Lebih dari 300 staf Kementerian Luar Negeri (Foreign Office) Inggris diminta mempertimbangkan untuk mengundurkan diri jika mereka secara prinsip tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.
Mereka merupakan yang menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi keterlibatan Inggris dalam tindakan Israel di Gaza.
Hal ini terungkap dalam laporan BBC, Selasa (10/6/2025), seperti dikutip kantor berita Anadolu.
Para pegawai tersebut menyampaikan keberatan mereka lewat surat internal bertanggal 16 Mei 2025 yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri David Lammy.
Dalam surat itu, mereka mengkritik keputusan pemerintah Inggris yang tetap melanjutkan penjualan senjata ke Israel serta menuduh Pemerintah Israel telah menunjukkan sikap sangat mengabaikan hukum internasional.
Surat tersebut juga menyoroti sejumlah isu kemanusiaan, termasuk pembatasan bantuan ke Gaza, terbunuhnya 15 pekerja kemanusiaan pada Maret lalu, serta ekspansi permukiman di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Kekhawatiran utama para penandatangan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah itu dapat menempatkan mereka dalam posisi rentan secara hukum, khususnya jika Inggris suatu hari dimintai pertanggungjawaban di pengadilan internasional.
Penandatangan surat ini berasal dari berbagai unit dan jabatan dalam Kementerian Luar Negeri, baik yang bertugas di London maupun di luar negeri.
Surat ini merupakan yang keempat kalinya disampaikan para pegawai negeri sipil sejak akhir 2023, mencerminkan meningkatnya ketegangan internal menyusul tingginya korban sipil akibat agresi militer Israel di Gaza.
Dalam tanggapan tertanggal 29 Mei 2025, sebagaimana dilaporkan BBC, dua pejabat tinggi Kemlu Inggris, Sir Oliver Robbins dan Nick Dyer, mengakui adanya keprihatinan di kalangan staf.
Namun, mereka menegaskan bahwa para pegawai negeri sipil wajib menjalankan kebijakan pemerintah “secara penuh dan tulus” selama masih dalam koridor hukum.
Mereka menyarankan bahwa mengundurkan diri merupakan “langkah terhormat” bagi siapa pun yang mengalami perbedaan mendalam dengan kebijakan pemerintah.
Pernyataan ini memicu kemarahan di antara sebagian penandatangan surat. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya menyatakan kepada BBC bahwa respons tersebut menunjukkan kekecewaan yang mendalam dan mempersempit ruang bagi perbedaan pendapat di lingkungan internal kementerian.
Menanggapi kritik ini, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka telah memiliki sistem formal untuk menampung aspirasi staf.
Pihak kementerian juga menegaskan bahwa pemerintah Inggris telah secara ketat menerapkan hukum internasional dalam menyikapi konflik di Gaza.
Sejak berkuasa, pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer dari Partai Buruh telah membekukan sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel.
Kebijakan ini diambil setelah dilakukan penilaian terhadap risiko pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Pada 19 Mei lalu, Inggris juga bergabung dengan Prancis dan Kanada dalam memberikan ancaman akan mengambil tindakan konkret jika Israel tidak menghentikan ofensif militernya dan mencabut pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Namun, menurut sejumlah pengkritik, termasuk mantan pejabat Kemlu yang enggan disebut namanya, tanggapan pemerintah terhadap surat keberatan staf justru dinilai sebagai bentuk pengaburan persoalan.
Meski pemerintah mengklaim tetap berkomitmen pada prinsip netralitas dan profesionalitas birokrasi, ketegangan internal yang masih berlangsung menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi Inggris dalam menentukan sikap atas tragedi kemanusiaan di Gaza.
Pemerintah menyatakan telah membentuk “Dewan Tantangan” dan menyelenggarakan sejumlah sesi dengar pendapat untuk menanggapi masukan staf.
Namun, krisis kepercayaan yang mencuat ke ruang publik ini mempertegas dilema moral dan politik yang kini membayangi diplomasi Inggris di tengah sorotan dunia.
