Kepala Mossad Israel, David Barnea, menyatakan khawatir terhadap syarat baru negosiasi yang ditetapkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bisa menggagalkan pertukaran tahanan.
Aljazeera melaporkan, Barnea menyampaikan itu di tengah perdebatan sengit antar menteri. Netanyahu ingin menambahkan mekanisme untuk mencegah masuknya pejuang bersenjata ke Gaza Utara, meski syarat ini tidak ada dalam rencana awal kesepakatan.
“Sistem baru untuk memeriksa pergerakan pejuang dan senjata dari Gaza Selatan ke Utara akan memakan waktu berminggu-minggu,” kata Barnea dalam pertemuan. “Sementara, tahanan wanita Israel di Gaza tidak punya waktu untuk menunggu.”
Menurut Barnea, Netanyahu berupaya mempertahankan dukungan anggota koalisinya, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang mengancam akan menjatuhkan pemerintah jika kesepakatan dengan Hamas tercapai.
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, juga menegaskan bahwa jika kesepakatan tidak ditandatangani dalam dua minggu, nasib para sandera akan diputuskan. Gallant menilai kondisi untuk kesepakatan dengan Hamas sudah matang, tetapi Netanyahu memperumit situasi untuk menjaga koalisi.
Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Smotrich menentang keras kesepakatan dengan Hamas dan mengancam akan keluar dari pemerintahan jika kesepakatan diteruskan.
Dalam pertemuan yang sama, Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi, Gila Gamliel, mendesak Netanyahu untuk mengabaikan ancaman dan menyelesaikan kesepakatan. Ben-Gvir merespons dengan ancaman akan keluar dari pertemuan dan menuduh Gamliel tidak mewakili pandangan partai Likud.
Baca juga: Gallant ancam Netanyahu perihal negosiasi pertukaran tahanan dengan Hamas
Baca juga: OPINI | Jangan merasa “pede” bisa bujuk Israel
Netanyahu sendiri bersikeras bahwa tekanan militer terhadap Hamas adalah cara terbaik untuk membebaskan para tahanan. Dia mengklaim bahwa pernyataan publik dari menteri dan pejabat keamanan yang bertentangan melemahkan posisi Israel dalam negosiasi.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel, dengan dukungan AS, melancarkan serangan terhadap Gaza yang telah menewaskan lebih dari 128.000 warga Palestina dan menyebabkan kehancuran besar serta krisis kemanusiaan. Upaya mediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata sejauh ini belum berhasil.
Israel tetap melanjutkan serangan meskipun ada dua resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penghentian segera dan perintah dari Mahkamah Internasional untuk mengakhiri invasi ke Rafah, Gaza Selatan, serta memperbaiki kondisi kemanusiaan yang memburuk di wilayah tersebut.
