Pengadilan Distrik Yerusalem memutuskan untuk menunda sidang perkara dugaan korupsi yang menjerat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyusul permintaan resmi yang diajukan atas dasar pertimbangan keamanan dan diplomasi yang bersifat rahasia.
Dalam putusan yang diunggah secara daring oleh Partai Likud, partai politik pimpinan Netanyahu, pengadilan menyatakan bahwa penundaan dilakukan setelah mempertimbangkan penjelasan dari Netanyahu serta dua pejabat tinggi keamanan, yakni Kepala Badan Intelijen Mossad dan Kepala Intelijen Militer Israel.
“Berdasarkan penjelasan yang disampaikan… kami sebagian mengabulkan permintaan dan membatalkan sidang Tuan Netanyahu yang dijadwalkan pekan ini,” demikian tertulis dalam putusan pengadilan.
Permintaan tersebut diajukan di tengah situasi keamanan yang masih genting, termasuk gencatan senjata dengan Iran serta konflik yang terus berlangsung di Jalur Gaza. Netanyahu juga disebut sedang terlibat dalam upaya diplomasi untuk membebaskan sandera Israel yang ditahan Hamas.
Sebelumnya, permintaan untuk menunda sidang sempat ditolak. Namun, pengadilan akhirnya mengubah keputusan setelah menerima argumen tambahan dari pihak eksekutif.
Netanyahu, yang didakwa pada tahun 2019 atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, kembali membantah semua tuduhan tersebut. Ia berulang kali menyebut proses hukum yang ia jalani sebagai upaya politis yang digerakkan oleh lawan-lawan politiknya dari kelompok kiri untuk menjatuhkannya.
Dalam salah satu perkara, Netanyahu dan istrinya, Sara, dituduh menerima hadiah mewah senilai lebih dari 260.000 dollar AS berupa cerutu, perhiasan, dan sampanye dari sejumlah pengusaha sebagai imbalan atas dukungan politik. Dua perkara lainnya berkaitan dengan dugaan intervensi terhadap media untuk mendapatkan pemberitaan yang lebih menguntungkan.
Sejak sidang dimulai pada Mei 2020, Netanyahu telah beberapa kali mengajukan permintaan penundaan dengan berbagai alasan.
Penundaan sidang kali ini juga mendapat sorotan dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Netanyahu. Dalam pernyataan di media sosial, Trump menyebut proses hukum yang menjerat Netanyahu sebagai “perburuan penyihir” dan meminta agar kasus tersebut “segera dibatalkan” atau agar Netanyahu diberi pengampunan.
Pernyataan Trump tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak di Israel. Pemimpin oposisi Yair Lapid menegaskan bahwa “Trump tidak seharusnya ikut campur dalam proses peradilan di negara yang merdeka dan berdaulat.”
Trump mengklaim bahwa Netanyahu tengah melakukan negosiasi dengan kelompok Hamas, meskipun tidak ada rincian yang disampaikan. Sementara itu, baik pejabat Israel maupun Hamas menyatakan keraguan atas kemungkinan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dalam waktu dekat.
