Ketegangan mencuat antara Menteri Keuangan Israel dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata terkait penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Perselisihan ini terjadi di tengah blokade ketat yang terus diberlakukan Israel atas wilayah konflik tersebut, demikian dilaporkan media lokal Israel pada Rabu (24/4/2025).
Dalam rapat Dewan Keamanan Israel yang berlangsung Selasa malam, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyampaikan bahwa pemerintah perlu melanjutkan distribusi bantuan ke Gaza dalam waktu dua pekan mendatang.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan keras dari Kepala Staf Militer, Jenderal Eyal Zamir, yang menegaskan bahwa militer tidak bertanggung jawab atas penyaluran bantuan di wilayah Palestina tersebut. Pernyataan ini memicu kemarahan Menteri Keuangan dari kubu sayap kanan, Bezalel Smotrich.
“Militer tidak memilih misinya sendiri,” ujar Smotrich. “Kami telah memberi arahan bahwa Anda perlu bersiap. Kami yang menentukan tujuan, dan Anda yang melaksanakannya.”
“Jika Anda tidak mampu, kami akan mencari orang lain yang mampu. Jika Anda tidak tahu caranya, kami akan menemukan orang yang tahu,” lanjut Smotrich.
Sejak 2 Maret lalu, Israel menutup seluruh akses perlintasan ke Gaza, menghalangi masuknya pasokan kebutuhan dasar ke wilayah tersebut, meskipun sejumlah laporan menyebutkan adanya krisis kelaparan yang semakin parah.
Militer Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza pada 18 Maret, yang memutus kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sempat tercapai pada 19 Januari.
Sejak dimulainya serangan pada Oktober 2023, jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai hampir 51.300 orang, mayoritas di antaranya merupakan perempuan dan anak-anak, menurut data otoritas kesehatan setempat.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dugaan genosida dalam konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
