Oleh: Dr. Khaled Azab
Arkeolog dan pakar politik
Jatuhnya rezim Assad di Suriah menegaskan runtuhnya gagasan Pan-Arabisme dan membuktikan kegagalannya secara politik. Suriah, yang diperintah oleh Partai Ba’ath Arab Sosialis sejak tahun 1963, akhirnya terjerumus ke dalam perang saudara dengan campur tangan asing.
Partai Ba’ath Arab Sosialis didirikan pada tahun 1947 sebagai respons terhadap gerakan kemerdekaan oleh Zaki al-Arsuzi (1899–1968), Michel Aflaq (1910–1989), dan Salah al-Bitar (1912–1980). Tantangan utama yang mereka hadapi adalah godaan kekuasaan. Setelah mendapatkan posisi politik dalam sistem pemerintahan otoriter yang terpusat, mereka menjadi bagian dari sistem tersebut sebelum akhirnya menjadi korban. Salah al-Bitar, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Suriah, terpaksa meninggalkan negara itu pada tahun 1966 dan kemudian dibunuh oleh rezim Suriah di Paris pada tahun 1980.
Apakah semua ini menjadi indikasi masa depan Pan-Arabisme?
Faktanya, Pan-Arabisme telah mengalami berbagai krisis, tetapi pukulan pertamanya yang paling besar terjadi pada kekalahan tahun 1967, yang menjadi titik balik dalam kegagalan negara-negara Arab pasca-kemerdekaan. Nasserisme sebagai model pemerintahan mulai runtuh setelah kekalahan tersebut, dan dengan wafatnya Gamal Abdel Nasser serta naiknya Anwar Sadat, Pan-Arabisme semakin meredup di Mesir. Sementara itu, dua model Ba’ath di Irak dan Suriah justru terlibat dalam konflik berdarah, terutama setelah tahun 1980.
Cengkraman kekuasaan yang kuat dari Hafez al-Assad sejak tahun 1971 memastikan kelangsungan Partai Ba’ath di Suriah hingga tahun 2024. Sementara itu, Partai Ba’ath di Irak sempat mencapai keberhasilan luar biasa dalam pembangunan ekonomi pada tahun 1970-an, menjadikan Irak sebagai contoh pertumbuhan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Namun, petualangan politik Saddam Hussein akhirnya menyebabkan kejatuhannya pada tahun 2003.
Dapat dikatakan bahwa keterkaitan Pan-Arabisme dengan rezim-rezim yang meraih kekuasaan melalui kudeta militer membuat partai-partai Pan-Arab tidak dapat mengakar dalam masyarakat Arab. Akibatnya, mereka hanya menjadi partai permukaan tanpa dukungan ideologis yang kuat. Ditambah lagi dengan kekerasan yang dilakukan oleh rezim-rezim tersebut terhadap rakyat mereka sendiri, meskipun tingkat kekerasannya berbeda-beda antara Mesir, Irak, dan Suriah.
Apakah semua ini menyebabkan Pan-Arabisme kehilangan daya tariknya?
Dengan kejatuhan Assad, Partai Ba’ath tidak lagi memiliki peran yang sama seperti sebelumnya. Sementara di Irak, Partai Ba’ath telah dibubarkan dan mulai dilupakan seiring berjalannya waktu. Namun, di Mesir, Nasserisme masih memiliki pengaruh, bahkan diekspresikan melalui beberapa partai politik. Kebijakan sosial dan ekonomi Gamal Abdel Nasser masih membekas dalam memori kolektif masyarakat Mesir.
Partai Ba’ath akan menjadi bagian dari masa lalu di Suriah dan menjadi contoh kegagalan Pan-Arabisme. Hal ini akan menciptakan kekosongan ideologi dalam politik, yang memungkinkan kelompok Islamis untuk mengisi ruang tersebut dengan ideologi berbasis agama.
Di tengah semua ini, dunia Arab sedang mencari jalan baru. Hal ini terlihat dalam demonstrasi di Baghdad, terutama di Lapangan Tahrir yang menolak sektarianisme dan monopoli kekuasaan atas nama agama. Hal serupa juga terjadi di Beirut, di mana generasi muda membangun pendekatan politik baru di luar sistem pembagian kekuasaan berbasis sektarianisme, hingga akhirnya berhasil masuk ke parlemen. Fenomena serupa juga terlihat di Tunisia dan Aljazair.
Tren ini, yang bisa disebut sebagai “jalan ketiga,” lahir dari kegagalan kelompok Islamis di Irak yang berbasis sektarian (Syiah vs. Sunni) dan kegagalan kaum nasionalis Arab dalam memerintah. Jalan ketiga ini menawarkan pendekatan nasional murni yang tetap mengakui ikatan Arab berdasarkan bahasa, sejarah bersama, dan kepentingan bersama. Ini adalah jalan bagi generasi baru yang mencari model pemerintahan yang lebih inklusif, mengakui keberagaman etnis, dan memprioritaskan kepentingan nasional di atas segalanya.
Bagi Suriah, pertanyaannya adalah: setelah terbebas dari cengkraman Assad, siapa yang akan memerintah? Dan atas dasar ideologi apa? Bisakah rakyat Suriah membentuk partai politik yang kuat dan belajar dari kesalahan masa lalu untuk membangun negara modern? Atau, mereka akan dipaksa menerima realitas yang sudah ditentukan untuk mereka?
Pada kenyataannya, apa yang terjadi di Irak dan Lebanon akan berdampak besar pada Suriah. Rakyat Suriah, yang telah mengalami penderitaan besar, menyaksikan berbagai model pemerintahan, dan menjadi pengungsi di berbagai negara, tidak akan menerima apa pun selain kebebasan. Jika tidak, gelombang baru kekerasan dan konflik hanya akan berulang.
Berdasarkan hal ini, tantangan terbesar Suriah adalah membangun visi politik baru untuk masa depan. Mereka yang menjatuhkan Assad mungkin terinspirasi oleh model pragmatis Recep Tayyip Erdoğan atau ingin menciptakan model pemerintahan yang berbeda. Ini adalah taruhan utama bagi rakyat Suriah, agar mereka bisa menjadi contoh bagi dunia Arab.
Pan-Arabisme telah runtuh sebagai proyek politik, tetapi sebagai ideologi, ia masih bertahan dan membutuhkan pembaruan. Kritik konstruktif terhadap gagasan dan praktiknya membuatnya sulit untuk sepenuhnya lenyap. Namun, adopsi ideologi tertentu tidak bisa hanya melalui kekuasaan, seperti yang terjadi dalam model Suriah dan Irak. Sebaliknya, itu memerlukan konstruksi ideologis yang kuat, sebuah tugas yang tidak mudah di era “modernitas cair” yang semakin menolak ideologi tetap.
Tanpa dasar ideologis yang jelas, banyak pemerintahan di dunia Arab akan kehilangan jati diri dan hanya beroperasi berdasarkan kepentingan pragmatis. Ini akan menandai berakhirnya era ideologi, bahkan jika pemerintahan tersebut tetap menggunakan simbol-simbol Arabisme atau Islamisme sebagai kedok politik semata.
