Harian Yedioth Ahronoth mengungkap bahwa Amerika Serikat berencana membangun pangkalan militer besar di dekat perbatasan Jalur Gaza, dengan nilai investasi mencapai 500 juta dolar AS.
Pembangunan ini disebut bertujuan untuk “mendukung kesepakatan gencatan senjata” yang mulai berlaku pada 10 Oktober lalu.
Mengutip sumber-sumber resmi Israel, surat kabar tersebut melaporkan bahwa fasilitas itu dirancang untuk menampung ribuan personel militer.
Rencana tersebut, menurut laporan itu, mencerminkan keterlibatan yang kian dalam dari Washington dalam urusan Gaza, dan lebih luas lagi, dalam dinamika konflik Palestina–Israel.
Menurut sumber yang sama, pangkalan tersebut berpotensi digunakan oleh “pasukan penjaga stabilitas internasional” yang tengah dipertimbangkan pembentukannya lewat mandat Dewan Keamanan PBB untuk dikerahkan di Gaza.
Pejabat-pejabat Amerika dilaporkan telah membahas rincian rencana ini bersama pemerintah dan militer Israel dalam beberapa pekan terakhir.
Yedioth Ahronoth mencatat bahwa hingga kini kehadiran militer Amerika di Israel masih sangat terbatas.
Namun jika rencana pembangunan itu terwujud, maka fasilitas ini akan menjadi pangkalan militer AS pertama yang berskala besar di wilayah Israel.
Sebuah langkah yang menandai peningkatan komitmen Washington dalam menjaga stabilitas kawasan pascaperang Gaza.
Surat kabar itu juga melaporkan bahwa sejak diberlakukannya gencatan senjata, sekitar 200 tentara Amerika telah ditempatkan di Pusat Koordinasi Sipil-Militer yang berbasis di Kiryat Gat, Israel, dan berada di bawah komando AS.
Rencana pembangunan pangkalan ini dinilai sebagai peningkatan signifikan dari aktivitas militer Amerika di Israel.
Langkah tersebut datang di tengah kebijakan baru yang secara tidak langsung mengurangi ruang gerak Israel dalam operasi di Gaza, terutama terkait koordinasi penyaluran bantuan kemanusiaan.
Yedioth Ahronoth mengutip pernyataan sejumlah pejabat Israel yang mengatakan bahwa pusat koordinasi yang dipimpin Amerika itu “akan mengambil alih kendali penuh atas distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza.”
Kondisi ini membuat peran lembaga koordinasi serupa milik pemerintah Israel sendiri menjadi semakin terbatas.
Namun, proyek dengan nilai investasi yang sangat besar ini juga diperkirakan akan memicu perdebatan politik di Amerika Serikat (AS).
Banyak kalangan Partai Republik menolak perluasan kehadiran militer Amerika di luar negeri, apalagi di tengah tekanan anggaran federal yang sedang dihadapi Washington.
