Warga Palestina mengutuk keputusan Menteri Keamanan Nasional Israel dari sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang menyita pengeras suara dari masjid-masjid di kota-kota Arab di Israel, lansir Anadolu.
Menteri ekstremis tersebut pada Sabtu mengklaim telah menyita pengeras suara masjid, menyebutnya sebagai “sumber gangguan.”
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu, Dewan Nasional Palestina, badan pengambil keputusan tertinggi Palestina, mengecam keputusan tersebut sebagai kejahatan terhadap masjid-masjid.
Keputusan ini dianggap sebagai serangan terang-terangan terhadap situs suci dan praktik keagamaan yang dijamin oleh hukum internasional dan kemanusiaan.
“Praktik ini adalah tindakan perundungan terhadap pemilik tanah yang sah, yang oleh pemerintah penjajah berusaha dimarjinalkan dan diperlakukan sebagai minoritas setelah dipaksa mengungsi dari rumah dan tanah mereka,” katanya.
Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengecam keputusan Ben-Gvir sebagai “kejahatan serius dan serangan terhadap kebebasan beribadah.”
Hamas menyerukan kepada warga Palestina untuk menolak keputusan kriminal ini dan mengambil tindakan untuk mencegah penjajah merusak situs suci dan praktik ibadah umat Islam.
Hamas juga mendesak Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan organisasi internasional untuk mengutuk kejahatan ini, mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pelanggaran penjajah terhadap rakyat Palestina.
Ben-Gvir telah memperburuk retorikanya yang provokatif terhadap Palestina di tengah perang genosida Israel di Gaza, yang telah menyebabkan lebih dari 44.400 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, tewas sejak 7 Oktober 2023.
Menteri ekstremis tersebut mendukung eksekusi terhadap tahanan Palestina untuk mengatasi masalah kepadatan penjara, menyebut hukuman mati sebagai “solusi sebagian” untuk masalah tersebut.
Ben-Gvir juga menyerukan aneksasi total Tepi Barat yang diduduki dan pemulihan pemukiman Israel di Jalur Gaza.
Selain itu, ia menegaskan penolakan terhadap kesepakatan pertukaran tahanan dengan faksi-faksi Palestina di Gaza, mengancam akan menarik diri dari koalisi pemerintah dan menjatuhkannya jika kesepakatan tersebut terjadi.
