Oleh: Ali HwediDengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 302 pada 8 Desember 1949, yang menetapkan pembentukan (The United Nations Relief and Works Agency) UNRWA, negara-negara yang menyetujui pembentukan ini memutuskan bahwa pembiayaan UNRWA bersifat sukarela dari negara-negara donor.
Hal ini pada saat itu dibenarkan dengan alasan bahwa UNRWA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi sementara hanya selama satu tahun. Yang berakhir ketika pengungsi Palestina kembali ke tempat tinggal asli mereka di Palestina yang diduduki pada tahun 1948.
Sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh “Komite Perdamaian Internasional Palestina” yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 194 pada 11 Desember 1948 yang menegaskan hak untuk kembali dan kompensasi serta pemulihan properti, yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Turki, dan Prancis.
UNRWA mulai menjalankan program bantuan dengan mendistribusikan bantuan kepada sekitar 750.000 pengungsi Palestina pada awal Mei 1950. Dalam Resolusi pembentukan UNRWA No. 302, pada Pasal 6 disebutkan bahwa:
“Lembaga ini harus menghentikan bantuan langsung pada tanggal 31 Desember 1950, kecuali jika Majelis Umum memutuskan lain pada pertemuan kelima.”
Pada saat itu, Majelis Umum menetapkan jumlah 33,7 juta dolar, yang 20,2 juta dolar di antaranya untuk bantuan langsung dan 13,5 juta dolar untuk program pekerjaan.
Pembiayaan sukarela tidak lagi memadai
Setelah lebih dari 75 tahun berdirinya lembaga ini dan jumlah pengungsi Palestina yang terdaftar di arsip UNRWA mencapai lebih dari 6 juta pengungsi. Mereka tersebar di 58 kamp pengungsi resmi, ditambah dengan ratusan pemukiman, dan dengan meningkatnya kebutuhan pengungsi Palestina.
Masalah ini memerlukan pendekatan baru dalam hal mandat dan kewenangan UNRWA serta pengalokasian anggaran tetap yang memungkinkan lembaga ini menjalankan perannya sesuai mandatnya. Serta, tidak bergantung pada dana sukarela yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan negara-negara donor.
Secara praktis, negara-negara tidak memberikan bantuan tanpa pamrih karena masing-masing memiliki kepentingannya. UNRWA bukanlah sebuah badan amal atau organisasi non-pemerintah yang dapat mengumpulkan dana dari negara-negara donor, melainkan seharusnya ini adalah peran dari PBB yang membentuk lembaga ini.
Cukup dengan mengingatkan negara-negara donor akan pentingnya lembaga ini oleh Sekretaris Jenderal PBB dan mengundang mereka untuk menyumbang tidaklah cukup. Sebagaimana yang telah dilakukan selama beberapa dekade tanpa adanya upaya konkret untuk mengubah mandat UNRWA agar mendapatkan pembiayaan tetap dari PBB.
Konsekuensi mengerikan dari kekurangan dana
Wajar jika UNRWA melakukan penghematan dalam memberikan layanan mengingat defisit keuangan. Karena jelas tidak mungkin menjalankan semua layanan dengan dana yang terbatas.
Namun, jika sampai muncul keputusan untuk memberhentikan pegawai karena kekurangan dana, ini merupakan bencana kemanusiaan dan sebuah preseden yang belum pernah terjadi dalam sejarah UNRWA sejak pendiriannya.
Pada awal Februari 2025, Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan sekitar 600 pegawai dari sektor Gaza. Sebagian besar dari sektor pendidikan yang bekerja dari luar Gaza. Keputusan ini mulai berlaku pada Maret 2025. Ini tidak adil karena pegawai yang harus menanggung kekurangan dana.
Sebaiknya, Komisaris Jenderal bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, Komite Penasihat UNRWA (yang terdiri dari 29 anggota ditambah Palestina, Liga Arab, Uni Eropa, dan Organisasi Kerjasama Islam sebagai pengamat), serta konferensi umum serikat pekerja UNRWA yang mencakup 30.000 pegawai untuk mencari solusi.
