Pemimpin partai “Yisrael Beiteinu”, Avigdor Lieberman, meminta Mesir untuk membuka perbatasan Rafah dan mengizinkan penduduk Gaza melintasi perbatasan menuju Mesir.
Ia menuntut Mesir untuk menampung mayoritas penduduk Gaza di Sinai dan mengambil alih kendali atas wilayah tersebut.
Lieberman menyatakan bahwa Sinai di Mesir menawarkan solusi praktis dan efektif yang tidak memerlukan migrasi jutaan orang dalam jarak jauh.
Hal itu senada sebagaimana yang diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Menurutnya, klaim bahwa migrasi sukarela dari Gaza tidak dapat diterima secara moral dan politik adalah “menipu dan munafik”.
Lieberman juga menyinggung bantuan AS kepada Mesir, dengan memperingatkan bahwa kelangsungan pemerintahan Mesir saat ini bergantung pada bantuan tersebut.
“Mesir meminta bantuan kepada kami ketika menghadapi kritik dan seruan di Kongres untuk mengurangi bantuan karena isu hak asasi manusia,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Israel pernah membantu Mesir mengatasi ancaman besar ketika kelompok ISIS memperkuat kehadirannya di Sinai.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hubungan antara Israel dan Mesir tidak bisa berjalan secara sepihak.
“Jika kita ingin menyelesaikan masalah Gaza, Mesir harus memainkan perannya,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa hubungan antara AS, Mesir, dan Israel harus ditinjau kembali secara keseluruhan.
Sejak 25 Januari lalu, Donald Trump telah mempromosikan rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.
Namun, kedua negara tersebut menolak rencana tersebut, dan penolakan juga datang dari negara-negara Arab lainnya serta organisasi regional dan internasional.
Sebaliknya, Mesir sedang merancang dan mengusulkan rencana Arab yang komprehensif untuk rekonstruksi Gaza tanpa mengusir warganya. Upaya itu dilakukan demi mencegah penghapusan perjuangan Palestina.
Trump baru-baru ini menyatakan bahwa dia tidak akan memaksakan rencananya mengenai masa depan Gaza, melainkan hanya akan mengajukannya sebagai rekomendasi.
Namun, ia belum mengungkapkan pendiriannya terhadap rencana yang diajukan oleh Mesir.
Pengelolaan Gaza
Mesir juga menegaskan penolakannya terhadap gagasan mengambil alih pengelolaan Gaza.
Hal itu dilakukan setelah pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengusulkan agar Kairo mengelola wilayah tersebut selama 15 tahun sebagai bagian dari rencana pascaperang.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Tamim Khalaf, pada Rabu lalu menolak gagasan tersebut. Ia menyatakan bahwa Mesir tidak akan menerima proposal semacam itu.
“Setiap gagasan atau usulan yang menghindari prinsip dasar sikap Mesir dan Arab, serta tidak sesuai dengan penyelesaian konflik yang sesungguhnya, yaitu penarikan Israel dari wilayah Palestina yang diduduki dan pembentukan negara Palestina yang merdeka, adalah usulan yang ditolak dan tidak dapat diterima,” tegasnya.
Khalaf juga menekankan hubungan erat antara Gaza dan Tepi Barat. Termasuk Yerusalem Timur, yang merupakan bagian dari wilayah negara Palestina yang merdeka. Menurutnya, wilayah itu seharusnya berada di bawah kedaulatan serta pemerintahan penuh Palestina.
Sementara itu, tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata di Gaza berakhir pada Sabtu malam, tanpa masuk ke negosiasi tahap kedua.
Negoisasi itu seharusnya dimulai pada 3 Februari lalu, sebagaimana yang diatur dalam kesepakatan yang berlaku sejak 19 Januari 2025.
