Laporan terbaru yang disampaikan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengungkap keterlibatan lebih dari 60 perusahaan internasional dalam mendukung “ekonomi genosida” di Jalur Gaza.
Laporan ini dinilai sebagai titik balik penting dalam mengungkap skala dukungan korporasi terhadap agresi militer Israel.
Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Albanese menuding sejumlah negara dan perusahaan besar dunia berperan aktif dalam mendukung proyek Israel untuk menguasai wilayah Palestina dan memaksa rakyatnya keluar dari tanah mereka.
Ia menyerukan penangguhan seluruh perjanjian dagang dengan Israel yang dianggap turut memperkuat mesin perang genosida di Gaza.
Menurutnya, lebih dari 35.000 ton bahan peledak telah dijatuhkan Israel di Gaza, didukung langsung oleh perusahaan senjata besar dunia.
Jumlah itu disebut setara enam kali lipat daya hancur bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima, Jepang, pada 1945.
Bukti mendalam dan terverifikasi
Laporan yang dirilis oleh Albanese disusun berdasarkan lebih dari 200 dokumen, laporan resmi, dan masukan dari negara-negara, akademisi, serta organisasi hak asasi manusia.
Salah satu sorotan utama laporan adalah penyebutan nama-nama perusahaan besar yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam mendukung operasi militer Israel.
Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Google dan Microsoft disebut menyediakan sistem pengawasan dan perangkat lunak mata-mata bagi Israel.
Sementara itu, produsen senjata seperti Lockheed Martin menyediakan bom dan peluncur, dan perusahaan alat berat seperti Caterpillar dan Hyundai dilaporkan memasok buldoser yang digunakan dalam penghancuran rumah-rumah warga Palestina.
Dr. Mustafa Barghouti, Sekjen Inisiatif Nasional Palestina, menyatakan bahwa laporan ini sangat signifikan karena secara gamblang menyebut pelaku-pelaku korporat yang selama ini bersembunyi di balik narasi netralitas bisnis.
“Ini adalah peta yang sangat jelas tentang ekonomi genosida,” ujarnya.
Peran teknologi dan modal global
Aktivis kampanye “Don’t Buy Into Apartheid”, Abduh Muhammad, menggarisbawahi betapa dalam keterlibatan Microsoft dalam mendukung sistem apartheid Israel.
Ia menyebut Microsoft sebagai “tulang punggung teknologi” dalam perang pemusnahan yang kini terjadi.
Menurut laporan tersebut, kerja sama Microsoft dengan institusi Israel telah berlangsung sejak dekade 1990-an, termasuk kontrak dengan militer, kepolisian, hingga perusahaan utilitas air dan listrik.
Platform cloud computing dan kecerdasan buatan buatan Microsoft kini menjadi bagian integral dari sistem kendali militer Israel.
Peningkatan penggunaan teknologi ini sangat signifikan pasca serangan 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsha.
Penggunaan kecerdasan buatan—termasuk sistem dari Microsoft dan OpenAI, perusahaan yang juga didanai besar-besaran oleh Microsoft—dilaporkan meningkat hingga 200 kali lipat. Teknologi ini memampukan militer Israel mengidentifikasi target di Gaza dalam waktu singkat.
Selain sektor teknologi dan persenjataan, laporan ini juga menyoroti keterlibatan institusi keuangan.
Bank besar seperti Barclays (Inggris) dan BNP Paribas (Prancis) disebut mendanai operasi militer Israel, sementara perusahaan asuransi seperti Allianz dinilai mendukung keberlangsungan ekonomi pendudukan.
“Ekonomi senjata” yang luput dari regulasi
Dr. Ahmad Al-Sharifi, pakar militer dan strategi, menilai laporan ini juga menyoroti kegagalan sistem ekonomi global yang membiarkan industri senjata diprivatisasi sepenuhnya, lepas dari kontrol etika dan hukum.
“Ini adalah refleksi dari sistem kapitalistik ekstrem di mana senjata dilihat hanya sebagai produk ekonomi, tanpa mempertimbangkan nilai moral di balik penggunaannya,” katanya.
Sementara itu, pengamat Israel Dr. Muhannad Mustafa menilai bahwa Israel kini menghadapi tantangan dalam menggunakan narasi “antisemitisme” untuk membungkam kritik.
“Tuduhan antisemitisme mulai kehilangan daya pukulnya di panggung politik global karena digunakan terlalu sering untuk menutup kritik terhadap Israel,” ujarnya.
Potensi dampak global
Para pakar sepakat bahwa laporan Albanese ini memiliki dampak strategis jangka panjang, terutama dalam membangkitkan kesadaran publik global.
Mustafa Barghouti menyebut laporan ini sebagai “tamparan terhadap nurani dunia” dan pembongkaran terhadap keruntuhan moral sistem internasional.
Barghouti juga memperkirakan laporan ini akan memperkuat gerakan masyarakat sipil global dalam memboikot perusahaan-perusahaan yang terlibat, sebagaimana terjadi pada akhir rezim apartheid di Afrika Selatan.
Sebaliknya, pemerintah Israel dengan keras menolak laporan tersebut, menyebutnya sebagai “distorsi fakta” dan “penyalahgunaan mandat pelapor khusus”.
Washington pun menyuarakan kemarahan, menyebut tuduhan Albanese sebagai “klaim palsu dan ofensif”.
Misi diplomatik AS bahkan mendesak Sekjen PBB Antonio Guterres untuk mengecam langsung aktivitas Albanese dan mempertimbangkan pemecatannya dari posisinya sebagai pelapor khusus.
Perlu dicatat, pada Mei lalu, Albanese juga sempat menyerukan agar para pemimpin Uni Eropa, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dimintai pertanggungjawaban atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang melalui dukungan mereka terhadap agresi Israel ke Gaza.
