Mesir pada Jum’at dengan tegas membantah laporan media Israel yang mengklaim bahwa Kairo sedang mempersiapkan relokasi sementara 500.000 warga Palestina ke sebuah kota yang ditunjuk di Sinai Utara sebagai bagian dari rencana untuk membangun kembali Gaza, demikian dilaporkan Anadolu Agency.
“Pemerintah Mesir dengan tegas dan sepenuhnya membantah klaim yang disebarkan oleh beberapa media yang menyatakan bahwa Mesir bersiap untuk merelokasi sementara 500.000 warga Gaza ke sebuah kota yang ditunjuk di Sinai Utara sebagai bagian dari rekonstruksi Gaza,” kata Layanan Informasi Negara Mesir (SIS) dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa tuduhan tersebut adalah “palsu dan sepenuhnya bertentangan dengan posisi tegas dan prinsip Mesir,” yang telah jelas sejak awal perang Israel di Gaza pada Oktober 2023.
Kairo menegaskan kembali “penolakan mutlak dan final terhadap segala upaya untuk mengusir saudara-saudara Palestina—baik secara paksa atau sukarela—ke lokasi manapun di luar Gaza, khususnya ke Mesir.”
SIS juga menekankan bahwa pengungsian semacam itu akan berarti “penghancuran perjuangan Palestina dan ancaman serius terhadap keamanan nasional Mesir.”
Pernyataan tersebut juga merujuk pada upaya diplomatik terbaru Mesir, dengan menyebutkan bahwa rencana rekonstruksi yang diajukan Kairo pada KTT Arab di Kairo pada 4 Maret lalu didasarkan pada memastikan bahwa “tidak ada satu pun warga Palestina yang keluar dari Gaza.”
Rencana tersebut, menurut pernyataan itu, disetujui secara bulat oleh peserta KTT.
Bantahan ini datang sebagai respons terhadap laporan media Israel dalam beberapa jam terakhir yang mengisyaratkan bahwa Mesir sedang mempersiapkan relokasi 500.000 warga Gaza ke sebuah kota di Sinai Utara.
Sejak Selasa, lebih dari 700 warga Palestina tewas dan lebih dari 900 lainnya terluka dalam serangan udara mengejutkan Israel di Gaza, yang menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku sejak Januari.
Hampir 50.000 warga Palestina tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 112.000 terluka dalam serangan militer brutal Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional terkait perang di wilayah tersebut.
