Isu pendudukan penuh atas Jalur Gaza bukanlah hal baru dalam strategi militer Israel.
Menurut analis militer dan purnawirawan Angkatan Darat Yordania, Mayor Jenderal Fayez al-Duwairi, keputusan untuk memperluas operasi militer secara bertahap telah dirancang sejak awal perang dan tengah dijalankan secara sistematis selama 20 bulan terakhir.
Dalam analisis terbarunya mengenai dinamika militer di Gaza, Duwairi menegaskan bahwa perluasan agresi Israel akan difokuskan pada 3 wilayah utama.
Wilayah tersebut hingga kini belum sepenuhnya dikuasai oleh militer Israel: kamp-kamp pengungsi di wilayah tengah, Deir al-Balah, serta kawasan al-Mawasi di bagian selatan.
“Meski ketiga wilayah ini telah dibombardir dan dihancurkan sebelumnya, serta telah dua kali dicoba dimasuki oleh tentara Israel, belum pernah ada operasi darat besar-besaran di sana,” kata Duwairi.
Ia menambahkan bahwa strategi Israel tampak jelas ingin memaksa penduduk sipil untuk mengungsi, sebagai bagian dari operasi militer yang diperluas.
Langkah serupa juga terlihat saat tentara Israel menyerbu kota Rafah di selatan, meski sempat mendapat tentangan dari Washington.
“Rafah kini hancur total, dan lebih dari 1,4 juta warga sipil tak diindahkan keselamatannya,” ujar Duwairi.
Secara historis, lanjutnya, keputusan perang memang diambil oleh para politisi, namun pelaksanaannya berada di tangan militer.
Ia menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, seorang panglima militer bisa menantang keputusan politik jika dinilai membawa risiko besar.
Pendudukan bukan kendali
Menurut Duwairi, meskipun Israel memiliki “kelebihan kekuatan” yang memungkinkan mereka melancarkan operasi militer secara besar-besaran, hal itu tidak serta-merta menjamin keberhasilan dalam menguasai wilayah.
“Kemampuan untuk masuk tidak berarti kemampuan untuk mengendalikan,” tegasnya.
Ia menilai, sejauh ini militer Israel belum mampu mempertahankan kontrol penuh atas wilayah-wilayah yang telah mereka masuki.
Karena itu, perluasan operasi lebih mencerminkan strategi memperpanjang umur perang, ketimbang upaya mencapai kemenangan militer yang definitif.
Pada hari yang sama, harian Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Presiden AS saat itu, Donald Trump, disebut telah memberi “lampu hijau” kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk melancarkan pendudukan penuh atas Gaza. Informasi itu diperoleh dari orang-orang dekat Netanyahu.
Masih menurut laporan tersebut, Netanyahu disebut telah menyatakan bahwa arah kebijakan kini menuju ke pendudukan penuh Gaza.
Ia bahkan menyatakan bahwa Kepala Staf Militer Israel, Letjen Herzi Halevi, harus mundur dari jabatannya jika tidak sejalan dengan keputusan tersebut.
Pernyataan itu dilaporkan sebagai tanggapan terhadap peringatan dari Kepala Staf sebelumnya, Eyal Zamir, yang menolak rencana pendudukan penuh.
Zamir memperingatkan bahwa langkah tersebut akan menjadikan tentara Israel bertanggung jawab atas kehidupan lebih dari dua juta warga sipil Palestina yang tinggal di Gaza.
