Kongres AS mempertanyakan kerjasama militer AS dengan Qatar, dan meminta keberadaan pangkalan udara AS di sana ditinjau ulang, karena hubungan Qatar dengan Hamas.
Situs Middle East Monitor (MEE) melaporkan pada Selasa, (9/7).
Rancangan fiskal Pakta Otoritas Pertahanan Nasional (NDAA) oleh Senat AS memuat amandemen yang didukung oleh senator dari Partai Republik Rick Scott. Rancangan itu meminta Pentagon merilis laporan “nilai operasional” pangkalan udara AS di al-Udeid, Qatar.
“Efek terhadap operasional Angkatan Udara AS dari Timur Tengah jika AS menarik diri dari pangkalan udara Al-Udeid … dan apa saja yang diperlukan (untuk memindahkan pasukan).”
Al-Udeid adalah pangkalan udara AS terbesar di kawasan yang menjadi pusat operasi semua pasukan AS di Timur Tengah yang dikenal dengan Centcom. Sekitar 10,000 pasukan AS berbasis di Qatar.
Rancangan amandemen ini mewakili rasa frustasi para anggota kongres pro-Israel, karena Qatar menampung para pemimpin politik Hamas di Doha. Qatar dan Mesir adalah mitra utama AS dalam bernegosiasi dengan Hamas soal gencatan senjata.
‘Memburu dan membunuh pejabat Hamas’
Hamas awalnya berbasis di Damaskus, Suriah. Pada 2012 Hamas putus hubungan dengan pemerintah Suriah menyusul revolusi di negeri itu. Qatar menampung para petinggi Hamas atas permintaan AS, untuk membina hubungan tidak langsung dengan kelompok itu, kata seorang pejabat Qatar.
Pada Juni, The Wall Street Journal mengabarkan Qatar dan Mesir memperingati pejabat Hamas bahwa mereka akan ditahan, aset mereka dibekukan, sanksi dan dikeluarkan dari Doha, jika mereka tidak menyetujui gencatan senjata dengan Israel.
Tetapi negosiasi masih tertahan.
Pada Ahad, AS mengatakan ada jurang kesepahaman antara keduanya, setelah PM Benjamin Netanyahu berkeras untuk tetap bisa memulai kembali perang setelah semua sandera dibebaskan.
Rancangan NDAA dari Senat juga berusaha memasukkan bantuan AS kepada Israel untuk menemukan dan membunuh pemimpin senior Hamas. Dan mengharuskan Pentagon memberi laporan setiap 90 hari kepada Kongres terhadap hal upaya tersebut.
MEE melaporkan pada Mei, bahwa pemerintah Biden berupaya melacak pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, dengan harapan membunuhnya bisa meyakinkan Israel untuk menyatakan “kemenangan total” yang akan mengakhiri perang di Gaza.
Pejabat dan bekas pejabat AS yang memberi keterangan secara anonim kepada MEE mengatakan, AS mencari Sinwar di Sinai, Lebanon, dan Suriah, dan meyakini pria 61 tahun itu masih berada di dalam terowongan di Gaza.
Pejabat dan analis AS memandang Al-Udeid sebagai aset utama AS. Pada Januari, pemerintah Biden menyepakati perpanjangan pangkalan itu bersama Kongres untuk masa 10 tahun.
Sebelum 7 Oktober, MEE melaporkan bahwa pejabat militer Israel secara rahasia berada di pangkalan al-Udeid. Sementara Qatar tidak mengakui Israel, tetapi menjalankan hubungan tidak langsung melalui area Centcom di bawah tanggung jawab Pentagon.
