GAZA CITY — Ketika perang 1948 berakhir, sekitar 156.000 orang Arab Palestina masih berada di wilayah yang menjadi Israel. Lebih dari 700.000 lainnya telah mengungsi atau diusir, sebagian ke Jalur Gaza. Mereka yang bertahan kemudian menjadi warga negara Israel.
Pada awal 2026, kelompok ini berjumlah sekitar 2,1 juta orang atau seperlima penduduk Israel. Mereka berasal dari masyarakat yang sama dengan para pengungsi di Gaza, Tepi Barat, dan negara-negara tetangga, tetapi menjalani sejarah hukum dan politik yang berbeda.
Penyebutan mereka pun tidak seragam. Dokumen pemerintah dan media Israel memakai istilah “Arab Israel”. Banyak di antara mereka memilih “warga Palestina di Israel”, dan dalam bahasa Arab sehari-hari dikenal sebutan “Arab 48”.
1948: Seperlima yang Tersisa
Sebelum perang, sekitar 950.000 orang Arab tinggal di wilayah yang kemudian menjadi Israel. Lebih dari 80 persen di antaranya mengungsi atau diusir. Sumber-sumber menyebut jumlah yang tersisa antara 150.000 dan 160.000 orang, dengan angka 156.000 paling sering dikutip.
Mereka terkonsentrasi di Galilea, kawasan “Segitiga” di perbatasan Tepi Barat, dan Negev. Mayoritas Muslim, dengan minoritas Kristen dan Druze. Elite politik dan ekonomi perkotaan sebagian besar telah pergi, sehingga komunitas ini nyaris tanpa kepemimpinan.
Kewarganegaraan tidak diberikan seketika. Antara deklarasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948 dan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan pada 14 Juli 1952, secara teknis belum ada warga negara Israel. Orang Yahudi memperoleh kewarganegaraan melalui Undang-Undang Kepulangan 1950. Penduduk Arab harus memenuhi syarat domisili: pernah berkewarganegaraan Palestina era Mandat, terdaftar sebagai penduduk sejak 1949, dan masih terdaftar pada 1952.
Syarat itu menyisakan sebagian penduduk tanpa kewarganegaraan, terutama mereka yang kembali ke rumahnya setelah perang. Knesset baru menuntaskan persoalan ini lewat amendemen pada 1980. Satu sumber menyebut sekitar 90 persen penduduk Arab awalnya tidak memenuhi syarat; angka ini tidak dapat diverifikasi silang dan perlu diperlakukan dengan hati-hati.
Persoalan lain adalah tanah. Undang-Undang Properti Orang Absen 1950 mengalihkan harta pengungsi kepada negara. Aturan itu juga menjangkau warga yang berpindah tempat selama perang tetapi tetap berada di dalam Israel. Mereka diberi status yang dikenal sebagai “absen yang hadir” (present absentees).
Delapan Belas Tahun Pemerintahan Militer
Hingga 1966, sebagian besar warga Arab hidup di bawah pemerintahan militer. Sebuah kajian intelijen Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi menyebut 85 persen dari mereka berada dalam yurisdiksi militer. Mereka memiliki hak pilih, tetapi kebebasan bergerak, berkumpul, dan berorganisasi dibatasi.
Bepergian keluar desa untuk bekerja memerlukan izin. Pembatasan gerak juga berdampak pada kepemilikan lahan: petani yang tidak dapat menjangkau ladangnya berisiko kehilangan tanah itu karena dianggap tidak digarap.
Peristiwa paling dikenal dari periode ini terjadi pada 29 Oktober 1956, hari pertama Perang Suez. Militer memberlakukan jam malam pukul 17.00 di desa-desa Arab dekat perbatasan Yordania. Kepala desa Kafr Qasim baru diberi tahu pukul 16.30, ketika banyak warga masih bekerja di luar desa.
Polisi Perbatasan Israel menembak warga yang pulang setelah jam malam berlaku. Sebanyak 49 orang tewas menurut hitungan yang paling umum dipakai, termasuk 6 perempuan dan 23 anak. Sebagian sumber menyebut 47 atau 48, bergantung pada apakah janin seorang korban yang hamil ikut dihitung.
Para pelaku diadili dan dipenjara. Presiden Shimon Peres menyampaikan permintaan maaf pada 2007. Pemerintahan militer sendiri dicabut pada 1966.
