Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (27/10) menolak inisiatif yang diajukan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi untuk mengadakan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza.
Seperti dilaporkan media Israel, Presiden al-Sisi mengungkapkan proposal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune di Kairo.
“Kami mengusulkan gencatan senjata selama dua hari di Jalur Gaza untuk menukar empat sandera Israel dengan beberapa tahanan Palestina. Setelah itu, negosiasi selama 10 hari diharapkan dapat mengubah gencatan senjata ini menjadi kesepakatan damai permanen,” ujar al-Sisi.
Walaupun sebagian besar menteri Israel mendukung usulan tersebut, pemerintah Israel akhirnya menolak proposal itu akibat penolakan Netanyahu. Ia menegaskan bahwa “negosiasi hanya akan berlangsung di bawah tekanan serangan,” sebagaimana dikutip Channel 12 Israel.
Channel tersebut juga menyebutkan bahwa aparat keamanan Israel sebenarnya mendukung usulan tersebut.
Israel memperkirakan sekitar 101 warganya masih disandera oleh kelompok Hamas di Gaza, sementara muncul kekhawatiran bahwa beberapa sandera mungkin telah menjadi korban serangan udara Israel yang dilakukan secara luas di wilayah padat penduduk itu.
Upaya yang dipimpin oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas sejauh ini belum berhasil, karena Netanyahu menolak untuk mengakhiri konflik tersebut.
Pasukan Israel terus melancarkan ofensif besar-besaran di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada Oktober lalu, meskipun Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang mendesak dilaksanakannya gencatan senjata segera.
Menurut otoritas kesehatan setempat, hampir 43.000 orang tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 100.000 orang lainnya terluka. Serangan ini juga telah menyebabkan hampir seluruh populasi Gaza mengungsi dan memicu krisis besar akibat blokade yang memperparah kekurangan bahan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza.
