Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir di Pengadilan Distrik Tel Aviv pada Senin dalam sidang kasus korupsi setelah jeda sebulan, lapor Anadolu.
Sidang ini dihentikan pada Desember setelah sang perdana menteri menjalani operasi.
Ini adalah kali ketujuh Netanyahu hadir di pengadilan selama persidangan kasus korupsinya.
Dia menghadapi tiga kasus korupsi terpisah yang diajukan pada 2019: Kasus 1.000, Kasus 2.000, dan Kasus 4.000, yang mencakup tuduhan suap, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang.
Perdana Menteri Israel tersebut membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai “hoaks.”
Tuduhan ini melibatkan klaim bahwa Netanyahu menukar favours dan hadiah dari teman-teman kaya, termasuk pemilik media di Israel, dengan liputan berita yang menguntungkan.Netanyahu pada Senin membantah bahwa mantan ajudan komunikasi, Nir Hefetz, yang telah menjadi saksi negara, adalah seorang teman dekat, seperti dilaporkan The Jerusalem Post.
Dia mengklaim bahwa “dia selalu waspada terhadap hubungan Hefetz dengan pemilik Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes,” menurut surat kabar tersebut.
Netanyahu juga mengklaim bahwa dia tidak pernah membicarakan masalah pribadi atau isu-isu sensitif mengenai keamanan dengan Hefetz, dan mengatakan bahwa hubungan Hefetz dengan Mozes memiliki keuntungan dan kerugian.
Hefetz “dibawa ke timnya karena hubungannya dengan Mozes, mengingat Yedioth adalah salah satu media paling berpengaruh di negara itu,” lapor surat kabar tersebut.
Netanyahu diduga memecat Hefetz, seperti yang dicatat laporan itu, “karena ada kebocoran signifikan dari kantornya, dan perdana menteri curiga terhadap ajudannya itu.”
Kejahatan Perang
Netanyahu, yang persidangannya dimulai pada 24 Mei 2020, adalah pemimpin Israel yang pertama kali duduk di kursi terdakwa sebagai seorang terdakwa kriminal dalam sejarah negara tersebut.
Menurut hukum Israel, dia tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri kecuali jika divonis bersalah oleh Mahkamah Agung, yang bisa memakan waktu beberapa bulan.
Netanyahu juga menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024 terkait serangan militer mereka di Gaza.
