Sejumlah media internasional menyoroti perkembangan terbaru di Jalur Gaza, terutama menyangkut upaya pembentukan pasukan internasional untuk menjaga stabilitas pascaperang.
Sebuah rencana yang, menurut sejumlah pejabat, belum mendapatkan antusiasme luas dari negara-negara yang diminta berpartisipasi.
Harian Jerusalem Post mengutip seorang pejabat Amerika Serikat (AS) yang menyatakan bahwa pasukan internasional tersebut diperkirakan mulai bertugas pada awal tahun mendatang.
Namun hingga kini, hanya sedikit negara yang menyatakan kesediaannya bergabung, sementara upaya penggalangan dana operasional masih terus dilakukan.
Sumber diplomatik mengatakan kepada surat kabar itu bahwa Washington intensif berkomunikasi dengan negara-negara Arab dan Muslim untuk membentuk pasukan tersebut.
Di antara negara-negara yang disebut paling antusias adalah Indonesia dan Azerbaijan, menurut sumber lain yang dikutip oleh media itu.
Dalam tajuk rencananya, Haaretz menuduh pemerintah Israel terus mengelak dari tanggung jawab atas kegagalan yang terjadi pada 7 Oktober 2023.
Meskipun sejumlah pejabat keamanan berpangkat tinggi telah mengundurkan diri, saling melontarkan tuduhan, dan keluarga korban tetap tidak mampu menembus apa yang disebut “tembok keangkuhan” pemerintah.
Surat kabar itu menilai, selama dua tahun terakhir koalisi pemerintahan menghalangi setiap upaya penyelidikan serius atas peristiwa tersebut.
Kini, pemerintah justru membentuk komite penyelidikan yang—menurut Haaretz—ditujukan untuk “membersihkan” Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang saat ini tengah diburu oleh Mahkamah Pidana Internasional.
Komite tersebut dipimpin oleh Yariv Levin, sekutu dekat Netanyahu, dan beranggotakan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich serta Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Haaretz menyebut komite itu “kehilangan kredibilitas sejak awal” dan hanya akan menambah polarisasi di dalam negeri.
Sementara itu, harian Libération dari Prancis menggambarkan situasi kemanusiaan di Gaza sebagai “katastrofik”, terlebih dengan datangnya musim dingin.
Media itu menyoroti besarnya kesenjangan antara kebutuhan kemanusiaan yang melambung dan pembatasan ketat yang masih diberlakukan Israel terhadap distribusi bantuan.
Libération menuliskan bahwa sistem kesehatan Gaza berada dalam kondisi nyaris lumpuh total.
Selain itu, ditambah kekurangan obat-obatan yang sangat parah serta lambatnya pemulihan layanan medis di tengah kehancuran fasilitas kesehatan dan meningkatnya jumlah warga yang memerlukan perawatan.
Tepi Barat dan meningkatnya teror pemukim Yahudi
Dalam laporan Washington Post, sejumlah tokoh Israel memperingatkan bahwa pemerintah mereka “kehilangan kendali” akibat meningkatnya serangan pemukim terhadap warga Palestina dan properti mereka.
Serangkaian aksi yang berlangsung tanpa ada mekanisme pertanggungjawaban yang berarti.
Meskipun Netanyahu dan menterinya mengecam serangan tersebut, para pakar menilai dukungan pemerintah terhadap perluasan permukiman ilegal dan kelalaian menyelidiki kekerasan membuat para pemukim merasa bebas bertindak sesuka hati.
Sebagian pengamat bahkan menyebut rangkaian serangan itu sebagai bentuk “teror Yahudi”.
