Media Turki melaporkan bahwa Partai Pekerja Kurdistan (PKK) telah memutuskan untuk membubarkan diri dan menghentikan seluruh kegiatan bersenjata di wilayah Turki.
Keputusan ini menandai berakhirnya pemberontakan yang telah berlangsung selama 40 tahun dan menewaskan lebih dari 40.000 orang.
Menurut kantor berita Firat, yang dekat dengan PKK, keputusan tersebut diambil dalam Kongres ke-12 PKK yang digelar pada awal Mei di wilayah utara Irak. Kongres itu dilaksanakan menyusul seruan dari pemimpin PKK, Abdullah Öcalan, yang telah dipenjara di Turki sejak 1999.
Dalam pernyataannya, PKK menyebut telah “menyelesaikan misi sejarahnya” dan menyatakan bahwa struktur organisasinya akan dibubarkan serta semua aktivitas atas nama partai akan dihentikan, termasuk perjuangan bersenjata.
PKK juga menyerukan agar partai-partai politik Kurdi mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memperjuangkan demokrasi dan membentuk “bangsa Kurdi yang demokratis”. Mereka menekankan perlunya menyusun ulang hubungan antara komunitas Kurdi dan negara Turki.
Sebelumnya, Öcalan pada 27 Februari menyerukan pembubaran organisasi dan pelucutan senjata sebagai jalan menuju perdamaian. PKK menyambut seruan itu secara positif pada 1 Maret lalu dengan mengumumkan penghentian operasi militer mereka.
Partai yang telah lama bermarkas di pegunungan Irak utara ini dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Sejak konflik bersenjata dimulai pada awal 1980-an, PKK menjadi aktor utama dalam perlawanan bersenjata terhadap otoritas Turki, menuntut otonomi yang lebih besar bagi warga Kurdi.
Dengan keputusan ini, babak baru perdamaian berpotensi terbuka, meskipun masa depan hubungan Turki-Kurdi kini bergantung pada langkah-langkah lanjutan dari pemerintah Turki dan respons dari kelompok-kelompok politik Kurdi lainnya.
