Ketegangan kembali memanas di Kota Aleppo, Suriah utara, seiring meningkatnya bentrokan antara tentara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di kawasan Al-Ashrafiyah dan Sheikh Maqsoud. Meski secara militer Damaskus dinilai unggul dan tidak menghadapi kesulitan berarti untuk menundukkan kelompok bersenjata tersebut, pemerintah justru bergerak sangat hati-hati karena khawatir pada tekanan dan reaksi komunitas internasional.
Dalam wawancara dengan Aljazeera, pakar militer Fayez Ad-Duwairi mengatakan, tentara Suriah saat ini tidak melancarkan operasi militer besar-besaran dalam arti konvensional, melainkan menjalankan operasi keamanan terbatas untuk mengendalikan kelompok bersenjata yang dituduh menyerang pasukan pemerintah, menargetkan warga sipil, serta merusak infrastruktur di Aleppo.
Seiring eskalasi bentrokan, militer Suriah mulai mengubah kawasan Al-Ashrafiyah dan Sheikh Maqsoud menjadi zona militer tertutup. Otoritas operasi militer Suriah juga menegaskan bahwa seluruh posisi militer SDF di Aleppo kini dianggap sebagai target sah, setelah kelompok tersebut kembali menembaki kawasan permukiman warga.
Menurut Ad-Duwairi, strategi yang kemungkinan besar akan ditempuh Damaskus adalah pola “isolasi dan pengepungan”. Wilayah yang dikuasai SDF di Aleppo relatif kecil, jauh dari jalur utama dan jalur logistik penting, sehingga secara militer mudah ditekan dan diputus pergerakannya. Dari sisi kekuatan tempur, kelompok-kelompok ini dinilai tidak akan mampu bertahan lama jika operasi pengepungan dilakukan secara penuh.
Namun, masalah utama pemerintah Suriah bukanlah kemampuan tempur lawan, melainkan faktor politik internasional. “Dunia saat ini menaruh pemerintah Suriah yang baru di bawah mikroskop,” kata Ad-Duwairi, seraya menekankan bahwa cara Damaskus menangani isu-isu minoritas dipantau dengan sangat ketat oleh kekuatan global.
Situasi ini menjadi semakin sensitif mengingat Suriah saat ini memiliki setidaknya tiga kawasan rawan dengan komposisi minoritas yang berbeda: Druze di Suwaida, Alawi di wilayah pesisir, dan Kurdi di wilayah utara. Menurut Ad-Duwairi, faktor inilah yang membuat pemerintah Suriah terpaksa bergerak dengan sangat hati-hati dalam menghadapi bentrokan di Aleppo, agar tidak memicu krisis politik baru di tingkat internasional.
Ia menambahkan, waktu sebenarnya berpihak pada pemerintah Suriah. Jika pengepungan berjalan sesuai rencana, kelompok-kelompok bersenjata di Aleppo tidak akan mampu bertahan lama. Namun, Damaskus menghadapi satu risiko besar: jika operasi ini menimbulkan korban sipil, maka tekanan internasional bisa meledak dan mengubah kemenangan militer menjadi kekalahan politik.
Dengan kata lain, Aleppo kini bukan sekadar medan tempur militer, tetapi juga ladang ujian politik bagi pemerintah Suriah—antara menegaskan kendali negara atau terjerumus ke dalam badai kecaman dunia.
