Otoritas Penyiaran Israel melaporkan bahwa kabinet keamanan Israel (kabinett) menilai kemungkinan digelarnya operasi militer baru di Jalur Gaza sebagai sesuatu yang “tidak terhindarkan”.
Penilaian itu—menurut sumber politik yang tidak disebutkan namanya—muncul seiring kekhawatiran para menteri atas meningkatnya kemampuan kelompok Hamas di wilayah tersebut.
Dalam laporan itu disebutkan, evaluasi tersebut disampaikan dalam pertemuan kabinet pekan lalu.
Pada forum tersebut, aparat keamanan memaparkan perkembangan situasi di Gaza dan menunjukkan bukti mengenai peningkatan kapasitas militer Hamas serta penolakannya untuk melepaskan senjata.
Masih dalam laporan yang sama, seorang pejabat senior Israel menyatakan bahwa Israel akan mengambil tindakan militer bila pemerintahan Amerika Serikat (AS) gagal merumuskan mekanisme yang dapat menjamin pelucutan senjata Hamas.
Meski sejumlah insiden terbaru membuat keberlanjutan gencatan senjata dipertanyakan, Otoritas Penyiaran Israel menyebutkan bahwa berbagai perkiraan di Tel Aviv menunjukkan gencatan senjata yang berlaku saat ini “tidak akan runtuh dalam waktu dekat”.
Hamas, menurut laporan itu, tidak berupaya menggagalkan kesepakatan, melainkan mendorong para mediator untuk menekan Israel agar mematuhi butir-butir yang telah disepakati.
Sementara itu, menurut sumber Palestina yang juga tidak disebutkan namanya, Hamas berkepentingan untuk menuntaskan tahap kedua dari perjanjian yang berlaku.
Disebutkan pula bahwa delegasi Hamas dijadwalkan menuju Kairo dalam waktu dekat guna membahas perkembangan situasi di Gaza.
Gencatan senjata di Jalur Gaza mulai diberlakukan pada 10 Oktober lalu, mengakhiri perang yang dilancarkan Israel sejak 7 Oktober 2023.
Serangan yang memicu genosida dan menewaskan lebih dari 69.000 warga Palestina, serta melukai lebih dari 170.000 orang.
Sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Gaza turut porak-poranda.
Namun sepanjang periode gencatan senjata, Israel tercatat melakukan banyak pelanggaran yang menyebabkan ratusan warga gugur dan terluka.
Pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pun masih terus diberlakukan.
Dalam pernyataannya pada Sabtu kemarin, Hamas mengecam perluasan wilayah kendali militer Israel di Gaza sebagai “pelanggaran terang-terangan” atas perjanjian gencatan senjata.
Hamas meminta para mediator dan pemerintah AS mengambil langkah untuk menghentikan upaya Israel merusak jalannya kesepakatan tersebut.
