Sebuah jajak pendapat internal yang disiarkan Channel 14 Israel mengungkap bahwa 20 dari 24 menteri kabinet menyatakan dukungan pada langkah “penerapan kedaulatan segera” atas wilayah pendudukan Tepi Barat.
Sementara itu, badan keamanan dalam negeri Israel (Shin Bet) memperingatkan adanya tanda-tanda kerapuhan yang dapat mengarah pada runtuhnya Otoritas Palestina.
Channel 13 melaporkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu—yang saat ini berstatus tersangka di Mahkamah Pidana Internasional—memimpin rapat kabinet membahas situasi di Tepi Barat, di tengah langkah Prancis yang menyatakan dukungan terhadap pengakuan negara Palestina.
Salah satu topik yang dibicarakan, menurut laporan tersebut, adalah skenario pemberlakuan kedaulatan Israel di sebagian wilayah Tepi Barat.
Diskusi juga menyentuh kemungkinan memperluas langkah-langkah hukuman terhadap Otoritas Palestina, termasuk penyitaan tambahan dana pajak yang semestinya menjadi hak mereka.
Menteri Energi Israel Eli Cohen menegaskan sikap keras.
“Hanya ada satu negara antara sungai dan laut, yaitu Israel,” katanya.
Ia juga menyebut penerapan kedaulatan di Tepi Barat sebagai hak historis dan kebutuhan keamanan.
Channel 12 Israel menyebut Shin Bet mendeteksi tanda-tanda rapuhnya situasi internal Otoritas Palestina, terutama akibat krisis ekonomi yang kian memburuk.
Menurut badan intelijen itu, tingginya pengangguran, keterlambatan pembayaran gaji aparat keamanan, dan memburuknya kondisi keuangan bisa memicu eskalasi di Tepi Barat.
Shin Bet bahkan merekomendasikan agar pemerintah Israel mengembalikan sebagian dana pajak yang selama ini disita.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Otoritas Palestina terkait laporan tersebut.
Namun, Kementerian Luar Negeri Palestina pada Selasa (3/9) menyerukan upaya internasional nyata untuk menciptakan “jaring pengaman finansial” dan memastikan pembebasan dana pajak yang ditahan Israel.
Otoritas Palestina memperingatkan dampak serius kebijakan “pencekikan ekonomi dan hidup” yang dilakukan Israel, tidak hanya di Gaza tetapi juga di Tepi Barat, yang mengancam aspek-aspek dasar kehidupan seperti pendidikan dan kesehatan.
Dana pajak atau “uang kliring” itu berasal dari bea impor barang ke wilayah Palestina, baik yang masuk melalui Israel maupun jalur lintas batas yang diawasi Israel.
Sejak 2019, pemerintah Israel memotong sebagian dana itu dengan berbagai dalih, hingga total mencapai sekitar 3 miliar dollar AS.
Kebijakan ini membuat Otoritas Palestina kesulitan membayar gaji pegawainya secara penuh.
Rubio: Tidak untuk mengakui negara Palestina
Dari Washington, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menanggapi rencana aneksasi Tepi Barat.
Menurutnya, langkah itu belum final, namun dapat dipahami sebagai respons atas keputusan sejumlah negara Barat yang baru-baru ini mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB.
“Semua negara itu kami peringatkan. Kami katakan, pengakuan itu palsu dan tidak nyata. Jika kalian melakukannya, kalian akan menimbulkan masalah,” ujar Rubio dalam konferensi pers di Quito, Ekuador.
Ia menambahkan, pengakuan sepihak negara Palestina berpotensi menyulitkan upaya gencatan senjata dan mendorong Israel mengambil langkah-langkah aneksasi.
“Tapi, sekali lagi, pembahasan soal aneksasi ini masih berlangsung dan belum final,” katanya.
