Komisi Pencari Fakta Suriah menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun daftar nama individu yang diduga terlibat dalam kekerasan yang terjadi di negara itu dalam beberapa hari terakhir, yang telah menyebabkan ratusan orang tewas.
Dalam konferensi pers di ibu kota Suriah, Damaskus, pada Selasa, komisi tersebut menegaskan independensinya serta komitmennya terhadap prinsip netralitas sesuai dengan standar nasional dan internasional.
Mereka juga mengumumkan bahwa mekanisme komunikasi dengan mereka akan segera diumumkan.
Komisi ini mengungkapkan bahwa mereka tidak hanya menyusun daftar tersangka, tetapi juga bekerja untuk mendokumentasikan serta mengumpulkan bukti dengan transparansi penuh.
Penyelidikan mereka mencakup peristiwa yang terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8 bulan ini.
Mereka menegaskan komitmen mereka untuk memastikan bahwa tidak ada pelaku yang lolos dari hukuman, dengan menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum.
Komisi Pencari Fakta menjelaskan bahwa mereka akan memeriksa video-video yang beredar terkait pelanggaran hak asasi manusia dengan melibatkan para ahli.
Hasil penyelidikan akan diserahkan kepada Presiden dan pengadilan yang berwenang. Diperkirakan bahwa penyelidikan akan selesai dalam waktu 30 hari.
Selain itu, komisi ini berencana untuk memberikan pembaruan mingguan serta mempublikasikan kesimpulan yang dapat diungkapkan kepada publik.
Mereka juga sedang menyusun daftar saksi potensial dan berjanji untuk memberikan perlindungan bagi siapa saja yang ingin memberikan kesaksian di bawah program perlindungan saksi.
Keputusan presiden
Komisi ini mengingatkan bahwa Presiden Suriah, Ahmad Al-Sharaa, telah mengeluarkan keputusan untuk membentuknya, yang terdiri dari lima hakim.
Tugas mereka adalah menyelidiki pelanggaran dan serangan terhadap warga sipil serta properti.
Komisi ini menyatakan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan pihak internasional, tetapi lebih memilih untuk mengandalkan sumber daya nasional.
Sebelumnya, Presiden Suriah telah mengeluarkan keputusan untuk membentuk komisi nasional independen guna menyelidiki insiden yang terjadi di wilayah pesisir Suriah.
Keputusan itu dikeluarkan setelah adanya ketegangan keamanan di daerah tersebut.
Dalam pernyataan yang diunggah di akun resmi kepresidenan Suriah di platform “X”, disebutkan bahwa tugas utama komisi ini adalah mengungkap penyebab, kondisi, dan latar belakang insiden tersebut.
Komisi ini juga menyelidiki pelanggaran terhadap warga sipil dan menentukan siapa yang bertanggung jawab.
Sementara itu, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, menyerukan agar investigasi yang cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak dilakukan di Suriah.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat keluarga yang terbunuh secara keseluruhan, termasuk wanita dan anak-anak.
Ia menambahkan bahwa banyak pembunuhan yang didokumentasikan tampaknya merupakan eksekusi kilat dengan latar belakang sektarian.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa mereka telah mendokumentasikan kematian 111 warga sipil di pesisir Suriah. Tetapi mereka meyakini bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi.
Di sisi lain, Kantor Berita Suriah melaporkan bahwa Direktorat Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri telah menangkap 4 orang atas dugaan melakukan pelanggaran terhadap warga sipil dengan cara ilegal dan brutal di salah satu desa di pesisir Suriah. Para tersangka telah diserahkan ke pengadilan militer yang berwenang.
