Tekanan politik terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin besar agar ia membuka kembali pembahasan kesepakatan sandera sebelum melanjutkan rencana invasi ke Kota Gaza.
Namun, Netanyahu menegaskan bahwa ia hanya akan menerima kesepakatan sesuai syarat Tel Aviv dan tetap berfokus pada “penyelesaian militer”.
Stasiun televisi Israel Channel 13, Minggu (1/9/2025), melaporkan sejumlah orang dekat Netanyahu mendesaknya merespons tawaran terbaru Hamas.
Mereka mengingatkan bahwa jika pasukan Israel benar-benar masuk ke Gaza, peluang dialog akan tertutup.
Meski demikian, menurut laporan itu, Netanyahu justru menolak tawaran yang beberapa pekan lalu sempat ia setujui.
Sikap berbalik ini digambarkan sebagai “misteri politik”, sementara indikasi rencana invasi Gaza disebut semakin nyata.
Netanyahu, yang saat ini menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebelumnya menyatakan hanya akan menerima kesepakatan berdasarkan 5 prinsip utama.
Syarat itu mencakup pembebasan seluruh sandera sekaligus, perlucutan senjata Hamas dan Gaza, kontrol keamanan penuh oleh Israel, serta pembentukan pemerintahan sipil yang tidak terkait dengan Hamas maupun Otoritas Palestina.
Pemerintah Israel sendiri telah menyetujui rencana invasi darat ke Gaza. Militer Israel menyebut serangan ke sejumlah distrik di Kota Gaza beberapa hari terakhir sebagai bagian dari tahap persiapan operasi.
Sementara itu, Hamas bersama faksi-faksi perlawanan Palestina menyatakan sudah menyetujui tawaran terbaru yang difasilitasi para mediator internasional.
Namun, hingga kini Israel belum memberikan jawaban resmi. Setelah pengumuman mengenai ditemukannya jenazah dua sandera Israel, pihak Tel Aviv memperkirakan masih ada 48 sandera di Gaza, dengan sekitar 20 orang di antaranya masih hidup.
Kesepakatan parsial diabaikan
Pada Minggu, kabinet keamanan Israel menggelar rapat khusus membahas operasi militer di Gaza.
Menurut Channel 12, rapat itu tidak memasukkan opsi kesepakatan parsial yang sudah disetujui Hamas.
Sumber yang dikutip stasiun itu menyebut bahwa satu-satunya skenario yang kini dipertimbangkan adalah “penundukan Hamas total” disertai kesepakatan komprehensif sesuai lima syarat Netanyahu.
Namun, kalangan aparat keamanan Israel mendesak agar kesepakatan parsial tetap dibahas di tingkat kabinet.
Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir, misalnya, dikabarkan menaruh perhatian besar pada nasib para sandera.
Ia bahkan disebut akan mendesak pembahasan tawaran gencatan senjata terbaru sebelum eskalasi perang berlanjut.
Sikap Zamir ini dikabarkan mendapat dukungan sebagian besar pimpinan lembaga keamanan lainnya.
Meski ada tekanan internal, Netanyahu menegaskan bahwa kabinet keamanan sudah lebih dulu memutuskan untuk melanjutkan operasi militer dengan tujuan menguasai Kota Gaza.
“Kami sudah memulai implementasi keputusan itu. Tujuannya jelas: menundukkan Hamas dan membebaskan semua sandera,” ujarnya.
Awal tahun ini, Netanyahu sempat menyetujui gencatan senjata yang berlangsung beberapa pekan.
Namun, pada Maret 2025, ia membatalkan kesepakatan itu bersama dua sekutu politiknya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, sekaligus menggagalkan upaya para mediator untuk membangun kesepakatan baru terkait pertukaran sandera dan penghentian perang.
