Pemerintah Suriah menolak tawaran Amerika Serikat untuk bergabung dalam Abraham Accords, perjanjian normalisasi hubungan antara sejumlah negara Arab dengan Israel. Sebagai gantinya, Damaskus menyerukan perluasan dialog dengan Washington terkait isu keberadaan petempur asing di wilayah Suriah.
Menurut laporan harian Al-Quds Al-Arabi yang dikutip oleh saluran televisi Suriah, Syria TV, pemerintah Suriah telah secara resmi menanggapi serangkaian syarat yang diajukan oleh AS sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi terhadap Damaskus.
Salah satu syarat tersebut adalah permintaan agar Suriah bergabung dalam Abraham Accords — perjanjian yang sebelumnya ditandatangani oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain di bawah mediasi Amerika Serikat.
Sumber yang mengetahui isi komunikasi tersebut menyebutkan bahwa Suriah menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa negara-negara yang telah menandatangani Abraham Accords “tidak memiliki wilayah yang diduduki oleh Israel,” sementara Suriah masih berada dalam sengketa wilayah dengan Israel terkait Dataran Tinggi Golan.
Meski menolak normalisasi hubungan melalui perjanjian itu, pemerintah Suriah menegaskan komitmennya untuk membangun negara yang tidak mengancam stabilitas kawasan.
Damaskus juga menyampaikan kesiapan untuk berdialog lebih lanjut mengenai berbagai isu keamanan.
Tanggapan Suriah juga menyoroti persoalan keberadaan petempur asing, yang menjadi salah satu poin utama dalam syarat yang diajukan oleh Washington.
Pemerintah AS dilaporkan meminta pengusiran petempur asing serta persetujuan untuk melakukan serangan militer terbatas di wilayah Suriah.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah Suriah menilai bahwa isu ini memerlukan konsultasi yang lebih mendalam dengan pihak AS sebelum keputusan apa pun dapat diambil.
