Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menandatangani perpanjangan satu bulan kesepakatan untuk membuat perbankan Israel tetap terhubung dengan bank-bank Palestina, beberapa jam sebelum batas waktu kesepakatan tersebut habis pada Kamis.
Demikian laporan Times of Israel (TOI) pada Kamis (31/10).
TOI menulis, AS dan sekutunya mendesak Israel untuk memperpanjang kesepakatan perbankan ini selama satu tahun, mereka khawatir akan keruntuhan ekonomi Palestina di Tepi Barat.
Smotrich sebelumnya secara terbuka menyatakan ingin melihat Otoritas Palestina runtuh.
Perpanjangan selama satu bulan ini memungkinkan menteri sayap kanan itu mempertahankan fleksibilitasnya tergantung pada hasil pemilihan presiden AS pekan depan. Hal itu dinyatakan seorang pejabat Israel kepada TOI.
Keputusan ini juga memungkinkan Israel menggunakan perpanjangan lebih lanjut sebagai pengaruh dalam negosiasi. Terutama karena pemerintahan Biden tengah mempertimbangkan langkah-langkah untuk mendukung gagasan negara Palestina dalam masa transisi pemerintahannya, tambah pejabat tersebut.
Meski pemerintahan Biden merasa lega dengan perpanjangan ini, mereka segera mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik keputusan Smotrich yang hanya memperpanjang kesepakatan selama sebulan.
Dalam pernyataan bersama, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen menilai, perpanjangan yang sangat singkat ini hanya menciptakan krisis baru.
“Menambah ketidakpastian bagi bank internasional, perusahaan Israel di Tepi Barat, dan terutama bagi warga Palestina biasa yang menanggung beban ketidakpastian ini,” demikian pernyataan bersama dua menteri AS itu.
Keduanya mendesak Israel memperpanjang kesepakatan selama setahun, dan menyerukan agar “perpanjangan di masa mendatang dilakukan secara transparan, dapat diprediksi, dan bebas dari kepentingan politik.”
Baca juga: OPINI: Perisai Israel mulai retak, bagaimana sikap Barat kini berubah
Baca juga: LAPORAN KHUSUS: Oktober berdarah, bulan mematikan bagi pasukan penjajah Israel
Pekan lalu, Yellen dan tujuh rekannya menyampaikan surat kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Surat itu menceritakan kekhawatiran mereka atas potensi kehancuran ekonomi Palestina di Tepi Barat jika Smotrich tidak memperbarui kesepakatan tersebut.
“Tindakan yang diambil beberapa anggota pemerintah Anda untuk menghalangi akses Tepi Barat terhadap sumber daya keuangan membahayakan keamanan Israel dan mengancam stabilitas kawasan yang sudah dalam situasi kritis,” tulis para menteri keuangan Barat dalam surat itu.
Surat itu ditujukan kepada Netanyahu, mengingat negara-negara Barat menerapkan pemboikotan de facto terhadap Smotrich sejak ia menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Desember 2022.
AS telah mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi untuk Smotrich atas kebijakan-kebijakannya, namun hingga kini menahan langkah drastis tersebut.
Para pejabat AS mengatakan kepada The Times of Israel bulan lalu, sanksi mungkin akan dipertimbangkan kembali setelah pemilihan presiden bulan depan.
Ekonomi Palestina sangat bergantung pada hubungan perbankan dengan rekan-rekan bank Israel untuk memproses transaksi dalam mata uang shekel, mengingat Otoritas Palestina tidak memiliki mata uang sendiri.
Menurut data resmi, sebanyak 53 miliar shekel (sekitar $14 miliar) telah diproses di bank-bank Palestina pada tahun 2023.
Pejabat AS memperingatkan, jika hubungan perbankan antara Israel dan Palestina terputus, maka Tepi Barat akan berubah menjadi “ekonomi berbasis tunai.”
TOI menulis, hal itu akan memberikan keuntungan bagi organisasi “teroris” di wilayah tersebut, dan menyulitkan Otoritas Palestina yang sudah melemah untuk memerangi kelompok-kelompok ini.
Ekonomi Tepi Barat telah mengalami masa sulit selama setahun terakhir, di mana puluhan ribu pekerja harian Palestina dilarang masuk ke Israel selama agresi di Gaza, menyusul serangan Taufan Al-Aqsa oleh para pejuang Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.
