Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza.
Sejumlah media internasional menyoroti pergeseran sikap beberapa negara sekutu dekat Israel yang kini mulai mengambil langkah-langkah yang lebih tegas.
Harian The Washington Post menilai bahwa langkah bersama yang diambil oleh sekutu-sekutu utama Israel merupakan penyimpangan besar dari posisi Amerika Serikat (AS) selama ini.
Dalam laporan tersebut disebutkan, 4 dari 5 anggota aliansi intelijen Five Eyes—yang terdiri dari AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru—ikut serta dalam pemberlakuan sanksi terhadap dua menteri dalam kabinet Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Sebaliknya, baik pemerintahan Presiden AS sebelumnya, Joe Biden, maupun pemerintahan saat ini di bawah Donald Trump, belum pernah memberlakukan sanksi terhadap pejabat tinggi Israel.
Surat kabar The New York Times melaporkan bahwa Inggris, Kanada, Norwegia, Selandia Baru, dan Australia pada Selasa (10/6) menjatuhkan sanksi kepada dua menteri Israel yang dikenal ekstrem, yaitu Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich.
Keduanya dituduh secara berulang menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Langkah terkoordinasi ini, menurut The New York Times, menandai sikap yang lebih keras dari dunia internasional terhadap Israel.
Namun, laporan itu juga menambahkan bahwa langkah ini kemungkinan belum cukup untuk mendorong perubahan kebijakan dari Tel Aviv.
Dari Inggris, The Guardian menyoroti kegagalan misi kapal kemanusiaan Madeleine yang mencoba menembus blokade Gaza.
Kendati kapal tersebut tidak berhasil mencapai tujuannya, editorial media itu menyebut insiden ini telah mengungkap sikap permisif pemerintah-pemerintah Barat terhadap pelanggaran Israel.
Media tersebut juga menyoroti upaya besar Israel dalam menggiring opini publik dengan propaganda, yang sayangnya didukung oleh sejumlah media Barat.
The Guardian menegaskan bahwa rakyat di banyak negara tak akan tinggal diam melihat kelambanan pemerintah mereka, dan bahwa pada akhirnya Israel akan mengalami kerugian akibat tekanan moral dari masyarakat dunia.
Respons yang meresahkan
Sementara itu, surat kabar Israel Haaretz menerbitkan artikel tajam yang menyebut bahwa rencana distribusi bantuan kemanusiaan Israel di Gaza “telah gagal sejak awal” kecuali bila melibatkan PBB.
Artikel itu menyoroti berbagai kesalahan logistik yang mencerminkan ketidakmampuan pemerintah Israel menangani krisis kemanusiaan yang kian mengerikan.
Disebutkan bahwa sejak rencana ini dijalankan, sedikitnya 100 warga Palestina tewas dalam perjalanan menuju titik distribusi bantuan.
Jumlah bantuan yang tersedia pun dinilai jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan mendesak warga Gaza.
Media Israel lainnya, Maariv, menurunkan laporan yang menyebutkan kekhawatiran Israel menyusul percakapan antara Netanyahu dan Presiden AS, Donald Trump.
Dalam percakapan tersebut, Netanyahu dikabarkan meminta izin untuk melancarkan serangan terhadap Iran, namun Trump hanya menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan damai terkait program nuklir Iran masih bisa tercapai.
Ketiadaan respons tegas dari Washington disebut telah menimbulkan kegelisahan di Tel Aviv.
Di luar isu Gaza, harian Le Monde dari Prancis menyoroti potensi krisis kelaparan yang semakin meluas di Sudan.
Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan bahwa sejumlah wilayah lain di negara yang dilanda perang itu kini terancam mengalami kelaparan.
Kurangnya data terpercaya telah menghambat pengumuman resmi status bencana kelaparan di beberapa daerah.
Namun Le Monde mencatat bahwa peningkatan tajam kasus kelaparan dan malnutrisi sudah cukup menjadi tanda perlunya intervensi internasional segera.
Situasi di Gaza dan Sudan menunjukkan bagaimana konflik bersenjata dan respons politik yang lamban dapat memperburuk penderitaan rakyat sipil.
Dalam konteks ini, masyarakat internasional terus mendesak pertanggungjawaban dari para pemimpin dunia.
