Para pejabat Palestina dan negara-negara Liga Arab mengecam publikasi peta yang diterbitkan oleh akun Instagram berbahasa Arab milik pemerintah Israel. Dalam peta itu, enam negara Arab ikut diklaim sebagai wilayahnya oleh Israel.
Mereka antara lain Palestina, Suriah, Yordania, Irak, Arab Saudi, Mesir, dan Lebanon.
Peta tersebut menggambarkan sebagian wilayah Palestina yang terjajah dan tanah Arab lainnya sebagai bagian dari “Israel Raya”.
Postingan tersebut memicu kemarahan dari Palestina dan negara-negara Arab, yang mendesak masyarakat internasional untuk menahan ambisi ekspansionis Israel dan mencegahnya untuk merebut lebih banyak wilayah Palestina dan Arab.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk dengan tegas postingan tersebut, menyebutnya sebagai “tuduhan dan ilusi” yang dipromosikan oleh sayap kanan Israel untuk menggagalkan pembentukan negara Palestina.
Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut peta tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap norma internasional”, mengingat klaim Israel yang jelas dapat semakin menghambat peluang perdamaian di kawasan itu.
Doha pun meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan menghentikan ambisi ekspansionisnya di tanah Arab.
UAE juga mengeluarkan pernyataan keras yang menyebut peta tersebut sebagai “pelanggaran dan pelanggaran hukum internasional”.
UAE menegaskan penolakan mutlak terhadap segala upaya untuk mengubah status hukum wilayah Palestina yang terjajah.
Arab Saudi juga menolak klaim Israel dalam peta tersebut, mengatakan bahwa pernyataan semacam itu menunjukkan niat Israel untuk mengukuhkan pendudukannya dan melanjutkan serangan terhadap negara-negara berdaulat serta melanggar hukum internasional.
Liga Arab turut mengecam publikasi peta tersebut. Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menyebutkan bahwa tindakan ini tidak bisa dianggap enteng dan harus dipahami dalam konteks ekstremisme sayap kanan yang semakin menguasai pemerintah Israel, bahkan sampai merujuk pada mitos sejarah sebagai kenyataan.
Hamas juga menanggapi dengan keras, menyebut klaim untuk mencaplok wilayah yang ada dalam peta tersebut sebagai bukti nyata dari agresivitas dan ambisi ekspansionis Israel.
Sementara itu, Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, menyebut peta tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan keputusan-keputusan legitimasi internasional”.
Peta yang dipublikasikan ini muncul di tengah meningkatnya pernyataan dari menteri-menteri ekstremis dalam pemerintah Israel yang membahas kemungkinan aneksasi penuh atas Tepi Barat yang terjajah dan pembangunan kembali pemukiman-pemukiman di Gaza, dua wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.
Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, pada bulan November menyatakan bahwa “2025 akan menjadi tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria”, yang merujuk pada Tepi Barat yang terjajah.
Smotrich, yang juga memimpin badan yang mengelola pemukiman ilegal Israel, bahkan memerintahkan persiapan untuk merebut wilayah Palestina tersebut.
Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih juga menambah kekhawatiran bahwa pemerintahan AS yang baru akan semakin mendukung ekspansi Israel.
Beberapa tokoh senior dalam pemerintahan Trump yang keras mendukung aneksasi, termasuk duta besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah menyuarakan dukungannya terhadap klaim wilayah tersebut.
Smotrich menyambut kemenangan Trump dan menyebutnya sebagai kesempatan untuk “menerapkan kedaulatan” di wilayah Palestina yang terjajah.
