Kelompok bersenjata Hamas menyatakan menerima sejumlah poin dalam rencana gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri hampir dua tahun perang di Jalur Gaza. Namun, Hamas menekankan bahwa beberapa elemen dalam proposal tersebut masih memerlukan negosiasi lebih lanjut.
Menurut sumber yang mengetahui proses tersebut kepada Al Jazeera, Hamas menyerahkan tanggapan resminya atas proposal 20 poin Trump pada Jumat (3/10/2025), hanya beberapa jam setelah Trump memberikan batas waktu hingga Minggu bagi Hamas untuk menyatakan sikap.
Rencana Trump mencakup sejumlah ketentuan utama, di antaranya:
- gencatan senjata segera,
- pertukaran seluruh 48 tawanan Israel yang tersisa (sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup) dengan tahanan Palestina,
- pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional, dan
- perlucutan senjata Hamas.
Dalam tanggapannya, Hamas tidak menyinggung secara eksplisit soal perlucutan senjata, namun menyatakan kesediaan untuk membebaskan semua tawanan Israel—baik yang masih hidup maupun jenazah—sesuai dengan formula pertukaran yang diusulkan, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang memungkinkan.
Hamas juga menyatakan kesiapan untuk “segera memasuki negosiasi melalui mediator guna membahas rincian pertukaran.” Selain itu, Hamas bersedia menyerahkan administrasi Jalur Gaza kepada “badan independen Palestina yang terdiri dari teknokrat, berdasarkan konsensus nasional Palestina, dan didukung negara-negara Arab serta Islam.”
Pernyataan itu tampaknya menunjukkan penolakan halus Hamas terhadap bagian proposal yang menyebut pembentukan “Board of Peace”, yaitu badan pemerintahan transisi internasional yang akan dipimpin langsung oleh Trump dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Hamas menegaskan bahwa masa depan Gaza harus ditentukan oleh rakyat Palestina, bukan pihak asing.
Penolakan Terhadap “Board of Peace”
Setelah pernyataan resmi tersebut dirilis, pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, secara terbuka menolak gagasan “Board of Peace.” “Kami tidak akan pernah menerima siapa pun yang bukan warga Palestina untuk mengatur rakyat Palestina,” tegasnya. Ia secara khusus menyebut nama Tony Blair sebagai sosok yang tidak dapat diterima, karena perannya dalam invasi Irak tahun 2003.
Abu Marzouk juga menyatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan senjata hanya kepada negara Palestina yang merdeka, dan bahwa keputusan menyangkut masa depan rakyat Palestina merupakan “urusan nasional” yang tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh Hamas.
Presiden Trump merespons positif pernyataan Hamas tersebut. Melalui Truth Social, ia menulis bahwa ia yakin Hamas “siap untuk perdamaian abadi” dan menyerukan kepada Israel untuk “segera menghentikan pengeboman di Gaza, agar para sandera dapat dibebaskan dengan aman dan cepat.”
“Ini bukan hanya soal Gaza, ini adalah soal perdamaian yang telah lama diidamkan di Timur Tengah,” kata Trump.
Trump sebelumnya memperingatkan bahwa jika kesepakatan tidak tercapai hingga Minggu, maka “neraka akan pecah seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya” terhadap Hamas.
Peluang Negosiasi
Jurnalis Al Jazeera, Ali Hashem, menyebut pernyataan Hamas membuka “jendela peluang untuk negosiasi”. Ia menilai bahwa kelompok tersebut menunjukkan sikap positif terhadap inisiatif Trump, meskipun masih memiliki sejumlah keberatan, terutama terkait gagasan “Board of Peace” yang dianggap memisahkan Gaza dari isu Palestina secara keseluruhan.
“Bagi Hamas, Gaza tidak boleh dipisahkan dari perjuangan nasional Palestina yang lebih luas,” ujarnya.
Proposal Trump sendiri tidak mencantumkan jalur menuju penyatuan Gaza dengan Tepi Barat yang saat ini masih diduduki Israel sebagai bagian dari negara Palestina di masa depan.
Respons Internasional
Kementerian Luar Negeri Qatar menyambut baik tanggapan Hamas terhadap proposal tersebut. Juru bicara Majed al-Ansari menyatakan bahwa Qatar telah mulai bekerja sama dengan mediator lain, termasuk Mesir dan Amerika Serikat, untuk melanjutkan proses negosiasi.
Mesir berharap akan ada “perkembangan positif” dan menyatakan akan bekerja dengan negara-negara Arab, AS, serta negara-negara Eropa untuk mencapai gencatan senjata permanen di Gaza.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, juga menyambut baik pernyataan Hamas tersebut dan mendorong seluruh pihak untuk “memanfaatkan peluang ini untuk mengakhiri konflik tragis di Gaza,” menurut juru bicaranya, Stephane Dujarric.
Guterres juga kembali menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera tanpa syarat, serta akses kemanusiaan tanpa hambatan ke wilayah Gaza.
Sementara itu, pasukan Israel terus menggempur wilayah Gaza. Laporan menyebut militer Israel menggunakan kendaraan kendali jarak jauh yang dipasangi bahan peledak untuk menghancurkan seluruh kawasan permukiman di Kota Gaza, setelah mengeluarkan “peringatan terakhir” bagi ratusan ribu warga sipil untuk meninggalkan wilayah tersebut.
Menurut otoritas kesehatan Palestina, sejak dimulainya agresi Israel pada Oktober 2023, lebih dari 66.200 warga Gaza telah tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Blokade yang terus diberlakukan juga telah mendorong Gaza ke ambang kelaparan, dengan pasokan makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan yang sangat terbatas.