Hari Tanah dan Oktober 2000
Berakhirnya pemerintahan militer dan perang 1967 membuka kembali kontak dengan warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Sejak itu semakin banyak warga Arab Israel yang secara terbuka menyebut diri mereka orang Palestina.
Pada 1976, pemerintah berencana menyita sekitar 20.000 dunam (2.000 hektare) tanah di Galilea. Para pemimpin komunitas Arab menyerukan pemogokan umum pada 30 Maret 1976. Polisi dan tentara menewaskan enam warga, dan lebih dari 100 orang terluka.
Tanggal itu diperingati setiap tahun sebagai Hari Tanah (Yaum al-Ard), termasuk di Gaza dan Tepi Barat. Sejarawan mencatat perbedaannya dengan 1956: kali ini warga Arab bertindak sebagai kekuatan politik yang terorganisasi.
Peristiwa serupa terjadi pada 1–8 Oktober 2000, awal Intifada Kedua. Polisi menewaskan 13 demonstran di Galilea dan kawasan Segitiga. Dua belas adalah warga negara Israel, dan satu orang adalah penduduk Gaza.
Pemerintah membentuk komisi penyelidik yang dipimpin hakim Mahkamah Agung Theodor Or. Laporannya pada September 2003 mengkritik kepolisian dan mengakui diskriminasi berkepanjangan terhadap minoritas Arab. Unit investigasi kepolisian memutuskan pada 2005 tidak mengajukan dakwaan terhadap satu pun petugas.
Undang-Undang Negara-Bangsa 2018
Pada 19 Juli 2018, Knesset mengesahkan Undang-Undang Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa Orang Yahudi dengan 62 suara mendukung, 55 menolak, dan dua abstain. Undang-undang ini menyatakan hak penentuan nasib sendiri secara nasional di Israel hanya dimiliki orang Yahudi.
Bahasa Ibrani ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Arab, yang sebelumnya berstatus bahasa resmi, diberi “status khusus”. Satu klausul menyatakan ketentuan ini tidak mengurangi status bahasa Arab yang berlaku sebelumnya, sehingga dampak praktisnya masih diperdebatkan.
Pendukungnya menyebut undang-undang itu bersifat deklaratif. Anggota parlemen Arab merobek salinan naskahnya di ruang sidang. Sejumlah organisasi Yahudi di Amerika Serikat juga menyampaikan kritik.
Dari Pinggiran ke Kotak Suara
Biro Pusat Statistik Israel mencatat 2,147 juta penduduk Arab pada awal 2026, atau 21,1 persen dari 10,178 juta penduduk. Angka ini mencakup warga Palestina di Yerusalem Timur, yang sebagian besar berstatus penduduk tetap dan bukan warga negara.
Komunitas ini menghadapi lonjakan kriminalitas. Organisasi Abraham Initiatives mencatat 252 warga Arab tewas akibat kekerasan dan kejahatan sepanjang 2025, angka tertinggi sejak pencatatan dilakukan. Tokoh masyarakat menilai kepolisian tidak menangani persoalan ini secara memadai.
Secara politik, partai Ra’am pimpinan Mansour Abbas bergabung dengan koalisi pemerintah pada 2021, yang pertama bagi sebuah partai Arab. Pada pemilu 27 Oktober 2026, Daftar Bersama meraih 11 kursi dan Ra’am 8 kursi. Total 19 dari 120 kursi itu melampaui rekor sebelumnya, 15 kursi pada Maret 2020.
Blok Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi dan blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot 48 kursi, keduanya di bawah ambang 61 kursi. Menurut laporan NPR pada 6 November, perundingan pembentukan pemerintahan masih berlangsung. Partai Likud menuduh terjadi kecurangan di daerah pemilihan Arab; kepolisian dan komite pemilu menyatakan tidak menemukan dasar untuk tuduhan itu.
Hubungan dengan Gaza tetap menjadi bagian dari posisi mereka. Daftar Bersama menyatakan tidak akan bergabung dalam koalisi, dengan alasan perang di Gaza dan pendudukan Tepi Barat. Banyak keluarga di Gaza berasal dari desa-desa yang kini berada di dalam Israel, tempat sebagian kerabat mereka bertahan pada 1948.
