Para pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (3/6) menyerukan perlindungan bagi kapal bantuan kemanusiaan yang dioperasikan oleh Freedom Flotilla Coalition, yang berlayar dari Italia pada Minggu lalu menuju Jalur Gaza. Kapal tersebut membawa makanan, pasokan medis, dan perlengkapan bayi bagi warga Palestina yang terdampak perang.
Dalam pernyataan bersama, para pakar PBB menyebut pengiriman bantuan ini sebagai upaya simbolis namun penting untuk mencegah kehancuran total di Gaza. Mereka memperingatkan Israel agar tidak melakukan tindakan bermusuhan terhadap kapal tersebut maupun para penumpangnya.
“Bantuan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan warga Gaza dari kehancuran. Israel harus ingat bahwa dunia sedang mengawasi,” demikian kutipan pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan kantor berita Anadolu.
Para pakar juga menegaskan bahwa Palestina memiliki hak hukum untuk menerima bantuan melalui perairan teritorialnya sendiri, dan kapal bantuan berhak berlayar bebas di perairan internasional sesuai hukum internasional.
“Israel tidak boleh menghalangi kebebasan navigasi kapal ini,” tegas mereka.
Kekhawatiran terhadap keselamatan para penumpang juga disampaikan, mengingat insiden sebelumnya pada awal Mei ketika sebuah kapal Freedom Flotilla dilaporkan diserang drone di lepas pantai Malta.
Menurut PBB, Israel telah memberlakukan blokade total atas Gaza selama 17 tahun, yang diperketat sejak 2 Maret lalu. Selama lebih dari 80 hari terakhir, pasokan bantuan hampir seluruhnya terhenti.
“Ketika kapal Freedom Flotilla Coalition mendekati perairan Gaza, Israel wajib mematuhi hukum internasional dan menjalankan keputusan Mahkamah Internasional yang menyerukan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan,” lanjut pernyataan itu.
Pakar PBB juga mengecam penggunaan bantuan sebagai alat perang dan mengkritik Gaza Humanitarian Foundation, lembaga bantuan yang disebut didukung oleh Israel dan Amerika Serikat, karena dianggap melanggar prinsip netralitas dan kemanusiaan.
Mereka mendesak Majelis Umum PBB untuk mengaktifkan mekanisme Uniting for Peace guna mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. “Negara-negara anggota memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab moral untuk menghentikan kelaparan dan genosida di Gaza,” tambah mereka.
Sejak Oktober 2023, Israel terus melanjutkan ofensif militer di Gaza, dengan jumlah korban tewas dilaporkan melebihi 54.500 orang — sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Lembaga-lembaga kemanusiaan memperingatkan adanya risiko kelaparan massal di wilayah berpenduduk lebih dari dua juta jiwa itu.
