Peringatan keras kembali disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza.
Dalam laporan terbarunya, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengungkapkan bahwa kebijakan Israel yang terus mencegah masuknya bantuan telah mengancam kelangsungan hidup lebih dari dua juta warga sipil di wilayah tersebut.
“Larangan akses bantuan secara terus-menerus berarti mencabut hak dasar masyarakat Gaza untuk bertahan hidup,” tegas OCHA dalam pernyataan resmi yang dirilis Rabu (24/4).
OCHA mencatat penurunan drastis pasokan pangan di seluruh wilayah Gaza. Krisis gizi pun meningkat secara signifikan, terutama di wilayah utara yang menjadi salah satu titik terparah akibat blokade berkepanjangan.
Dalam pemeriksaan terbaru, salah satu mitra PBB mengidentifikasi lebih dari 80 kasus malnutrisi akut di antara 1.300 anak yang diperiksa—angka yang melonjak dua kali lipat dibandingkan minggu-minggu sebelumnya.
Masalah tidak berhenti pada kelangkaan makanan. Ketiadaan akses ke fasilitas penyimpanan penting seperti gudang UNICEF di Rafah membuat distribusi bantuan menjadi semakin sulit.
Kekurangan pasokan dan kendala transportasi menjadi hambatan utama bagi organisasi-organisasi kemanusiaan dalam menjangkau warga yang membutuhkan.
OCHA pun menyerukan kepada negara-negara berpengaruh untuk segera mengambil langkah nyata.
“Kami mendesak penghentian segera terhadap hambatan distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza,” bunyi seruan tersebut.
Badan PBB itu juga menekankan pentingnya distribusi yang merata dan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, netralitas, integritas, dan independensi.
Ada secercah harapan, namun belum cukup. 2 hari lalu, sebuah truk yang membawa bantuan makanan berhasil melintasi Gaza dari utara ke selatan.
Bantuan tersebut diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan 470 anak selama sebulan.
Namun, OCHA menilai ini hanya langkah kecil dalam menghadapi skala krisis yang jauh lebih besar.
Kondisi kesehatan pun tidak luput dari krisis. Louise Wateridge, pejabat darurat dari UNRWA, memperingatkan bahwa wabah penyakit mengancam di tengah kelangkaan obat-obatan dan vaksin anak.
“Sudah lebih dari 50 hari Gaza dibiarkan tanpa bantuan medis,” kata Wateridge.
Bahkan bahan dasar untuk pengendalian penyakit seperti pestisida, kini hanya tersisa untuk 10 hari ke depan.
Jika pasokan benar-benar habis, masyarakat Gaza akan dibiarkan tanpa perlindungan dasar dari penyebaran penyakit menular.
Dan ketika itu terjadi, dunia tidak bisa lagi mengatakan bahwa mereka tidak diberi peringatan.
Krisis ini bukan sekadar ujian bagi masyarakat Gaza, tetapi juga bagi nurani komunitas internasional. Sebuah tanya menggantung di udara: sampai kapan hak dasar manusia akan tunduk pada kalkulasi politik?
