saudi, termasuk serangan ke Bandara King Khalid di Riyadh awal bulan ini yang dilaporkan menewaskan 14 orang. Pada pekan yang sama, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki sepakat mengaktifkan langkah penangkalan di bawah pakta pertahanan yang mereka teken Agustus lalu. Kawasan ini jelas tahu cara bergerak cepat ketika keamanannya terancam. Maka pertanyaannya layak diajukan: mengapa kecepatan serupa tak pernah tersedia untuk menuntaskan akar persoalan yang paling lama menghantui Timur Tengah, yakni pendudukan atas Palestina? Tesis tulisan ini sederhana: stabilitas kawasan tidak akan pernah utuh selama kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina diperlakukan sebagai agenda yang boleh ditunda.
Gencatan senjata yang belum menjadi kemerdekaan
Gencatan senjata Gaza berlaku sejak 10 Oktober 2025 melalui rencana yang diusung Presiden AS Donald Trump. Hamas membebaskan para sandera yang masih hidup, dan Israel setahun terakhir tidak menghadapi serangan roket dari Gaza. Itu perkembangan yang patut dicatat. Namun bagian lain dari kesepakatan, seperti pasukan keamanan internasional dan rekonstruksi Gaza, sejak awal tahun dilaporkan jalan di tempat.
Argumen pertama: gencatan senjata tanpa kedaulatan hanya mengelola pendudukan
Menurut laporan kantor berita yang dikutip media internasional pada awal Oktober 2026, serangan Israel telah menewaskan sekitar 1.450 warga Palestina sejak gencatan senjata, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang oleh PBB dinilai akurat. Wilayah yang dikuasai militer Israel juga melebar: dari 53 persen sesuai kesepakatan menjadi sekitar 70 persen setahun kemudian. Sebuah “gencatan senjata” di mana satu pihak terus menembak dan terus memperluas kendali teritorial bukan jalan menuju perdamaian, melainkan cara baru mengelola pendudukan dengan intensitas lebih rendah.
Argumen kedua: pendudukan tidak berhenti di Gaza
Perhatian dunia sering menyempit ke Gaza, padahal di Tepi Barat pola tekanannya berjalan setiap hari. Laporan Al Jazeera pada 6 Oktober 2026 menggambarkan pembukaan musim panen zaitun yang diwarnai kekerasan: pemetik dipukuli, pohon dibakar, hasil panen dan peralatan dicuri. Di dekat Abu Dis, sekitar 55 pohon zaitun dilaporkan dibakar bersama hasil panen sebuah keluarga, sementara di Beita tentara menghentikan panen setelah pemukim datang. Zaitun bukan sekadar komoditas; ia sumber nafkah dan simbol keterikatan pada tanah. Ketika petani tidak aman menjangkau kebunnya sendiri, “hak menentukan nasib sendiri” masih sebatas kalimat di dokumen PBB.
Argumen ketiga: pengakuan simbolis tidak cukup, dan pemerintah Israel menolaknya
Per September 2025, 156 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina, dan gelombang terbaru datang dari sekutu dekat Israel seperti Inggris, Prancis, Kanada, Australia, dan Belgia. Namun laporan Reuters menyebut pemerintah Israel menyatakan tidak akan ada negara Palestina, sementara pengakuan itu belum mengubah apa pun di lapangan bagi warga Gaza. Di sinilah inti persoalannya: pengakuan diplomatik hanya bermakna bila diikuti penghentian pendudukan, penghentian perluasan permukiman, dan penarikan pasukan. Penentuan nasib sendiri adalah hak, bukan hadiah yang diberikan setelah semua pihak merasa aman.
Mengakui kompleksitasnya
Menyederhanakan kawasan ini justru merugikan argumen kita. Serangan Houthi ke bandara sipil Saudi menewaskan warga dan tidak bisa dibenarkan, dan konflik itu punya dinamika sendiri di Yaman yang tidak identik dengan isu Palestina. Kepentingan Mesir atas keamanan Laut Merah juga nyata: Terusan Suez bergantung pada lalu lintas yang sama. Di sisi lain, Israel menyebut serangan 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya, dan trauma itu membentuk politik keamanan di sana. Pertanyaan tentang perlucutan senjata Hamas, tata kelola Gaza, dan reformasi Otoritas Palestina memang belum terjawab. Tetapi semua itu adalah soal bagaimana Palestina merdeka diatur, bukan alasan untuk menunda hadirnya.
Implikasi lebih luas: arsitektur keamanan tanpa keadilan politik
Pakta pertahanan, mekanisme penangkalan, dan pengamanan jalur laut menunjukkan negara-negara kawasan mampu membangun arsitektur keamanan ketika mau. Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan memiliki bobot diplomatik dan ekonomi yang tidak kecil. Jika sebagian dari energi itu diarahkan untuk menekan terwujudnya kedaulatan Palestina, termasuk dukungan pada pengawasan internasional, jalur bantuan yang terbuka, dan kepatuhan pada hukum internasional, maka kawasan akan lebih aman daripada sekadar menambah daftar pakta. Bagi komunitas global dan media, tugasnya sama: terus menyebut pendudukan sebagai pendudukan, dan tidak membiarkan gencatan senjata yang rapuh dibaca sebagai akhir cerita.
Penutup
Setahun setelah gencatan senjata, yang tersisa bukan perdamaian, melainkan jeda yang terus ditembus. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina bukan konsesi yang bisa dicicil, bukan pula bonus setelah urusan keamanan pihak lain selesai; ia syarat bagi keamanan yang sungguh-sungguh. Bagi pembaca di Indonesia, solidaritas tidak berhenti di unggahan duka. Ia berarti terus membaca laporan dari sumber yang kredibel, mendukung tekanan diplomatik yang konsisten pada hukum internasional, dan menolak lupa ketika kamera dunia berpindah ke krisis berikutnya. Jika dunia bisa bergerak cepat untuk menjaga bandara dan kilang minyak, ia juga bisa bergerak cepat untuk menjaga hak sebuah bangsa atas tanahnya sendiri.
