Oleh: Mohammad Abu Rumman
Langkah Pemerintah Yordania bulan ini yang melarang keberadaan kelompok Ikhwanul Muslimin menjadi penanda fase baru dalam hubungan negara dengan gerakan Islam tersebut. Meski demikian, kebijakan ini bukanlah akhir dari eksistensi kelompok Islamis di Yordania.
Sayap politik Ikhwanul Muslimin, yakni Islamic Action Front (IAF), tetap memiliki status hukum dan keterwakilan di parlemen. Partai tersebut juga menyatakan akan terus aktif dalam kehidupan politik dan publik di Yordania.
Pelarangan ini merupakan implementasi dari putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan bahwa Ikhwanul Muslimin tidak memiliki dasar hukum untuk beroperasi di negara itu.
Meski demikian, kelompok ini tetap aktif secara diam-diam, hingga situasi berubah setelah muncul tuduhan terhadap anggotanya terkait rencana serangan di dalam negeri serta dugaan penyelundupan senjata ke Tepi Barat untuk kelompok Palestina.
Langkah tegas Yordania ini dipicu oleh kekhawatiran atas potensi destabilisasi dalam negeri, terutama dengan mencuatnya dugaan hubungan Ikhwanul Muslimin dengan Hamas dan Iran.
Kekhawatiran ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, menyusul serangan rudal Iran ke Israel yang dibalas dengan dukungan pertahanan dari Yordania dan negara-negara Barat.
Renggang sejak Arab Spring
Hubungan antara negara dan Ikhwanul Muslimin telah memburuk selama lebih dari satu dekade, terutama sejak Arab Spring. Puncaknya terjadi pasca peristiwa 7 Oktober 2023 dan pemilu legislatif Yordania pada September lalu, di mana IAF meraih pencapaian signifikan.
Ketegangan yang berujung pada aksi protes jalanan dinilai telah memunculkan sel-sel bersenjata, yang kemudian dijadikan alasan oleh pemerintah untuk melarang organisasi induk IAF tersebut.
Meski demikian, sejumlah analis menilai bahwa pelarangan ini tidak serta-merta mencerminkan model negara-negara Arab lain yang menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.
Yordania justru tampak mengambil jalur berbeda, dengan membedakan antara organisasi induk yang kini dinilai ilegal, dan partai politiknya yang masih sah secara hukum.
Pembedaan ini membuka peluang bagi IAF untuk meninjau kembali arah gerak dan hubungan politiknya dengan negara, serta menghindari jalur konfrontatif yang telah dialami Ikhwanul Muslimin di negara-negara Arab lain.
Secara historis, gerakan Islamis di Yordania telah berpartisipasi secara damai dalam sistem politik nasional dan mengusung perubahan secara bertahap. Kendati hubungan keduanya sering kali diwarnai ketegangan, pragmatisme dan realitas politik telah mencegah konflik terbuka antara negara dan kelompok ini.
Dinamika internal lebih berpengaruh
Beberapa pengamat luar negeri mencoba mengaitkan krisis ini dengan tekanan regional atau internasional. Namun, Yordania selama ini dikenal menolak tekanan dari negara Arab lain untuk melabeli Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.
Di sisi lain, sejumlah media Arab juga dinilai membesar-besarkan pelarangan ini, seolah-olah Yordania telah bergeser ke arah otoritarianisme ala kawasan. Namun, penilaian tersebut dinilai mengabaikan dinamika internal yang lebih menentukan dalam kebijakan pemerintah terhadap kelompok ini.
Krisis ini belum dapat dikatakan selesai. Jika kedua pihak gagal membangun visi dan kesepakatan baru dalam kehidupan politik nasional, potensi instabilitas dalam negeri tetap terbuka. Apalagi, suara-suara konservatif yang mendorong pendekatan lebih represif terhadap oposisi politik dan isu-isu HAM kian menguat.
Situasi ini menjadi titik krusial dalam politik Yordania. Ia dapat menjadi awal dari kemunduran reformasi demokrasi, atau sebaliknya, menjadi kesempatan untuk memperkuat kerangka politik nasional yang lebih inklusif dan stabil melalui pemahaman bersama yang lebih jelas antara negara dan kekuatan oposisi utamanya.
Penulis adalah Peneliti di Pusat Studi Strategis di Universitas Yordania, sejak 2010, dengan spesialisasi teori politik dan gerakan Islam.