Pembiayaan Amerika untuk UNRWA
Pada 10 November 2016, hanya satu hari setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amrika Serikat (AS), Kementerian Luar Negeri Israel mengarahkan “Center for Near East Policy Research” yang berlokasi di Yerusalem untuk mengirim surat kepada pemerintahan Trump. Surat itu berisikan sebuah rencana untuk menghentikan dukungan keuangan untuk UNRWA karena dianggap “membakar api terorisme”.
Pada 31 Mei 2017, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, memulai tugasnya sebagai Wakil Presiden Majelis Umum PBB selama setahun dan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi agenda Majelis Umum, termasuk menghapuskan pembahasan anggaran UNRWA.
Pada 2 Januari 2018, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengancam untuk menghentikan dukungan keuangan untuk UNRWA kecuali Otoritas Palestina kembali ke meja perundingan dengan Israel. Pada 14 Januari 2018, pejabat Gedung Putih mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi sumbangan pertama untuk UNRWA dari 125 juta dolar menjadi 60 juta dolar.
Kemudian, Amerika Serikat menghentikan sumbangannya yang biasanya mencapai sekitar 360 juta dolar per tahun, yang mewakili sepertiga anggaran UNRWA.
Pemerintahan Biden datang untuk menyelamatkan UNRWA secara finansial dan mengembalikan sumbangan AS ke tingkat sebelumnya, bahkan pada 2023 sumbangan AS ke UNRWA mencapai lebih dari 422 juta dolar, namun pada awal 2025 pemerintahan Trump kembali menghentikan pembiayaan tersebut.
Pembiayaan Arab untuk UNRWA
Pada tahun 2018, negara-negara Teluk Arab (Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait) berhasil menyelamatkan UNRWA secara finansial dengan masing-masing menyumbang 50 juta dolar. Meskipun ada sumbangan besar ini, dukungan negara-negara Arab mulai menurun secara signifikan.
Pada tahun 2022, kontribusi negara-negara Arab hanya mencapai 4% dari anggaran keseluruhan. Meskipun Dewan Liga Arab pada 1987 telah berkomitmen untuk menyumbang 7,8% dari anggaran UNRWA.
Proses normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab dengan Israel, yang dikenal dengan Perjanjian Abraham yang ditandatangani pada Oktober 2020, menjadi alat bagi Israel untuk meruntuhkan UNRWA dengan mengorbankan hak-hak pengungsi.
Meskipun Irak dan Aljazair bergabung dalam mendanai UNRWA pada 2024, ada penurunan dukungan finansial dari negara-negara Teluk. Mereka memberikan kontribusi 49,65 juta dolar pada 2022 dan 46,1 juta dolar pada 2023.
Pembiayaan dan kebijakan UNRWA
Sejak 2012, UNRWA menghadapi stagnasi finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Defisit jutaan dolar yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan kepada pengungsi, termasuk pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan infrastruktur di kamp-kamp pengungsi.
Perjalanan Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, yang mengunjungi lebih dari 60 negara, termasuk Cina dan Rusia, memberikan kesan keseriusan dalam upayanya mengumpulkan dana yang diperlukan untuk mempertahankan operasi UNRWA.
Namun, dia menyadari bahwa dia tidak akan mencapai tujuannya selama ada strategi untuk menghancurkan UNRWA. Sebab, dengan adanya ketidaksetaraan dalam kekuatan yang berpihak pada pendudukan.
Masalah bukanlah kekurangan dana untuk sumbangan. Biaya satu jam perang yang terjadi di berbagai tempat di dunia bisa saja menutupi anggaran UNRWA dan lebih. Namun yang kurang adalah kemauan politik untuk mengalokasikan dana yang dibutuhkan.
Untuk menyesuaikan kembali keseimbangan kekuatan agar mendukung UNRWA secara penuh, serta untuk mempertahankan peran pentingnya bagi perjuangan pengungsi dan hak mereka untuk kembali, dibutuhkan gerakan yang serius dan efektif melalui lima jalur. Jalur tersebut di antaranya; populer, media, diplomatik, politik, dan hukum yang dapat mengubah posisi UNRWA di PBB dan mendapatkan hak-hak yang sah.
* Ali Hwedi adalah Direktur Jenderal Komite Advokasi Hak Pengungsi 302 dan Pakar UNRWA. Tulisan ini diambil dari Aljazeera.net dengan judul asli “Mā na’riifuhu ‘an al-tamwīl al-Arabī li ūnrwā (UNRWA)”.
